Hutan dan Masyarakat Adat

UPAYA MENJAGA HUTAN DAN MASYARAKAT PENDUKUNGNYA DARI GERUS RODA PEMBANGUNAN MILIK NEGARA.

Esquire (Indonesia) - - Budaya - Teks: DIAH KUSUMA

PADA AKHIR ABAD KE-XVIII, seorang pemimpin diktator asal Meksiko, Porfirio Diaz, memimpikan sebuah wajah baru dari tanah kelahirannya. Dalam bayangan Diaz, Meksiko akan menjelma sebagai negara ‘menawan’ ala Eropa, yang saat itu sedang mengalami masa keemasan revolusi industri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Diaz berusaha membangun Meksiko. Negara itu kemudian dimodernisasi dengan pembangunan jalan kereta api dan teknologi telegraf. Diaz juga memperkenalkan ide mesin uap dan peralatan canggih lainnya yang berguna untuk industri. Pabrik-pabrik juga dikembangkan secara besar-besaran. Diaz kemudian mengelilingi dirinya dengan penasihat-penasihat dari kalangan teknokrat - dikenal dengan sebutan Cientificos yang menjadi warga kelas satu Meksiko. Untuk tujuan pembangunan masif tersebut, pemerintah Meksiko menandatangani kontrak dengan perusahaan swasta untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah lahan. Sebagai balasannya, negara memberikan sepertiga lahan tersebut. Lahan yang diberikan berasal dari lahan-lahan milik masyarakat adat. Akibat pencaplokan lahan tinggal mereka, suku adat di Meksiko terpaksa bekerja sebagai buruh tani di lahan mereka sendiri atau bermigrasi ke daerah lain. Lama kelamaan, kaum itu terancam punah karena masalah kelaparan dan kemiskinan. Dalam ideologi politik kapitalisme Darwin, mereka yang tidak sanggup bertahan dalam persaingan akan dengan sendirinya tersingkir dan mati. Dalam moralitas kapitalisme tersebut, kelompok masyarakat adat menjadi tidak bernilai dan dengan demikian “berhak diperlakukan sewenang-wenang” seperti yang dilakukan Diaz kepada suku adat di Meksiko dengan mengatasnamakan tujuan pembangunan.

Di Indonesia, ideologi kapitalisme masuk sejak keran investasi asing - melalui Penanaman Modal Asing (PMA) - dibuka lebar oleh pemerintah Orde Baru. Pada era tersebut, pemerintah mulai bekerjasama dengan lembaga ekonomi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk membiayai pembangunan. Pembangunan di Indonesia dilimpahkan kewenangannya ke daerah sejak adanya otonomi daerah pada 1999 melalui UU Nomor 2 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah diikuti dengan pemberian izin konsesi bagi perusahaanperusahaan bermodal asing dan dalam negeri, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan. Sektor industri inilah yang lambat laun menggantikan budaya agraria yang ada di Indonesia. Sayangnya, UU yang ada pada masa itu, yakni UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Dalam banyak kasus, izin konsesi diberikan justru di atas wilayah tanah adat. Masalah ini pernah terjadi pada tahun 1953 pada masyarakat adat Kampung Dongi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Lahan mereka diberikan negara kepada salah satu perusahaan penambangan nikel asal Kanada. Pemberian izin lahan atas pertambangan ini terjadi tanpa adanya konsultasi dengan masyarakat adat Dongi, yang telah menempati area hutan lebih dari ratusan tahun lamanya. Perusahaan juga tidak memberikan peningkatan kesejahteraan warga adat, yang kemudian hidup terlunta-lunta setelah lahan mereka diambil alih perusahaan. Contoh kasus lain terjadi pada masyarakat di Kampung Sungai Garung, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Perusahaan investor asing membabat habis tanaman karet dan endemik lokal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat di sana. Melihat pentingnya perlindungan atas masyarakat adat, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) lantas mengesahkan Deklarasi Hak Asasi Masyarakat Adat pada 13 September 2007. Dalam deklarasi tersebut disebutkan negara harus memberikan pengakuan terhadap hukum, tradisi, kebiasaan serta hak-hak masyarakat adat untuk memperoleh lahan, wilayah dan sumber daya secara adat. Di Indonesia, konsesus internasional tentang perlindungan masyarakat adat mulai diadopsi ke dalam peraturan saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan MK Nomor 35/PUU-10/2012 mengabulkan permohonan revisi Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selama lebih dari 10 tahun berlakunya UU Kehutanan, UU tersebut dijadikan “alat” negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat untuk dijadikan hutan negara. Selanjutnya, hutan negara diberikan kepada para pemilik modal dengan skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat. Namun, dengan adanya keputusan MK tersebut, hutan adat tidak bisa disebut lagi sebagai hutan negara dan dengan demikian perizinan tidak bisa dialihkan ke perusahaan swasta secara sepihak. Putusan MK ini lantas diikuti dengan peraturan turunan lainnya, diantaranya Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2013, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hak Komunal atas Tanah. Dengan UU ini pemerintah daerah harus segera membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang harus ditaati bersama. RTRW ini menjamin pelestarian habitat bagi masyarakat adat agar mereka bisa hidup sesuai dengan kebudayaannya. Sebuah kebudayaan akan tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan alam lingkungan tempat tinggalnya. Bagi masyarakat adat, lingkungan adalah satu kesatuan pembentuk ciri identitas mereka. Manusia modern bisa berpindah tempat, mulai dari kota ke desa atau sebaliknya, tanpa kehilangan identitas asal mereka. Namun, masyarakat adat biasanya terikat pada hukum adat, yang biasanya didasarkan pada asas kesamaan tempat tinggal dan dasar keturunan. Hak ulayat masyarakat adat biasanya dianggap ada jika masih memenuhi beberapa unsur, seperti adanya masyarakat, wilayah (tanah ulayat yang disepakati bersama) serta hubungan masyarakat dengan wilayahnya (hal ini termasuk tatanan hukum adat mengenai penggunaan tanah ulayat). Oleh karena itu, ketika lahan atau tempat tinggal masyarakat adat dihancurkan untuk kepentingan ekonomi atau pembangunan, maka identitas mereka sebagai masyarakat adat akan dengan sendirinya punah. Contoh pengelolaan hutan yang baik oleh masyarakat adat terlihat pada apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan, Lebak, Banten. Karena tinggal di wilayah hutan, mereka lantas membagi wilayah hutan menjadi tiga bagian, yakni hutan titipan, hutan tutupan dan garapan. Dari ketiganya, aktivitas masyarakat berpusat di wilayah hutan garapan saja. Siapa yang mengeksploitasi hutan tak sesuai ketentuan akan terkena sanksi adat. Masyarakat Kasepuhan biasanya lebih takut sanksi adat alih-alih ditangkap aparat akibat menjaga hutan adat mereka. Inilah yang menjadi dasar mengapa perlindungan terhadap wilayah adat mereka begitu penting untuk diperhatikan dan dilindungi secara hukum oleh pemerintah, tidak hanya oleh pusat saja, tapi terutama pemerintah daerah sebagai pemegang kuasa utama perizinan serta rencana tata wilayah yang mengatur langsung sebuah masyarakat adat. Alasannya, ketika hutan adat tidak lagi ada, masyarakat adat—yang menjadi bagian dari Kebhinekaan Indonesia—akan turut binasa.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.