Menunggu Deregulasi Otomotif

Auto Bild Indonesia - - Mailbox - bimo@gramedia-majalah.com : @aribowobimo

Wacana deregulasi otomotif tengah disuarakan pemerintah lewat Departemen Perindustrian. Topik yang paling menarik adalah rencana pengaturan ulang sistem pajak mobil. Selama ini pajak mobil dikenakan atas dasar isi atau volume silinder. Semakin besar cc-nya maka makin mahal pajaknya. Regulasi ini sedang dipertimbangkan untuk diganti bukan lagi berdasarkan kapasitas mesin. Namun, berdasarkan emisi gas buang yang dihasilkan.

Pengenaan pajak berdasarkan cc sudah sejak dulu dianut di Indonesia. Zaman dulu memang sangat terkait kapasitas silinder dengan tingkat kemewahan mobil. Di tahun 1970 bahkan hingga 1990-an masih relavan. Namun, seiring perkembangan teknologi mesin, tidak selamanya mesin cc kecil dipakai di mobil murah. Demikian sebaliknya, mesin cc besar tidak harus ada di mobil-mobil mewah.

Aturan pajak berdasarkan cc membuat kategori mobil mewah di Indonesia kerap berbeda dengan di negara asal mobil tersebut. Contoh paling mudah bisa dilihat di Jeep Wrangler JK dengan kapasitas mesin 3.600 dan 3.800 cc. Dengan regulasi pajak yang berlaku saat ini, mobil ‘rakyat’ Amerika Serikat itu menjelma menjadi mobil mewah. Apalagi setelah pemerintah menaikkan pajak mobil bermesin di atas 3.000 cc. Padahal di negara asalnya, Jeep Wrangler ini layaknya Toyota Kijang di sini.

Kemudian saat giliran masuk era mobil hybrid dan listrik, pemerintah gagap lagi dengan ketidaksiapan regulasi. Saya masih ingat ketika smart ED dan Mitsubishi i-MiEV masuk ke Indonesia sebagai mobil contoh di awal 2013. Meski tak dijual, Mercedes-Benz dan Mitsubishi butuh waktu lama untuk mengurus surat-surat kendaraan hingga mendapatkan pelat nomor polisi resmi. Soalnya regulasi belum ada yang mengatur pajak mobil-mobil tak bermesin. Mitsubishi i-MiEV dan smart ED tak memiliki mesin bakar yang bisa dihitung kapasitas volume silindernya. Satu-satunya yang ada adalah motor listrik yang tak memiliki volume silinder. Atur punya atur akhirnya kapasitas tenaga motor listrik itulah yang dikonversikan ke tenaga mesin bakar konvensional dalam satuan cc.

Namun, sampai kapan regulasi akan terus gagap terhadap kemajuan teknologi? Apalagi tren mobil-mobil hybrid dan listrik terus merongrong pasar Indonesia. Harga BBM dan isu lingkungan membuat penjualan mobil-mobil hybrid dan listrik terus meningkat di negara-negara maju. Di Indonesia meski mobil hybrid sudah dijual oleh Toyota dan Honda, namun pajaknya masih dobel karena dihitung 2 mesin (mesin bakar dan motor listrik). Efeknya harga jual ke konsumen jadi mahal.

Di tengah regulasi uzur itu, ada secercah harapan dengan adanya rencana pajak mobil berdasarkan emisi. Makin rendah emisi gas buang maka semakin murah pajaknya. Saat ini otoritas terkait terus membahasnya untuk menentukan rumus yang tepat. Memang tidak mudah dan bisa cepat karena melibatkan lintas departemen. Tak hanya Departemen Perindustrian, namun juga Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan. Saya pesimis deregulasi berdasarkan emisi ini bisa cepat dikeluarkan dalam setahun ke depan.

Paling menarik nanti jika boleh berandai-andai akan ada mobil-mobil hybrid atau bahkan mobil listrik dengan harga terjangkau. Mungkin tidak murah namun setidaknya kompetitif dengan harga mobil bermesin bakar konvensional. Kita tunggu revolusi tersebut terjadi di Tanah Air.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.