daya Pikat amnesti Pajak

KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK MULAI BERLAKU SEJAK 30 SEPTEMBER 2016 SEIRING DENGAN DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK, DAN AKAN BERAKHIR PADA 31 MARET 2017.

Esquire (Indonesia) - - Daftar Isi - Teks: Eko Listiyanto

Berhasilkah salah satu kebijakan fiskal yang cukup banyak menyita perhatian berbagai media massa pada 2016?

Salah satu kebijakan fiskal yang cukup banyak menjadi wacana di berbagai media massa pada 2016 lalu adalah amnesti pajak. Amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Kementerian Keuangan, 2016). Kebijakan amnesti pajak ini mulai berlaku sejak 30 September 2016 seiring dengan ditetapkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dan akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Setidaknya terdapat tiga tujuan utama kebijakan amnesti pajak ini seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pengampunan Pajak, yaitu:

Pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Dalam bahasa yang lebih singkat tujuan pertama ini sering disebut dengan istilah repatriasi. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Singkatnya adalah perluasan basis pajak (tax base).

Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Tujuan ketiga berkaitan dengan upaya mengatasi shortfall Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seiring dengan terlalu tingginya target penerimaan negara.

Melalui slogan “amnesti pajak: ungkap, tebus, lega”, Pemerintah secara gencar mensosialisasikan kebijakan ini ke berbagai pelaku ekonomi. Mulai dari usaha besar hingga usaha kelas rumahan, dari Wajib Pajak (WP) pribadi hingga korporasi yang usahanya sudah lintas negeri. Semua WP pribadi maupun WP Badan diharapkan mendapatkan sosialisasi yang memadai sehingga tiga tujuan utama baik repatriasi, perluasan basis pajak, maupun menutup

shortfall APBN dapat tercapai. Bahkan, Presiden ikut terjun langsung untuk mensosialisasikan amnesti pajak ke berbagai kalangan masyarakat di berbagai kota besar di Indonesia.

Hasilnya, sampai dengan pertengahan Maret 2017 Dashboard Amnesti Pajak mewartakan kebijakan amnesti pajak menghasilkan uang tebusan Rp115 triliun atau 69,7 persen dari target Pemerintah sebesar Rp165 triliun. Secara rinci uang tebusan tersebut terdiri dari Rp107 triliun pembayaran tebusan, Rp7,23 triliun pembayaran tunggakan, dan Rp866 miliar pembayaran bukti permulaan. Pembayaran uang tebusan berasal dari Orang Pribadi non UMKM sebesar Rp86,6 triliun (81,6 persen), Badan non UMKM Rp12,9 triliun (12,1 persen), Orang Pribadi UMKM Rp6,25 triliun (5,9 persen), serta Badan UMKM Rp432 miliar (0,4 persen). Sementara, deklarasi harta secara total mencapai Rp4.530 triliun terdiri dari Rp3.364 triliun deklarasi dalam negeri, Rp1.021 triliun deklarasi luar negeri, serta Rp145 triliun repatriasi. Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak ini baru sebanyak 750.062 WP. Membaca data perkembangan amnesti pajak yang sebentar lagi akan berakhir ini menggambarkan beberapa hal. Tujuan repatriasi dana dari luar negeri yang baru sebesar Rp145 triliun (realisasi 14,5 persen) dari target Rp1.000 triliun menggambarkan pencapaian yang masih rendah. Demikian pula terkait dengan tujuan memperluas basis pajak, juga masih jauh dari harapan seiring sepinya peminat amnesti pajak. Jumlah 750 ribu WP yang ikut amnesti pajak terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan terdapatnya 32 juta WP yang terdaftar di Indonesia.

Dengan berbagai kekurangan capaian target yang ada, jumlah total deklarasi harta yang telah mencapai Rp4.530 triliun atau lebih tinggi dari target sebesar Rp4.000 triliun, dan uang tebusan Rp115 triliun cukup membantu mengatasi

shortfall APBN yang terjadi. Tentu saja hal ini setelah dikombinasikan dengan beberapa kebijakan fiskal lainnya yang berfokus pada upaya menjaga defisit pada tingkat yang aman.

Jika implikasi tiga tujuan utama amnesti pajak digambarkan dalam horizon waktu, maka dapat dikatakan bahwa tujuan repatriasi dan mengatasi

shortfall APBN berada dalam rentang waktu kebijakan jangka pendek, sementara tujuan perluasan basis pajak berada di rentang jangka panjang. Artinya, dalam jangka pendek kebijakan amnesti pajak cukup membantu terutama dalam mengatasi shortfall. Sayangnya, pekerjaan rumah yang tidak ringan sudah menunggu di depan seiring masih minimnya Wajib Pajak yang ‘terpikat’ program amnesti pajak ini.

Sejumlah upaya perlu dilakukan pemerintah agar selepas pintu amnesti pajak terkunci rapat pada akhir Maret 2017, penerimaan negara dari pajak tetap terjaga dan APBN tetap berkesinambungan ke depan. Pertama, memperluas tambahan Wajib Pajak baik korporasi, orang pribadi, maupun UMKM yang selama ini belum masuk database Direktorat Jendral Pajak. Kedua, kolaborasi antarinstitusi dalam rangka mengoptimalkan data sharing yang terintegrasi perlu terus dilakukan agar semakin tercipta keadilan pajak. Ketiga, mengingat kebijakan amnesti pajak belum mampu menyelesaikan semua persoalan di bidang perpajakan seperti penghindaran pajak, pengemplangan pajak, dan transfer pricing, maka perlu segera dilakukan revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPH), dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Melalui slogan “amnesti pajak: ungkap, tebus, lega”, Pemerintah secara gencar mensosialisasikan kebijakan ini ke berbagai pelaku ekonomi.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.