DINAMIKA

Jalan Berliku Lahirnya Jendela Ilmu

Intisari - - News - Penulis: Mentari Desiani Pramudita

Bukan sekali-dua kali masyarakat dibikin resah oleh materi di buku pelajaran sekolah anak-anak mereka. Contohnya, Juli 2013, di buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6, ada cerita tentang pria yang gemar ke warung “remang-remang”. Yang membuat mata orangtua terbelalak, cerita itu menggambarkan secara eksplisit tindakan si pria terhadap lawan jenisnya.

Tak sampai setahun, Februari 2014, buku Pendidikan Jasmani untuk kelas 11, memuat bacaan tentang “Memahami Dampak Seks Bebas”. Bacaan itu mungkin niatnya baik, mengingatkan siswa agar berhati-hati ketika bergaul dengan lawan jenis. Namun, sebagian kalangan justru menganggap, itu sama saja membolehkan anakanak untuk berpacaran. Walhasil, diprotes oleh orangtua.

Belum lagi keluhan orangtua yang bingung dengan pelajaran anak-anak zaman sekarang. Terutama pelajaran matematika di

SD yang dirasakan lebih sulit, jika dibandingkan saat para orangtua itu sekolah di masa lalu. “Saya saja sulit paham. Bagaimana mau menjelaskannya ke anak,” keluh Tabitha, ibu rumah tangga di Tangerang yang curhat di sosial media tentang pelajaran anaknya di kelas 4.

Tidak harus guru

Buku pelajaran sekolah tentu tak lahir begitu saja. Sebelum sampai di hadapan siswa dan dipergunakan, prosesnya panjang. Pihak yang berperan penting dalam proses itu tentu saja tim penyusun naskahnya. Merekalah yang menuangkan kurikulum yang sudah disahkan pemerintah ke dalam materi pelajaran. Siapakah mereka?

“Penulis buku teks pelajaran, tidak harus guru,” ungkap Dr. Ika Lestari, S.Pd, M.Si, dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta. “Asalkan ia paham kurikulum dan mengikuti mekanisme penyusunan dengan benar, bisa saja menulis buku teks pelajaran.”

Buku-buku pelajaran yang ada saat ini memang bisa berasal dari dua jalur, yakni dari pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – Kemdikbud), serta penerbit swasta yang mengajukan karyanya ke pemerintah. Keduanya punya cerita berbeda.

Untuk menjadi penulis naskah tim pemerintah, antara lain akan dilihat latarbelakang pendidikan yang sesuai dengan buku yang akan ditulis, serta berpengalaman minimal lima tahun. Jika penulis adalah guru atau dosen, juga akan dilihat pengalaman mengajarnya. Sedangkan jika penulis profesional atau editor, yang dilihat karyakaryanya.

Sedangkan untuk penulis dari penerbit swasta, bisa penulis yang menyerahkan sendiri naskahnya kepada penerbit. Atau penerbit yang meminta penulis tersebut menulis buku teks pelajaran.

Di balik semua itu, kriteria paling penting adalah penulis harus paham kurikulum yang berlaku. Dari sanalah kerangka buku teks pelajaran akan disusun. Penulis juga harus menganalisis kurikulum, agar dapat disesuaikan kepada calon penggunanya, apakah buku

untuk siswa SD, SMP, atau SMA.

Tahap berikutnya, dibuatlah konsep yang memperhatikan isi buku teks pelajaran dan perkembangan psikologis peserta didik. “Penulis harus tahu apa yang disukai peserta didik SD dan perbedaannya dengan peserta didik SMP dan SMA,” kata Ika yang juga menulis buku Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi ini. Semisal, buku pelajaran untuk SD, jenis huruf yang cocok adalah Tahoma dan Comis Sains, ketimbang Times New Roman.

Dari sisi psikologis, peserta didik SD memiliki tingkatan psikologis yang berbeda dengan anak SMP dan SMA. Mereka masih menggunakan operasional konsep dan harus dibuktikan dengan sesuatu yang konkret. Sementara anak SMP dan SMA lebih mudah paham mengenai sistem pembelajaran.

Siapapun bisa menjadi penulis buku teks pelajaran. Asal ia paham kurikulum yang berlaku dan mengikuti mekanisme dengan benar.

Pembelajaran lebih aktif

Salah satu penulis buku pelajaran SD, Dr. Irene Maria Juli Astuti, M.Pd, bercerita, kualitas buku teks pelajaran bisa dinilai dari empat kriteria. Yakni materi, penyajian, bahasa, serta grafika.

Materi atau isi membahas tentang akurasi dan sejauh mana penulis menguasai materi. Penyajian lebih memerhatikan sistem pembelajaran dan metodologi yang akan digunakan guru dalam menerangkan. Sedangkan penulisan bahasa dan gambar grafika harus sama baiknya agar proses pembelajaran menjadi benar dan tepat.

Keempat kriteria itu sudah sesuai dengan Kurikulum 2013 (K13) yang berlaku saat ini. Meski merupakan kurikulum terkini, K13 sebenarnya masih berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sama dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum 2006 (K2006).

KTSP sebenarnya memuat tiga ranah: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di K13, soal sikap dan keterampilan dicantumkan secara eksplisit, tidak seperti di kurikulum sebelumnya yakni K2006. “Sehingga sistem pembelajarannya jadi aktif,” tutur Irene yang bergabung dalam tim sejak 2012 itu.

Irene sendiri tergabung dalam tim konstributor naskah untuk SD kelas 1 dan 4. Anggota tim itu berasal dari beragam pekerjaan dan latar belakang, seperti guru, dosen, serta penulis, yang jumlahnya bisa empat sampai lima orang. Di luar itu, masih ada tim penelaah (terdiri atas ahli bahasa), editor, dan tim grafika (terdiri dari ilustrator gambar). Sehingga total untuk buku SD, satu tim bisa mencapai 30 orang.

Belum semua pakai

Di Kemdikbud, pengurusan buku pelajaran sekolah ini dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk). “Lembaga inilah yang akan meninjau penyusunan buku teks pelajaran dari seleksi kontributor naskah, penyusunan buku teks pelajaran sesuai SOP, sampai pencarian tim penilai yang akan memverifikasi buku,” tutur Supriyatno, MA, Kepala Bidang Perbukuan Puskurbuk Balitbang Kemdikbud.

Buku yang sudah selesai disusun akan dinilai kelayakannya terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Lembaga ini yang bertindak dalam hal administrasi serta menetapkan standarisasi dari penyusunan buku teks pelajaran.

Rencananya, dalam waktu dekat akan ada 348 judul buku yang akan dikeluarkan oleh Puskurbuk secara bertahap. Di tahun 2016/2017 , sudah diterbitkan 121 judul buku tematik untuk kelas 1,4, 7, dan 10. Untuk tahun 2017/2018 giliran buku tematik kelas 2,5, 8, dan 11. Sedangkan tahun 2018/2019 untuk kelas 3,6, 9, dan 12.

Jumlah buku-buku yang diterbitkan disesuaikan dengan kebutuhan. Semisal, peserta didik SD biasanya menggunakan dua buah buku tematik untuk satu semester. Berbeda untuk peserta didik SMP atau SMA, ada beberapa buku yang hanya satu buah untuk digunakan dua semester atau satu tahun.

Supriyatno mengakui, saat ini memang belum semua sekolah di Indonesia menggunakan buku K13. “Baru sekitar 25% saja,” tuturnya. Rencananya, pada tahun pelajaran 2017/2018 menjadi 60% dan tahun 2018/2019 sudah 100%.

Karena berbagai keterbatasan, buku pelajaran yang dipakai di sekolah saat ini bukan dari Puskurbuk saja. Misalnya untuk buku teks pelajaran K13, Purkurbuk tidak menerbitkan buku teks pelajaran Matamatika dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kelas 5 dan 6. Begitu juga dengan buku peminatan untuk SMA/SMK.

Pada celah itulah penerbit swasta berkesempatan menawarkan bukunya. Buku dari swasta juga harus melalui verifikasi oleh BSNP dan Puskurbuk yang berlangsung setahun sekali. Sistemnya memang masih “top-down”, yakni Kemendikbud mengumpulkan semua penerbit terlebih dahulu, baru kemudian buku-buku karya mereka diverifikasi.

Di masa depan, menurut Supriyatno, sistem akan diperbaiki sehingga penerbit bisa mengajukan bukunya kapanpun. Dalam setahun juga bisa dilakukan beberapa kali verifikasi, agar optimal. Maklum, verifikasi ini bukan pekerjaan sederhana, karena setidaknya untuk satu buah buku melibatkan tiga penilai yakni ahli materi, ahli pembelajaran, dan ahli grafika.

Nah, bagaimana ceritanya bisa ada buku-buku ternyata yang mengandung konten negatif?

Supriyatno menjamin, kasus seperti itu terjadi karena bukubuku itu tidak melalui tahap verifikasi. “Ketika diperiksa memang buku tersebut tidak

pernah melalui penilaian dan tahap yang seharusnya. Kebanyakan langsung dijual di toko buku atau media online,” ungkapnya.

Selama ini masyarakat hanya tahu buku pelajaran selalu dari Kemdikbud. Padahal ada beberapa buku yang diterbitkan di luar Kemdikbud. Sehingga ada peluang buku berkonten negatif.

Sayangnya, Puskurbuk tidak memiliki wewenang untuk menghukum penerbit atau perorangan yang melakukan penyimpangan di buku pelajaran. Termasuk untuk menarik buku sekalipun. Lembaga ini sebatas menginformasikan kepada penerbit. Selanjutnya, penerbit dan sekolah sendirilah yang menentukan.

Akan tetapi jika sebuah sekolah masih didapati menggunakan buku yang tidak direkomendasikan, maka Kemdikbud berhak memberikan sanksi. Sanksinya bermacammacam. Mulai dari melarang buku pemerintah beredar di sekolahnya, melarang guru dari sekolah tersebut ikut pelatihan, bahkan bisa saja sekolah itu ditutup.

Karena itulah Supriyatno mengingatkan pentingnya peran sekolah dan guru dalam sistem pembelajaran. Sekolah dan guru harus pandai memilih dan memilah buku yang layak digunakan peserta didik berdasarkan lingkungan sekolah dan daerah tempat tinggalnya.

Jangan hanya karena murah dan diskon sebuah buku dipilih. Carilah buku teks yang sudah terekomendasi. “Sebab, buku teks tetap alat integrasi bangsa yang mempesatukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia,” imbaunya.

“Penulis harus tahu perkembangan psikologis peserta didik.” - Dr. Ika Lestari, S.Pd, M.Si,

“Buku teks pelajaran bukan satusatunya sumber belajar.” - Dr. Irene Maria Juli Astuti, M.Pd,

Untuk tahun ajaran 2016/2017, Puskurbuk telah menerbitkan 121 judul buku tematik untuk kelas 1, 4, 7, dan 10 dan sudah 25% sekolah yang menggunakan buku teks pelajaran K13.

“Buku teks pelajaran tidak akan hilang dan tetap eksis karena kajiannya lebih lengkap.” SUPRIYATNO, MA Kepala Bidang Perbukuan Puskurbuk Balitbang Kemdikbud.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.