/ CUBUK

Belajar Demokrasi Dari Kelembutan Ibu yang Keras Hati

Intisari - - News -

Ini bunga rampai kesan dan pengalaman 22 orang wartawan ketika mendampingi seorang ibu rumah tangga yang semula dianggap lemah dan disepelekan, lalu bangkit menjelma sebagai ikon kekuatan rakyat. Sampai akhirnya ia tampil menjawab keraguan orang dengan memimpin sebuah partai, untuk mereformasi dan memperjuangkan demokrasi di negeri ini. Dialah Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, kombinasi kelembutan seorang ibu dan kekerasan hati tokoh yang memegang teguh ideologi. Dari buku ini, kita bisa melihat sosok Megawati dari bermacam sisi.

Pada 26 Agusus 1996, Majalah Newsweek menurunkan artikel .. Can Sukarno’s daughter Leads Her Country to Democracy ? Dari judul itu terkesan penulisnya Ron Mureau dan Tom Emerson meragukan kemampuan Megawati menjadi pemimpin Indonesia. Apalagi di paragraf lain Megawati disebut sebagai seorang ibu rumah tangga biasa.

Memang, bisa dimaklumi bila media Barat mengajukan pertanyaan seperti itu. Barangkali pertanyaan serupa juga mewakili sebagian besar masyarakat di dalam negeri. Betapa tidak? Kala itu Soeharto masih perkasa duduk di takhtanya. Secara hitungan matematis, rasanya tidak terbayangkan kekuasaan Orde Baru bisa runtuh.

Perjuangan menegakkan demokrasi adalah isu dunia. Afrika Selatan punya Nelson Mandela. Di Filipina tercatat Corazon Aquino, seorang ibu rumah tangga yang mampu menjatuhkan rezim militer di bawah Presiden Marcos. Sedangkan di Myanmar ada Aung San Su Kyi. Meski di mana pun, tokoh pejuang demokrasi selalu mendapat simpati rakyat dan jadi media darling, kemunculan Megawati tetap mengagetkan banyak kalangan.

“Saya adalah ketua umum de facto Partai Demokrasi Indonesia…” Pernyataan Megawati di akhir Kongres Luar Biasa (KLB) PDI,

di Wisma Haji Sukolilo, Surabaya 2 – 6 Desember 1993, mau tak mau membuat penguasa saat itu tak bisa tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya seorang warga negara di sebuah rezim otoriter berani dengan lantang dan percaya diri menyatakan sebagai ketua umum partai de facto berdasarkan dukungan arus bawah.

Seperti yang sudah diduga sejak awal, jalan menuju cita-cita tersebut tak mulus, berliku, dan penuh tantangan. Kekuasaan harus direbut dan diperjuangkan. Maklum, ketika ada seorang tokoh tampil dan mendapat dukungan rakyat, yang nota bene “mengancam” kenyamanan penguasa, harus segera dihentikan. Inilah yang mewarnai jejak awal perjuangan Megawati di kancah politik nasional.

Kongres Luar Biasa (KLB) PDI, di Wisma Haji Sukolilo, Surabaya, dilangsungkan karena Kongres IV PDI di Hotel Tiara Medan 21 – 25 Juli 1993 ricuh dan tak berhasil memilih ketua umum. Selanjutnya, Megawati yang siap tampil di panggung politik dengan dukungan mayoritas peserta KLB menjadi ketua umum PDI pun “harus” digagalkan. Itulah sebabnya sejak KLB dibuka, dalam proses selanjutnya terjadi berbagai pengadangan, dan penjegalan yang bertujuan menghentikan langkah Megawati.

Megawati memiliki leadership yang sangat kuat untuk menjaga keutuhan dan menumbuhkan organisasinya di bawah tekanan yanng luar biasa.

Pernyataan pemerintah lewat Mendagri saat itu Yogie S.M, yang mengatakan KLB PDI tidak berhasil alias gagal, membuktikan bahwa sejak awal Pemerintah Orde Baru “sangat” tidak menghendaki Megawati menjadi ketua umum PDI. Karena dianggap mengganggu Soeharto yang berkehendak melanggengkan kekuasaannya dalam pemilihan presiden berikutnya.

Meski hambatan dan tekanan semakin kuat, arus bawah pendukung Mega pun semakin tak terbendung. Para pendukung Megawati yang dimotori Tim Sukses Kebagusan, salah satu anggotanya adalah Drs. Yoseph Umarhadi MA wartawan yang ikut menulis buku ini, berusaha agar pemerintah mengakui Megawati sebagai ketua umum PDI baik de facto maupun de jure. Pada masa itu kepemimpinan partai politik baru dinyatakan sah secara hukum bila memperoleh pengakuan dari Depdagri.

Namun dengan alasan belum mengakui Megawati sebagai ketua umum PDI, pemerintah memutuskan agar Musyawarah nasional (Munas) yang utusannya terdiri dari para ketua DPD PDI seluruh Indonesia harus segera digelar. Pemerintah melalui Panglima ABRI menugaskan Pangdam DKI Jakarta waktu itu Mayjen TNI A.M. Hendropriyono untuk menyelesaikan konflik PDI melalui Munas. Di sinilah momen yang sangat strategis bagi kelanjutan perjuangan Megawati dalam upaya menegakkan demokrasi Pancasila dengan terlebih dahulu memulihkan kedaulatan anggota partai.

Hendropriyono memandang KLB Surabaya tidak gagal karena sudah berhasil memilih ketua umum secara de facto dan tinggal memerlukan formalitas yang harus dilakukan melalui forum Munas. Di lain pihak, pemerintah melalui Panglima ABRI dan Depdagri berpendapat, kongres PDI tidak berhasil memilih ketua umum sehingga forum Munas perlu dilakukan untuk memilih kembali ketua umum.

Peristiwa “Kudatuli” berdarah

Dari perbedaan pandangan itu belakangan diketahui bahwa Hendropriyono mendukung Megawati. Perang pengaruh pun terjadi. Depdagri ingin memindahan lokasi munas dari Jakarta ke Wisma Griya Sabha DPR, di daerah Kopo, Jawa Barat. Tujuannya, untuk menghindari pengaruh Hendropriyono. Maklum, pemerintah sudah menyiapkan nama Budi Hardjono dan Latief Pudjosakti sebagai kandidat ketua umum PDI. Agenda Depdagri dan Panglima untuk menjegal Mega ini pun tercium Hendropriyono. Toh, akhirnya Munas PDI berhasil digelar di Hotel Kemang Jakarta akhir Desember 1993, dan secara de jure menetapkan Megawati sebagai ketua umum PDI 1993 – 1998.

Campur tangan pemerintah mengobok-obok PDI, tak berhenti sampai di sini. Gagal menjegal Mega, kepengurusan PDI yang baru pun jadi sasaran untuk digoyang. Mereka berhasil “menyusupkan” beberapa nama dalam susunan pengurus yang nota bene tidak seperti yang diharapkan Mega. Terbukti mereka inilah yang di kemudian hari memprakarsasi gerakan mengkhianati Megawati. Menyusul kemudian tindakan mereka memisahkan diri dan bergabung dengan kelompok Soerjadi pada 1996. Di mata mereka, Munas tidak sah dalam menentapkan Mega sebagai ketua umum PDI. Maka pecahlah PDI.

Perselisihan ini lagi-lagi menjadi pintu masuk bagi pemerintah Orde Baru untuk menolak keberadaan PDI di bawah kepemimpinan Megawati dan mendukung agar dilaksaakan kembali Kongres tahun 1966

di Medan. Pendukung Mega melakukan perlawanan dan tetap menguasai kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Dalam catatan sejarah di tempat inilah pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi peristiwa penyerbuan kantor PDI yang menelan banyak korban. Peristiwa itu kemudian diperingati menjadi “Peristiwa Kudatuli “atau Kerusuhan 27 Juli.

Perjuangan Megawati memulihkan kedaulatan rakyat memang menghadapi jalan terjal dan berliku. Namun keyakinan ibu rumah tangga penerima Priyadarshni Award dari lembaga Priyadarshni Academy Mumbay, India ini tidak goyah. Dalam Pemilu 1999, PDI pimpinan Megawati berganti nama menjadi PDI Perjuangan, yang berhasil memperoleh dukungan rakyat luas, mencapai 152 kursi di parlemen, atau sekitar 27,1%.

Saat itu kekuatankekuatan yang tidak kelihatan berupaya untuk menghentikan gerakan Megawati sedini mungkin.

Tokoh cerdas dan taktis

Dalam pandangan Aristides Katoppo pendiri Koran sore Sinar Harapan, kata “demokrasi” dalam nama Partai Demokrasi Indonesia tak hanya sekedar penyebutan, tapi juga didasari ideologi yang otentik. Bersama K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati punya kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Saat itu banyak orang menganggap enteng Megawati. Ini sebuah anggapan yang keliru karena kepemimpinan bukan sebuah kecerdasan yang terkait keterpelajaran. Di dunia politik, kecerdasan tidak diukur dengan teori. Di balik kekurangan dan kelemahan Megawati, ia memiliki leadership yang sangat kuat untuk menjaga keutuhan dan menumbuhkan organisasinya di bawah tekanan yang luar biasa.

Hasil KLB Surabaya membuktikan bahwa Megawati menggunakan cara-cara yang cukup taktis. Ketika mayoritas peserta kongres sudah menyatakan memilih Megawati, banyak kalangan internal menginginkan Mega segera memproklamasikan diri sebagai ketua umum. Ia tak segera melakukannya karena UU menyatakan bahwa sah tidaknya pemimpin partai memerlukan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

“Tunggu dulu,” ujar Mega ketika didesak untuk mengumumkan posisinya sebagai ketua umum. Menurut undangan, Menteri Dalam Negeri seharusnya datang

sebelum pukul 20.00 WIB untuk memberikan pengesahan. Ia memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan kewajibannya sesuai UU.

Setelah Mendagri menyatakan tidak hadir, ia pun menyatakan dirinya sebagai ketua umum de facto, bukan de jure. Di mata Aristides, langkah Megawati ini sangat cerdas dan taktis. Sikap yang diambil tidak membuka pintu pada penguasa untuk menyatakan bahwa Mega melanggar undang-undang.

“Mon …kamu harus tahu…. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur seorang Megawati. Mas Taufiq sekalipun…”

Siapa bisa mengatur Megawati?

Berbagai peristiwa politik yang berhasil dihadapi dan diselesaikan dengan baik menyadarkan orang, Megawati bukanlah ibu rumah tangga biasa. Meski sepintas pendiam pasif, dia dapat berapiapi dalam bicara bila perlu. Yang jelas dia keras dalam arti akan memegang teguh pendiriannya yang kuat selama itu tidak menyimpang dari konstitusi. Siapapun sulit mengaturnya, sekali pun masih ada saja suara miring menyebut jika Megawati , setelah memproklamirkan dirinya sebagai ketua umum PDI, tak lebih dari “boneka.” Benarkah demikian?

Osman Sosiawan dari Majalah Editor, salah seorang wartawan yang ikut meliput KLB PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, punya pengalaman menarik berkaitan dengan suara miring yang menyangsikan kemampuan Mega.

Sehari setelah KLB usai, Osman yang kerap dipanggil Momon ini, berkesempatan mewawancarai Mega sambil menemaninya sarapan pagi di sebuah hotel di Surabaya. “Mbak…. Banyak orang di luar menyebut kiprah Mbak dalam kancah politik praktis ini akan dimanfaatkan…..”

“Siapa maksudmu?” sergah Megawati memotong pertanyaan.

“Ada yang menyebut Mas Taufiq Kiemas, salah satunya……” ujar Momon sambil deg-degan menahan khawatir pertanyaannya akan membuat gusar putri Bung Karno ini. Benarlah. Megawati mendadak terdiam. Dia bangkit dari kursi makan, dan dengan suara meninggi dan wajah gusar. “Mon… kamu harus tahu… Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur Megawati Soekarnoputri! Mas Taufiq sekali pun.”

Keruan saja suasana sarapan itu mendadak senyap. Semua terdiam

kaku. Kaget menyaksikan Megawati marah. Wawancara dihentikan. “Sudahlah, kita sarapan saja sambil ngobrol yang ringan- ringan,” sambung Megawati sembari duduk kembali di kursi makan.

Jurus “menyuap” dengan martabak

Semua orang tahu sebagai politikus Megawati bukan tipe yang obral pernyataan di media massa. Sulit untuk mendekati dan mewawancarainya.

Menurut pengakuan Sururi Alfaruq, wartawan Jawa Pos Grup, perjuangannya untuk bisa mewawancarai Megawati perlu waktu cukup lama. Sururi biasa menunggui Megawati dari pagi sampai sore.

Nah, menyaksikan perjuangan Sururi dan beberapa wartawan yang hampir setiap hari menunggu di Kebagusan, Taufiq Kiemas pun trenyuh. Suatu ketika Taufiq bersedia memberi bocoran kepada para wartawan jurus jitu cara merayu Megawati. Apa itu?

“Kalau mau bisa ketemu Ibu Mega, tolong belikan martabak tipis yang kering di dekat kantornya Mas Guruh Soekarnoputra,” kata Taufiq. Setelah dicari di kawasan Blok M ketemu penjual martabak tersebut.

Hari itu dengan membawa martabak istimewa kesukaan Megawati, mereka kembali mengunjungi kediaman Megawati di Kebagusan. Bertemu Taufiq Kiemas di teras rumah, Sururi melaporkan membawa martabak tersebut.“Tunggu ya, saya lapor Mbak Mega,” kata Taufiq. Benarlah. Tak berapa lama kemudian, Megawati muncul di pintu melihat para wartawan tersebut sambil berseru, “Masukmasuk.” Yang jelas, selanjutnya mereka bisa wawancara. Setelah peristiwa martabak tersebut hubungan Megawati dengan Sururi dan kawan-kawan wartawan terjalin akrab.

“Sejak itu kami sering pergi bersama untuk makan ikan bakar, duren, bahkan gudeg lesehan di Melawai. Yang mengagetkan, ternyata Megawati tak sungkan nebeng mobil kijang butut tahun 1987 yang panas karena tanpa AC milik saya,” ujar Sururi mengenang.

“Kalau mau bisa ketemu Ibu Mega, tolong belikan martabak tipis yang kering di dekat kantornya Mas Guruh Soekarnoputra.”

“Mak comblang” gemilang

Mulawarwan, saat itu wartawan Harian Surya, mengakui Megawati pernah “menjodohkan” dirinya dengan seorang wartawati yang sama-sama aktif melakukan peliputan tentang PDI. Lucunya, meski telah “dicomblangi” tokoh politik berkarisma seperti Mega, perjodohan ini tak membuahkan hasil. Yah, mungkin karena memang tidak berjodoh.

Ternyata bukan kali itu saja Megawati jadi “comblang”. Ada kader PDI dan wartawan yang berhasil membangun rumah tangga berkat “perjodohan” yang dilakukan Mega. Salah satunya adalah Sabar Hutapea yang kala itu adalah redaktur Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

Kisah yang cukup menyentuh ini bermula pada Februari 1994 ketika sang wartawan mengikuti rombongan Megawati melakukan kunjungan temu kader ke Indonesia Timur selama 10 hari, termasuk ke Bumi Lorosae, Timor Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari NKRI. Di antara rombongan ada Dwi Fitri Daud, wartawati Harian Angkatan Bersenjata yang kebetulan berulang

tahun. Atas prakarsa Mega, hari itu diadakan acara potong kue ulang tahun di lobi hotel Mahkota Dili, tempat rombongan menginap.

“Ayo …mulai .. Hari ini Fitri ulang tahun. Selamat ya Fitri,” seru Megawati. Diiringi lagu “Potong kuenya…” Fitri lalu memotong kue, kemudian otomatis melangkah mendekati Megawati dan Taufiq Kiemas, ingin memberikan kue. Namun dengan lembut Mega berkata, “Ayo potongan kue pertama kasih ke Sabar.” Mendengar itu yang lain pada bersorak, sementara kedua insan ini terperangah. Begitulah jurus awal Mega menjodohkan Sabar dengan Fitri.

“Nanti kelanjutannya terserah Sabar sama Fitri dah….” sambung Taufiq Kiemas.

“Sudah…. Sama-sama sudah kerja, sudah dewasa, sama-sama masih single…” Megawati menimpali.

Tiga bulan setelah dari Dili, Sabar dan Dwi Fitri melaporkan kepada Megagawati bahwa mereka akan menikah di bulan Agustus tahun itu. Artinya, masih ada waktu untuk mempersiapkan segala keperluan pernikahan, termasuk masalah biaya. Namun menurut pengakuan Sabar, meski setelah dihitung dari tabungan masing masing ternyata tidak cukup untuk membiayai pernikahan.

“Berapa semua anggaran pernikahan?” tanya Taufiq Kiemas kepada Sabar Hutapea ketika pasangan ini berkunjung ke Kebagusan.

“Rencana yang baik pasti ada jalan baik,” tambah Megawati.

“Sekitar delapan juta rupiah. Kami belum memiliki uang sebesar itu,” jawab Sabar lirih.

“Sudah nanti itu semua dari kami… Iya, Ma..” kata Taufiq.

“Wes, Bar… Kamu sama Fitri siapkan mental saja,” kata Megawati.

Dikalahkan mantan “anak buah”

Pada 5 April 2004 negeri ini menyelenggarakan Pemilu. PDI Perjuangan mengusung MegawatiHasyim Muzadi, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2004 – 2009. Pada saat itu ada lima pasangan calon yang akan bertanding. Salah satunya adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).

Sejarah mencatat pemilu berlangsung hingga dua putaran. Hasilnya, putaran kedua yang diselenggarakan tanggal 20 September 2004 membawa kemenangan untuk pasangan SBY – JK yang didukung Partai Demokrat dan Partai Golkar. Tak bisa dipungkiri, kekalahan ini tak pelak menjadi pukulan berat bagi Megawati meski selama ini dikenal keras dan tegar.

Beberapa hari pasca-kekalahan itu, Osman Sosiawan menyambangi Megawati di rumahnya Jln. Teuku Umar sekadar menunjukkan empati sekaligus mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Di ruang tengah sudah ada Megawati dengan seorang lelaki berpakaian biksu. Ada pula Adang Ruchiatna di meja bundar dengan hidangan ala kadarnya. Mereka ngobrol berbagai hal diselingi ketawa bila ada yang lucu.

“Mbak …Kalau melihat kita bisa tertawa begini, Mbak sepertinya bisa menerima kekalahan itu..”

“Lha iya toh Mon.. Saya ini orang yang taat konstitusi. Masak harus ngamuk karena kalah? Ndak toh.. ya”

“Tapi, kenapa di luar terkesan Mbak tidak bisa menerima kekalahan dari SBY? Apa yang terjadi sebenarnya?”

Megawati terdiam sejenak. Terdengar sedikit tarikan napas, untuk kemudian cerita panjang lebar keluar, “Kamu tahu, Mon, politik memang abu-abu. Tidak ada kawan abadi kecuali kepentingan. Tapi, kamu tahu saya selalu berpolitik dengan etika,” ujarnya.

Mega kemudian melanjutkan penjelasannya tentang bagaimana aturan Pemilu digelar. Yakni, sesuai aturan siapapun pejabat negara yang akan ikut dalam pesta demokrasi itu harus mengajukan cuti, termasuk dirinya. Untuk itulah kemu-

Judul buku : Megawati dalam Catatan Wartawan MENANGIS & TERTAWA BERSAMA RAKYAT Editor : Kristin Samah Sekapur sirih : Prananda Prabowo Penerbit : Gramedia Pustaka Utama 2016 Penukil : Djati Surendro

Megawati Soekarno Putri menyatakan dirinya adalah ketua umum de facto PDI pada KLB di Surabaya 2-6 Desember 1993.

Megawati dan mantan Presiden Palestina, Yasser Arafat.

Sesuap nasi perkawinan. Pada saat syukuran HUT perkawinan Mega – Taufiq Kiemas tahun 1996.

Megawati tak segan mencomblangi wartawan.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.