RAMAI-RAMAI MEMBAHAS TINDAK PERSEKUSI

Menunggu kembalinya penegakan hukum dan keadilan yang sselalu dijanjikan oleh negara.

Esquire (Indonesia) - - Insight - Teks: HAPPY FERDIAN

Pasca kisruh Pilkada DKI Jakarta 2017, kosakata ‘persekusi’ mendadak mencuat ke permukaan. Banyak orang membicarakannya, namun sedikit yang tahu betul apa makna sesungguhnya dari kosakata tersebut. Sebagian besar orang mengetahui persekusi hampir serupa dengan ‘tindakan main hakim sendiri’, namun faktanya tidak seperti itu. Mengutip definisi yang dimuat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi adalah tindak pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah individu yang kemudian disakiti, dipersulit, dan dipaksa melakukan suatu tindakan yang tidak dikehendaki oleh korban.

Persekusi bukanlah istilah baru, namun baru diketahui secara luas oleh khalayak dalam beberapa waktu belakangan, terutama sejak polemik berlatar belakang tudingan penistaan agama yang menyertai gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Kisruh berbau SARA yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut bisa dikatakan mendorong meluasnya tindak persekusi di tengah masyarakat.

Motif utama yang mendasari banyaknya tindak persekusi saat ini cenderung berasal dari tekanan kelompok mayoritas, yakni kelompok yang kontra terhadap eksistensi Ahok. Meskipun Ahok terbukti secara hukum bersalah atas tudingan penistaan agama, namun tindak persekusi masih saja terus terjadi. Kali ini, mengutip pernyataan Koordinator Regional SAFENET, Damar Juniarto, motifnya mulai bergeser pada pro dan kontra mengenai isu kriminalisasi ulama yang menyeret beberapa tokoh

agama populer, misalnya seperti apa yang terjadi pada Pemimpin Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

Fenomena yang dijuluki oleh media massa sebagai The Ahok Effect ini mencapai puncaknya, jika boleh dikatakan, pada kasus yang menimpa seorang remaja berinisial M di kawasan Jakarta Timur belum lama ini. Diketahui bahwa M membuat status di akun Facebook miliknya dan disertai dengan unggahan beberapa meme yang meghina FPI dan pemimpinnya, Rizieq Shihab. Selang beberapa hari kemudian, sekelompok massa FPI mendatangi kediaman M dan membawanya ke sebuah tempat untuk kemdian diinterogasi dengan tekanan, dan akhirnya berujung pada pemaksaan untuk membuat surat pernyataan permohonan maaf bermaterai.

Tindak persekusi itu direkam dengan kamera ponsel dan memperlihatkan M sempat ditampar dan didorong kepalanya oleh beberapa oknum dari kelompok massa FPI tersebut. Ketika video tersebut tersebar di tengah masyarakat beberapa saat setelahnya, publik pun mengecam keras tindakan tersebut sebagai bentuk kesewenangan yang tidak berdasar. Di sinilah kemudian istilah persekusi digunakan.

Jika ditelaah lebih dalam, sebagaimana dikutip dari laman Kumparan, tindak persekusi yang marak terjadi saat ini memiliki sebuah pola umum dengan empat tahapan. Tahap pertama adalah menelusuri (trackdown) identitas oknum-oknum yang dianggap menghina figur tertentu yang m e representasi kan sebuah kelompok besar. Setelah itu, pada tahap kedua, muncul instruksi kepada massa pendukung kelompok penuntut untuk memburu oknum yang telah diketahui identitas, foto, dan alamat rumah atau kantornya.

Selanjutnya pada tahap ketiga, pelaku tindak persekusi biasanya akan datang bergerombol mendatangi target yang dituju. Pada tahap terakhir, kelompok eksekutor biasanya menuntut oknum target untuk mengakui kesalahan dan memberi pernyataan permohonan maaf, baik secara lisan maupun tertulis lengkap dengan tanda tangan berlandas hukum di atas materai. Namun, ada pula yang pada tahap terakhir ini mengancam oknum target untuk dipidanakan ke kantor polisi.

Ada dua dasar hukum yang kerap dijadikan pembenaran oleh para pelaku tindak persekusi, yakni Pasal 28 Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 28 UU ITE, oknum terkait dikenai tuduhan atas penyebaran dengan sengaja informasi yang berisiko sebabkan perselisihan atas isu SARA. Sedangkan pasal 156a KUHP lebih menyorot kepada oknum yang terbukti mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bernada permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan persekusi menjadi atensi kepolisian (Harian Kompas – Jumat, 2/6/2017). Tito juga telah memerintahkan jajarannya tidak gentar mengusut setiap kasus persekusi.

Sementara itu, masih dikutip dari sumber tulisan yang sama, Kepala Bagian (Kabag) Mitra Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiyono mengatakan tindakan persekusi bisa diancam pidana. Awi menyebutkan setidaknya ada tiga pasal dalam KUHP yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku persekusi, yakni pasal 368 untuk kasus pengancaman, pasal 351 untuk kasus penganiayaan, dan pasal 170 untuk kasus pengeroyokan.

Tindak persekusi bukan hanya terjadi pada M, ada beberapa kasus serupa lainnya yang terjadi di berbagai pelosok tanah air. Jika aksi-aksi persekusi tersebut tidak segera ditanggapi serius, maka ada kemungkinan terbangun persepsi negatif warga terhadap negara. Risiko paling buruk dari hal ini adalah asumsi negara lemah dan kehilangan wibawa karena tidak mampu menghalau tindak semenamena yang dilakukan oleh segelintir orang. Selain itu, kemungkinan buruk lainnya adalah kekecewaan publik akibat ketidakpastian hukum.

Menoleransi tindak persekusi, sekecil apapun kasusnya, tidak hanya menyakiti para korban, melainkan juga berisiko menimbulkan kerusakan besar di kemudian hari. Hukum material dan hukum formal akan kehilangan fungsi dan kekuatannya, karena wewenang untuk menetapkan kebenaran dan kesalahan disabotase oleh segelintir oknum yang melancarkan tindak persekusi. Sebagai negara hukum, konsistensi pada penegakan hukum harus ditunjukkan dengan tidak menoleransi aksi persekusi. Negara harus tampil dan bertindak maksimal dalam mengeliminasi aksi-aksi persekusi. Sebab, memberi toleransi bagi pelanggar hukum hanya akan melahirkan preseden.

risiko paling buruk dari hal ini adalah asumsi negara lemah dan kehilangan wibawa karena tidak mampu menghalau tindak semena-mena yang dilakukan oleh segelintir orang.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.