Butuh Kepastian

Info Komputer - - Cover Story -

Selain infrastruktur, masalah regulasi juga menjadi kendala serius dalam mendorong perusahaan global berinvestasi di Indonesia. Hal ini tercermin dari salah satu rekomendasi ACCA terkait regulasi. “Indonesia harus memperbaiki komunikasi antar institusi terkait sehingga tercipta regulasi yang lebih jelas” ungkap ACCA.

Salah satu aturan kunci soal data center ini adalah Peraturan Pemerintah No.82/2012. Aturan ini mengharuskan semua penyedia layanan berbasis internet ke konsumen Indonesia untuk menempatkan

data center- nya di wilayah hukum Indonesia. Latar belakang aturan ini adalah memastikan instrumen hukum bisa berfungsi ketika terjadi masalah dalam layanan internet yang menyangkut masyarakat. Efek lain aturan ini juga mendorong perusahaan global untuk membangun infrastruktur di Indonesia jika ingin memasuki pasar konsumen di negara ini.

Namun saat ini, aturan turunan yang lebih mendetail dari PP 82/2012 tersebut masih dalam tahap penggodokan, setidaknya jika menyangkut Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya sudah ada belasan Peraturan Menteri yang telah disiapkan, namun saat ini semua aturan tersebut dikaji ulang. “Ada semangat untuk simplifikasi dari aturan yang sudah ada, sehingga beberapa aturan akan digabungkan” ungkap Herry Abdul Aziz, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Akan tetapi, Herry menyebut kewenangan menerapkan aturan PP 82/2012 sebenarnya juga dipegang pengatur sektor. Contohnya untuk industri finansial, Bank Indonesia dan OJK telah memiliki aturan mendetail soal kewajiban menyimpan data di wilayah hukum Indonesia. “Dan itu sudah mereka terapkan” tambah Herry.

Herry sendiri belum bisa memberikan detail terkait proses penyederhanaan yang akan dilakukan. Namun revisi ini diharapkan bisa meningkatkan daya tarik Indonesia di mata internasional. “Saya kira semangat revisi perijinan ini adalah untuk memudahkan” tambah Herry.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.