KETIKA AKTIVITAS KOMUNAL DIDATANGI POLITISASI RANAH KONSUMSI PRIVAT.

Esquire (Indonesia) - - Politik - Teks: IRFAN NUGRAHA

MMERUJUK DATA WHO PADA 2014, minuman beralkohol adalah penyebab 3,5 persen kematian di dunia. Sementara itu, ada juga data yang mengabarkan bahwa ada sekitar 18.000 jiwa melayang akibat miras oplosan setiap tahunnya di Indonesia. Sebagai upaya penanggulangan dan juga demi ketertiban umum, peraturan presiden pun dikeluarkan pada 2013 oleh Presiden RI ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Peraturan Presiden No 74 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kini, Permendag No 6/M-dag/per/1/2015 menjadi peraturan teranyar terkait pengendalian minuman beralkohol, terutama bagi pelarangan penjualan jenis minuman beralkohol tipe A atau berkadar alkohol di bawah 5 persen di mini market dan toko pengecer. Lokasi untuk mendapatkan minuman beralkohol pun makin terbatas.

Perlu disadari, kehadiran negara dalam politisasi ranah konsumsi privat tidak hanya dalam hal minuman beralkohol. Pengaturan terhadap tembakau dan produknya sebagaimana diatur dalam PP No 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan UU RI No. 36/2009 tentang Kesehatan menjadi contoh lainnya. Kontroversi pun menyertai kelahiran regulasi terkait konsumsi privat. Mengenai regulasi terkait minuman beralkohol, ada pandangan yang menilai bahwa tidak seharusnya negara terlampau jauh melakukan pembatasan, cukup melakukan edukasi atas dampak positif atau buruk komoditas tersebut. Sudut lainnya menyatakan, kehadiran negara sudah semestinya terjadi, sebab suatu komoditas konsumsi tidak sekadar berdampak positif atau buruk, tetapi tidak patut dikonsumsi secara moral bagi sekelompok tertentu.

Apa yang ingin disampaikan pada tulisan ini tidak untuk memperdebatkan kontroversi yang telah berkembang. Tulisan ini ingin melihat kompleksitas dari praktik konsumsi minuman beralkohol itu sendiri. Melalui pengalaman penikmat ciu, minuman beralkohol “tradisional” di Solo, Jawa Tengah, kita dapat melihat kehadiran minuman beralkohol bukan sekadar perihal “mabuk-mabukan,” namun juga menampilkan kompleksnya pemahaman para penikmat ciu atas dinamika sosialpolitik yang terjadi di kotanya.

Sulit membedakan antara ciu lawar (murni) dengan air minum, terlebih ciu

sering terkemas dalam botol air mineral. Ciu lawar nyaris tidak berwarna. Andaikan berwarna, dia akan berwarna agak kekuningan. Dia terbuat dari hasil tetes suling gula terakhir dan kadang sudah dicampur dengan alkohol murni. Aroma gula menyenggat segera tercium sesaat tutup botol kemasan ciu terbuka. Menguji kemurniannya, para penikmatnya biasa menyulut api pada genangan ciu. Semakin murni, nyala api berwarna biru. Bisa juga, botol berisi ciu dikocok-kocok terlebih dahulu. Banyaknya kandungan air putih dalam ciu akan terlihat dari bulir-bulir air yang menempel di dinding botol. Mengenai sensasi alkoholnya, para penikmat menceritakan ciu yang asli akan mengalir secara halus melalui tenggorokan, tidak menyebabkan gatal dan nyeri. Seketika berada di dalam lambung, uap alkohol akan segera meruap hingga ke bagian kepala. Kenikmatan tersendiri, bagi penikmatnya.

Adapun, sebutan Solo sebagai penghasil ciu kurang tepat, sebab ciu adalah hasil olahan industri alkohol di desa Bekonang dan Ngombakan, Sukoharjo. Sebagian orang berpendapat, ciu adalah anak haram kolonial. Hal ini didasarkan dugaan, kelahiran komoditas tersebut bersamaan dengan perkembangan pabrik-pabrik gula di sekitar Solo pada akhir abad-xix. Akan tetapi, sebagian lainnya menampik sejarah tersebut. Praktik fermentasi minuman merupakan teknologi yang telah hadir di Jawa sebelum masa kolonial. Sejumlah perajin alkohol pun menyatakan penolakan di zaman kolonial. Para perajin ciu kerap menjadi sasaran kontrol aparat kolonial dengan tujuan agar kaoem priboemi tidak dapat berdikari secara ekonomi.

Sejak dekade 80-an, produk ciu telah dikembangkan untuk menjadi produk alkohol bagi keperluan industri melalui pelatihan dari pihak pemerintah daerah. Ketua paguyuban industri alkohol di xsalah satu desa tempat produksinya tidak menampik adanya perajin yang menjual ciu untuk konsumsi. Akan tetapi tindakan tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung sendiri oleh pelaku. Sebagaimana aksioma ekonomi: ada permintaan, karena ada penawaran. Terjadinya transaksi ciu “seharusnya” hanya diperuntukan sebagai bahan produksi industri alkohol, bukan disebabkan oleh adanya “oknum” perajin ataupun “konsumen pencari mabuk.” Namun, perlu dipahami lebih lanjut tentang posisi sosialkultural dari ciu itu sendiri di Solo.

Jika kembali merujuk kandungan regulasi terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, sulit untuk menentukan kategori minuman beralkohol bagi “ciu.” Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 mengenai minuman beralkohol tradisional, negara memberikan ruang bagi peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Ciu sendiri pada dasarnya bukan minuman beralkohol tradisional seperti ketentuan regulasi di atas.

Berdasarkan diskusi secara langsung dengan Agus Indy, antropolog dari Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, posisi minuman beralkohol dalam kebudayaan Jawa tidaklah esensial. Dalam artian, tiada praktik budaya atau seremoni adat yang menempatkan ciu sebagai bagian integral. Sebagai contoh, tayuban (seremoni kesuburan yang sering dikaitkan dengan praktik konsumsi ciu), kehadirannya berfungsi untuk melepaskan seseorang dari struktur masyarakat Jawa yang hirarkis pada momen tersebut. Dalam pergelaran tayub, ciu berperan dalam memberikan ruang bagi “petinggi masyarakat” untuk mendapatkan pemakluman jika melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan saat keseharian, seperti menggoda dan bermesraan dengan penari.

Konsumsi ciu yang dimulai sejak beberapa generasi sebelumnya serta dilakukan oleh kerabat atau lingkungan terdekat kalangan peminum menyebabkan praktik konsumsinya tidak dipandang sebagai tindakan yang menyimpang secara sosial. Lebih lanjut, ciu hadir dalam sejumlah banyak aktivitas komunal khas Solo, seperti jagongan (aktivitas berkumpul pada masa transisi kehidupan yang dianggap penting, seperti kelahiran, kematian, atau pernikahan, hingga sekadar pada saat berkumpul bersama melepas lelah). Dengan kata lain, dalam konteks masyarakat Solo, konsumsi ciu layaknya konsumsi kopi atau teh, tidak hadir dalam seremoni budaya secara khusus.

Sementara itu, terkait aspek kesehatan, para penikmat minuman beralkohol di Solo mempunyai kategori antara “minuman Depkes dengan minuman non-depkes”. Kategori pertama merujuk pada minuman-minuman beralkohol yang dijual secara legal dan bercukai. Sementara itu, istilah kedua merujuk pada ciu. Ciu sebagai minuman berkadar alkohol antara 15-30 persen tidak pernah dijual dengan kemasan apik seperti jenis

“MENGENAI REGULASI TERKAIT MINUMAN BERALKOHOL, ADA PANDANGAN YANG MENILAI BAHWA TIDAK SEHARUSNYA NEGARA TERLAMPAU JAUH

MELAKUKAN PEMBATASAN.”

minuman beralkohol pabrikan, terlebih telah melalui uji kelayakan produk konsumsi. Meskipun pemberitaan menayangkan resiko konsumsi ciu terhadap kesehatan atau fungsi organ tubuh, para penikmatnya merasa mengonsumsi ciu malah dapat berpengaruh positif terhadap kesehatan tubuhnya.

Sejak zaman dahulu, ciu menjadi minuman penghilang nyeri gigi dan penat, bahkan obat gosok bagi bagian tubuh yang lelah. Para penikmatnya menyarankan untuk menenggak segelas ciu sebelum tidur, sangu tidur istilahnya atau bekal untuk memudahkan terlelap. Tentu saja, pandangan kesehatan dari para penikmat ciu merupakan pengetahuan medis popular, bukan berdasarkan kaidah pengetahuan medis modern. Akan tetapi, bukan berarti konsumsi ciu oleh penikmatnya dilakukan tanpa suatu pola. Para penikmat ciu selalu menekankan, jika mengonsumsi ciu secara berlebihan tentu dapat berisiko pada kesehatan, sebagaimana mengonsumsi komoditas lainnya. Para penikmat ciu selalu menyatakan, jika mereka telah mengetahui kemampuan daya toleransinya terhadap ciu, sehingga seringkali mereka tahu kapan berhenti untuk menenggak ciu.

Satu hal yang menarik terkait regulasi, para penikmat ciu tidak terlalu merasa regulasi itu berdampak pada kebiasaan konsumsi mereka. Minuman beralkohol tipe A bukanlah minuman konsumsi sehari-hari layaknya ciu. Pandangan ciu sebagai minuman beralkohol bagi kelas ekonomi menengah bawah di Solo tidaklah salah sepenuhnya. Keterjangkauan harga menjadi preferensi atas konsimsi ciu. Sebagai ilustrasi, harga sebotol kecil minuman tipe A dapat menyediakan stok ciu untuk konsumsi bersama selama seminggu. Oleh sebab itu, hilangnya minuman beralkohol tipe A tidak lantas membuat para penikmat ciu protes atas pembatasan hak konsumsinya oleh negara. Akan tetapi, para penikmat ciu merasakan keheranan atas mekanisme kontrol praktik minuman beralkohol di Solo.

Dalam konteks moralitas Solo yang memandang judi serta konsumsi ciu sebagai bagian kehidupan sehari-hari, para penikmat ciu merasa heran ketika terjadi sanksi di luar mekanisme hukum. Sejumlah penikmat ciu merasa heran, karena sebelumnya mengonsumsi ciu di ruang publik merupakan suatu kewajaran. Saat ini, aparat berwenang dapat memberikan sanksi di tempat dengan meminta pembayaran dengan jumlah yang terasa besar bagi kalangan peminum ciu. Akan tetapi, satu hal yang lebih menakutkan bagi sejumlah peminum adalah kehadiran anggota organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan. Layaknya aparat berwenang, anggota organisasi kemasyarakat berbasis keagamaan tersebut mengadakan pula razia atas “penyakit masyarakat”, bahkan hingga masuk ke dalam ganggang perkampungan. Yang menjadi permasalahan, anggota organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan melakukan tindakan koersif, bahkan tidak segan untuk melakukan tindakan koersif tanpa mengupayakan mediasi secara damai.

Kisah dari Solo memaparkan kompleksitas dalam praktik konsumsi minuman beralkohol. Selain terkait dengan konteks sosial-budaya, sebagaimana ciu telah dipandang sebagai komoditas konsumsi sehari-hari, dinamika perkembangan kota tidak saja mempengaruhi praktik konsumsi, namun juga menghadapkan para peminum terhadap sesuatu yang sebelumnya terbayangkan: mendapatkan tindakan koersif yang dilakukan oleh bukan aparat berwenang. Pada dasarnya, pengalaman para peminum di Solo tidak terkait regulasi minuman beralkohol. Akan tetapi, terlepas dari alasan atau perilaku moral para penikmat minuman beralkohol, mereka tetaplah warga negara Indonesia, dan tentu saja tiada tempat lain untuk mengadu keadilan, selain kepada negara.

“SEJAK ZAMAN DAHULU, CIU MENJADI MINUMAN PENGHILANG NYERI GIGI DAN PENAT, BAHKAN OBAT GOSOK.”

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.