Menagih Janji Membangun Perekonomian Desa

KOMITMEN MEMBANGUN DESA HARUS DIMULAI DENGAN KEBIJAKAN KONKRET DARI PEMERINTAH.

Esquire (Indonesia) - - Insight - Teks: Enny sri hartati

Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup tinggi, bahkan tertinggi ketiga di antara negara-negara G20. Sayangnya, dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, belum cukup untuk menyelesaikan problem paling krusial yang dihadapi masyarakat. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi relatif stagnan, bahkan di perdesaan cenderung memburuk. Padahal, dalam Nawacita jelas Pemerintah berkomitmen untuk membangun dari pinggir, terutama membangun perdesaan.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) September 2016 menyebutkan bahwa sekalipun angka ketimpangan di perdesaan lebih rendah (0,33) daripada perkotaan (0,42), namun kemiskinan di perdesaan jauh lebih parah. Angka Kemiskinan di perdesaan mencapai 13,96 persen, sementara di perkotaan hanya sekitar 7,73 persen. Padahal penduduk yang menggantungkan nasibnya di sektor pertanian masih 31,86 persen pada Februari 2017. Ironisnya, pekerja di sektor pertanian hanya mampu mendapatkan pendapatan dari sektor pertanian sebesar 53 persen. Artinya para buruh tani harus mencari pekerjaan lain di luar sector pertanian (47 persen) untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah sebabnya arus urbanisasi dari desa ke kota tidak pernah mampu dibendung, sehingga tingkat ketimpangan di perkotaan sangat tinggi. Dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, mereka hanya mampu masuk ke sektor-sektor informal dengan pendapatan yang tidak memadai.

Pilihan melakukan urbanisasi maupun menjadi buruh migran ke luar negeri memang tidak mampu terelakkan. Rata-rata upah buruh per bulan di sektor pertanian memang yang paling rendah, hanya sekitar Rp1,75 juta untuk laki-laki dan Rp 1,14 juta untuk perempuan. Karenanya, tidak mengherankan jika angka kemiskinan di perdesaan

tinggi. Ditambah lagi nilai tukar petani stagnan, jika tidak dikatakan mengalami penurunan. Padahal potensi ekonomi perdesaan luar biasa besar. Di perdesaan terdapat banyak sumber daya produktif yang melimpah, baik lahan maupun tenaga kerja. Persoalannya, karena keterbatasan infrastruktur ekonomi dan terbatasnya kualitas tenaga kerja maka sumber daya tersebut menjadi menganggur.

Di sisi lain, pemerintah telah memiliki program dana desa, juga dana transfer ke daerah yang diperbesar. Alokasi dana desa mestinya fokus pada pemberdayaan ekonomi perdesaan sesuai potensi dan keunggulan masing-masing desa. Bahkan beberapa desa sekitar yang memiliki potensi dan permasalahan ekonomi yang sama, mestinya dapat melakukan koordinasi untuk membangun kebutuhan infrastruktur ekonomi yang vital. Jika penggunaan semua dana desa hanya diserahkan pada kebijakan pemerintah desa, besar kemungkinan hanya akan menjadi gerimis. Bahkan berpotensi terjadinya moral hazard jika aparatur desanya tidak amanah.

Jika dana desa mampu dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka akan mempunyai dampak pada peningkatan kapasitas ekonomi desa. Misalnya membangun fasilitas penampungan hasil panen yang memadai untuk sentra-sentra produksi pangan yang mudah rusak, seperti cabe, sayur mayur dan buahbuahan. Dengan demikian tentu selain akan mengurangi risiko petani ketika terjadi perubahan iklim yang ekstrem, juga akan meningkatkan posisi tawar petani terhadap pedagang. Petani tidak selalu mengalami kemerosotan harga setiap panen raya dan mendapatkan nilai keekonomian dari usaha taninya. Apalagi jika mampu dilanjutkan untuk program industrialisasi perdesaan yang berbasis produk-produk unggulan masing-masing desa. Perbankan pun dengan sendirinya akan antusias melakukan berbagai pembiayaan usaha-usaha produktif dan kreatif di perdesaan.

Berbagai usaha ekonomi kreatif seperti industri makanan, minuman, dan kerajinan dengan mudah dapat dikembangkan di perdesaan. Bahan baku tersedia secara melimpah dan dengan kualitas yang masih segar. Dengan rantai pasok yang lebih pendek mestinya biaya produksi akan lebih efisien dengan kualitas yang lebih baik sehingga produk yang dihasilkan lebih kompetitif. Jika usaha-usaha produktif dan memiliki nilai keekonomian tersebut kongkrit dilakukan maka akan memicu berkembangnya sektor-sektor lanjutan. Tidak hanya sentra-sentra perdagangan produk asli daerah namun juga dapat menjelma menjadi desa-desa wisata yang beraneka ragam diberbagai pelosok negeri.

Jika denyut ekonomi perdesaan berkembang sedemikian rupa, maka daya tarik pedesaan tidak hanya terbatas pada hari-hari besar keagamaan. Kerinduan untuk pulang kampung tidak hanya terjadi pada hari raya Idul Fitri, Natal ataupun perayaan hari raya keagamaan lainnya. Geliat ekonomi perdesaan akan memikat para investor untuk berinvestasi pada berbagai usaha-usaha produktif. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menarik kaum urban untuk kembali membangun desa.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, tentu banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan secara serius dan kongkret. Komitmen saja tentu tidak cukup, apalagi kalau hanya sekadar program-program pencitraan. Komitmen membangun desa harus dimulai dari kebijakan kongkret dari Pemerintah. Terutama konsisten dalam membangun ketimpangan pembangunan infrastruktur ekonomi yang ada di perdesaan. Juga memperbaiki kelembagaan ekonomi, terutama tata niaga komoditas pertanian yang sudah lama rusak. Tak kalah penting juga kebutuhan informasi dan edukasi melalui program-program pelatihan dan pembinaan yang dapat dilakukan kementerian teknis maupun pemerintah daerah. Programprogram penyuluhan pertanian terbukti efektif meningkatkan produktivitas pertanian di masa orde baru. Koperasi Unit Desa (KUD), Bimbingan Massal (Bimas), Intensifikasi Massal (Inmas) dan Insus (Intensifikasi khusus) juga efektif melindungi dan memberdayakan petani.

Program-program tersebut sekarang mulai dimodifikasi kembali oleh Kementerian Pertanian. Pemerintah mulai kembali melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa), memberikan subsidi (baik benih, pupuk bahkan alat-lat pertanian), bahkan mendirikan Toko Tani. Tantangan dan titik krusial dari program-program tersebut tentu sejauh mana efektifitasnya dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan Petani. Selama Nilai Tukar Petani (NTP) masih mengalami penurunan maka harapan membangun desa masih terbatas mimpi di siang hari bolong. Potensi ekonomi desa tetap terbengkalai, dan sumber daya manusia terbaik akan terus meninggalkan desanya.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.