UNDANG UNDANG PERMUSIKAN

Pembahasan UU Permusikan mulai ramai diperbincangkan. Sudah siapkah kita?

FHM (Indonesia) - - Icon - Teks Wahyu Kurniawan

Atas nama perbaikan ekosistem dan industri, sebuah regulasi diperlukan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi setiap pelakunya. Jadi, sudah perlukah undangundang tentang permusikan di buat? Simak penjabarannya!

Beberapa bulan lalu, pelaku musik, dari musisi hingga pakar yang menamakan diri Kami Musik Indonesia (KMI) melakukan audiensi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan agenda menuntut atau bisa dikatakan mendesak dibuatnya suatu regulasi tentang permusikan dalam sebuah undang-undang (UU). Hal yang mungkin sudah sangat penting untuk dibahas mengingat usulan ini berawal dari kegelisahan para pelaku musik akan masa depan musik di Tanah Air itu sendiri, dilihat secara luas, bukan hanya sekadar industri. Kegelisahan yang dimaksud tentunya melihat dari banyaknya potensi yang sebenarnya dapat digali, tetapi hilang atau tidak tereksploitasi secara maksimal, bahkan justru mengalami kemunduran di beberapa aspek. Entah itu dari royalti, pembajakan, musik tradisional, pajak, dan banyak hal lain yang sebenarnya dapat dimaksimalkan. Mengingat ekosistem musik yang sangat begitu besar, sebuah regulasi dibutuhkan tidak hanya saja mengatur, tapi dapat mendongkrak dari sisi finansial, baik itu ke pelaku musik maupun juga ke negara.

Tata Kelola

Menurut Anang Hermansyah, musisi yang sekaligus anggota DPR mengatakan UU Permusikan diperlukan untuk mengatur ekosistem dalam industri musik dengan lebih mendetail. Semua klasifikasi tentang yang ada di industri musik. “Undangundang Permusikan diharapkan dapat mempercepat akselerasi sektor musik di Tanah Air. Undang-undang ini menjawab kegelisahan para pelaku di sektor musik yang memang mengalami stagnasi dengan berbagai masalah yang muncul,” ujarnya. Juga melalui UU ini tata kelola industri dapat diatur hingga ke akarnya, mulai dari hulu hingga ke hilir sehingga para pelaku musik dapat memiliki kesejahteraan yang baik. “Potensi musik Indonesia sangat besar. Seharusnya industri tersebut dapat berperan lebih besar untuk perekonomian bangsa,” tegasnya lagi. Sederhananya, UU Permusikan ini tidak hanya berbicara masalah royalti semata yang memang menjadi momok atau permasalahan yang pelik dan krusial dalam industri musik, tetapi juga secara luas dan terperinci hal-hal yang berkaitan dengan industri musik. Seperti contoh, pertunjukan musik, manajer, sound man, rumah bernyanyi, musik digital, musik tradisional, roadies, hak cipta saja, dan masih banyak aspek lain yang terikat dengan industri ini. “Sebenarnya Undang-undang Permusikan itu dibuat untuk membuat standardisasi segala ekosistem yang ada di musik, jadi nggak hanya ngomongin hak cipta aja, core-nya memang itu,” tegas Giring vokalis dari band Nidji yang juga ikut beraudiensi dengan pihak DPR. Mengacu pada penjabaran itu, maka dapat sedikit kita ambil kesimpulan betapa luasnya ekosistem musik yang memang membutuhkan tata kelola yang baik. Bahkan, tidak sedikit perputaran uang yang ada dalam industri ini. Dan, bila memang pengelolaannya dapat rapi dan tertata bukan tidak mungkin bisa menjadi salah satu sektor dengan pendapatan yang tinggi untuk negara.

Potential Loss

Berdasarkan data statistik Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir beberapa waktu lalu, dalam lima tahun terakhir, yakni 2010-2015, besaran Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif mengalami kenaikan dari Rp525,96 triliun menjadi Rp852,24 triliun atau meningkat rata-rata 10,14% per tahun. Nilai ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional berkisar 7,38% sampai 7,66%, dengan subsektor dominan yakni kuliner, fashion, dan kriya. Laju pertumbuhan PDB ekonomi kreatif 20102015 berkisar 4,38% sampai 6,33%. Namun, sayangnya, kontribusi dari subsektor musik sangatlah kecil, hanya 0.47%. Begitu pun dengan subsektor seni pertunjukan yang dekat dengan industri musik hanya mampu berkontribusi sebesar 0.26%. Miris melihat fakta angka tersebut yang jauh dari harapan. Bagaimana mau berbicara kesejahteraan pelaku musik bila dari angka pendapatan saja hanya berada di bawah 1%. Bisa dibayangkan berapa banyak potensi kerugian dari industri ini. Maka jangan heran bila kita mendapati sejumlah kisah memilukan yang dialami musisi senior di usia senjanya. Lalu bagaimana dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau biasa disebut UU Hak Cipta? Baik Anang ataupun Giring sepakat UU itu belum cukup. Anang menjelaskan bahwa UU tersebut kurang progresif dalam menjamin produktivitas industri musik karya seniman lokal. Menurutnya, UU HAKI masih jauh dari kesempurnaan dalam menjawab masalah permusikan di Indonesia. UU Hak cipta tidak detail mengurusi masalah musik. Salah satu contoh adalah bagaimana menghadapi adanya sekitar 46 right (hak cipta) yang ada di musik, HAKI tidak semuanya mengatur itu karena itu memang bukan UU Permusikan. Jadi tidak ada penjelasan atau pengaturan yang lebih terperinci. “UU Hak Cipta itu menyangkut seluruh karya cipta yang perlu dilindungi karya ciptanya, bukan hanya musik. Maka menjadi aneh bila semua teman-teman bertumpu seluruh urusan musik kepada UU HAKI ini,” jelas Anang tentang peran UU HAKI tersebut dalam sektor musik. Untuk itu, dalam konteks inilah, UU Permusikan sudah sangat relevan diperlukan untuk menjawab banyak

persoalan yang muncul di sektor musik. Setidaknya, sejumlah aspek yang akan diatur dalam regulasi ini mulai dari soal definisi siapa insan musik dan apa kualifikasinya, hak keperdataan dalam industri musik, pengaturan dalam industri rekaman, pertunjukan, perdagangan termasuk pengaturan soal media publikasi/ komunikasi musik seperti rumah bernyanyi, restoran dan banyak lainnya. Itu sudah sangat perlu, mendesak!

Peran Pemerintah

Diakui Anang, keterlibatan pemerintah di sektor ini memang masih sangat minim karena mungkin dinilai belum memiliki potensi sebagai sumber pendapatan yang signifikan. Padahal, potensinya cukup tinggi. Bahkan, mengacu pada pengakuan UNESCO, kekayaan bunyi-bunyian di Indonesia adalah yang paling besar dan banyak di dunia. “Kalau berbicara industri musik di ranah sumber dayanya ya sudah berjalan, tapi di ranah kebijakannya yang nggak jalan,” tegasnya. Untuk diketahui, besarnya perputaran uang dalam pasar musik tradisional di seluruh dunia sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Hal ini sangat disayangkan sekaligus memprihatinkan bila melihat fakta yang telah disebut sebelumnya. Malaysia saja yang hanya memiliki rebana sebagai alat musik andalan, tapi dengan keterlibatan pemerintah dalam memobilisasinya mampu mendapatkan keuntungan tersendiri untuk negara tersebut. Masa iya kita tidak bisa? Lebih dari itu, UU Permusikan juga dapat mengatur soal edukasi di sektor musik. Ini hal yang mungkin dilihat sepele, tetapi sangat penting mengacu pada perkembangan pemikiran di masa mendatang bagi seorang pelaku musik. “Tahu nggak kenapa pendidikan musik penting di sekolah? Karena ketika belajar seni dan musik, selain mencerdaskan otak kita, itu juga membuka empati kita menjadi lebih besar. Kita jadi bisa lebih menghargai,” ujar Giring tentang pendidikan musik yang perlu diatur dalam UU Permusikan. Memang, cara yang paling mujarab untuk tumbuh dan berkembangnya seseorang adalah melalui jalur pendidikan yang digarap secara serius. Efek turunan lainnya, kontribusi dari sektor musik terhadap penerimaan negara akan bertambah secara signifikan. Musik sebagai salah satu dari 16 sub sektor di industri kreatif akan menyumbang pendapatan yang berarti. Balik lagi, tujuannya UU Permusikan ini adalah untuk kemaslahatan seluruh stakeholder industri. “Penikmatnya akan nyaman, penjualnya nyaman, senimannya nyaman, pemerintahnya juga nyaman,” pungkas Anang. Oke, cukup sekian pembahasan tentang rencana dibuatnya UU Permusikan, mudah-mudahan pembasahan kali ini bisa sedikit banyak membuka mata kita terhadap apa yang tengah terjadi dalam industri musik Indonesia, walaupun mungkin tidak merinci secara detail seperti halnya UU HAKI, setidaknya kalian tahu. Inilah yang tengah diperjuangkan oleh pelaku musik di Tanah Air. Setuju atau tidaknya, Anda yang menentukan. Hidup musik Indonesia!

“UU Hak Cipta itu menyangkut seluruh karya cipta yang perlu dilindungi karya ciptanya, bukan hanya musik. Maka menjadi aneh bila semua teman-teman bertumpu seluruh urusan musik kepada UU HAKI ini.”

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.