Pelayanan Efisien, Pengawasan Efektif Berbasis Data

Info Komputer - - Ti Time - PENULIS: LIANA THREESTAYANTI* | FOTO: ABDUL AZIZ

Tak hanya sektor bisnis, sektor pelayanan publik pun mulai melirik pemanfaatan ( big) data dan teknologi terkini. Di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), dua hal tersebut diyakini dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai yang pada gilirannya akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

REFORMASI birokrasi di lingkungan Kementrian Keuangan yang dimulai pada tahun 2007 terbukti berhasil mengubah total “wajah” Bea dan Cukai di Indonesia. Pembenahan oleh pihak-pihak terkait di setiap lini itu tidak saja mengubah tampilan dan etos kerja yang lebih profesional di lingkungan DJBC. Reformasi juga memampukan DJBC menyajikan layanan yang makin cepat, efisien, responsif, dan transparan berdasarkan prinsip good governance , serta mengkuti perkembangan kebutuhan pengguna di era digital.

Di saat teknologi informasi (TI) belum menyentuh banyak instansi penyedia layanan publik, DJBC sudah melakukan komputerisasi sistem di tahun 90an. “Bea cukai berada di bawah naungan organisasi dunia sehingga seluruh business process kami memang harus compl dengan standar-standar World Customs Organization,” jelas Mochamad Agus Rofiudin (Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, DJBC).

Sejak tahun 1990 hingga kini, pengembangan sistem informasi dan aplikasi untuk pelayanan bea dan cukai terus berjalan. “Kami membangun banyak aplikasi dan mengumpulkan data. Tantangannya sekarang adalah bagaimana data itu dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk kepentingan pelayanan dan pengawasan,” tuturnya. Bagi DJBC, data berperan sangat penting dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan.

Agus Rofiudin memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukan Divisi Informasi dan membuahkan hasil berupa efisiensi pelayanan: Advance Manifest menurunkan waktu

pre-clearance 0,81 hari (19,7%); Redress online menurunkan waktu layanan dari 5-6 jam menjadi 15 menit; dan proses

clearance di bandara yang sebelumnya dilakukan 2-8 jam setelah kedatangan, saat ini dapat dilakukan sebelum kedatangan, sehingga waktu clearance berkurang 25-80%.

Terciptanya efisiensi layanan barang impor ini diharapkan dapat menurunkan dwelling

time yang pada akhirnya akan meningkatkan peringkat atau indeks Ease of Doing Business (EODB) Indonesia.

Pemanfaatan Big Data dan AI

Pemanfaatan data tersebut tentu tak lepas dari penggunaan teknologi informasi terkini yang sesuai kebutuhan DJBC sendiri maupun para pengguna jasa. “Yang kami sedang tingkatkan saat ini adalah pemanfaatan big data ( anal tics ) dan ARTIfiCIAL

intelligence ,” kata Agus Rofiudin. Salah satu sistem berbasis big

data dan ARTIfiCIAL INTELLIGENCE (AI) yang telah dibuat oleh Divisi Informasi adalah Passenger Risk Management (PRM). PRM merupakan jawaban atas kebutuhan pengawasan yang lebih efektif terhadap berbagai obyek pengawasan, termasuk obyek-obyek baru yang berpotensi muncul di masa depan.

Baru akan memasuki tahap uji coba, PRM menyatukan aneka sumber data—terstruktur dan tak terstruktur—dari internal DJBC maupun data-data eksternal milik instansi lain.

“Dengan AI kami dapat ‘membaca’ data-data tak terstruktur, misalnya data dari media sosial. Bisa dilakukan secara semi otomatis, tidak manual lagi,” jelas profesional yang sudah hampir tiga puluh tahun berkarya di lingkungan DJBC itu.

Pemanfaatan lain dari AI adalah untuk mempercepat proses

klasifikasi barang dan nilai pabean. “Sekarang masih (dilakukan) full manual , orang yang harus mencek. Dengan AI, proses ini dibantu oleh mesin, tentu dengan librar yang kita miliki. Sumber-sumber data sudah ada, tinggal bagaimana algoritma AI ini dapat membantu,” jelasnya lagi seraya menambahkan bahwa sistem klasifikasi dan nilai pabean ini masih dalam kajian.

Kolaborasi Teknologi dan Regulasi

Di era digital, pemanfaatan data adalah satu keharusan. Namun di sisi lain, pemilihan teknologi yang tepat guna juga menghadirkan tantangan lain bagi Divisi Informasi DJBC. “Teknologi tersebut harus dapat kami gunakan untuk efisensi pelayanan dan efektivitas pengawasan sehingga akan berdampak pada penerimaan (negara) yang meningkat, perlindungan terhadap masyarakat yang makin kuat, dan pemberian fasilitas yang semakin massif dan cepat,” tutur Agus Rofiudin. Namun tak jarang, kemampuan teknologi dalam mempercepat layanan terbentur oleh aturan.

Baru-baru ini, Divisi Informasi DJBC melakukan satu terobosan di mana pengembangan sistem sejak awal dilakukan berdasarkan kolaborasi erat antara penyedia teknologi dan pemilik business process .

“Kami menuangkan ide-ide dari sisi teknologi terkini, sementara Direktorat Teknis dari sisi

business process - nya. Jadi aturannya benarbenar bisa menyesuaikan dengan teknologi dan menjadi sangat blended ,” papar Agus. Pengembangan sistem bernama Advance Manifest tersebut bahkan melibatkan para

stakeholder , yakni perusahaan shippingline dan forwarder (NVOCC). Dengan adanya sistem ini, data manifest dapat dikirim ke Bea dan Cukai dengan lebih cepat sehingga dwelling time pun dapat dikurangi. Sebelumnya dwelling time mencapai lima sampai enam hari. Tapi sekarang bisa di bawah empat hari. Waktu pre-clearance juga berkurang sebesar 19,7% (0,81 hari). Dan karena sistemnya online , antrean panjang tak lagi ditemui di kantor pelayanan Bea dan Cukai.

“Dan yang lebih penting lagi (sistem ini) mengurangi interaksi, atau boleh dibilang menghilangkan, interaksi dengan petugas kami, sehingga dapat menekan potensi fraud ,” tegas Agus Rofiudin di penghujung wawancara. IK

Mochamad Agus Rofiudin Direktur Informasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.