Mau Paro Bulan Belum Gajian

Hak Guru Diabaikan dalam Alih Kelola SMA/SMK

Jawa Pos - - Jawa Pos -

TERNATE – Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi tak hanya memunculkan masalah berkurangnya sekolah gratis. Yang mengenaskan, ada jutaan tenaga pengajar yang hingga kemarin (10/1) belum menerima haknya, gaji dan tunjangan Desember 2016.

Di Maluku Utara (Malut), 3.599 guru SMA/SMK hingga kemarin belum menerima gaji bulan lalu. ”Biasanya kami terima gaji tanggal 2 dan 3 waktu masih di bawah Pemkot Ternate,” ujar Kepala SMAN 1 Kota Ternate Ramli Kamaludin kepada Malut Post ( Jawa Pos Group) kemarin. Dia mengaku mendapat informasi dari Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Malut Imran Jakub bahwa gaji guru akan ditransfer dalam satu–dua hari ini.

Di Sulawesi Tenggara (Sultra), tenaga guru SMA/SMK dan SLB maupun pegawai yang dialihkan ke provinsi juga harus bersabar menunggu gajian

Hingga kemarin surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji dari kabupaten/kota belum diajukan. Padahal, SKPP menjadi acuan pemerintah untuk mengajukan surat perintah pencairan

dana ( SP2D)-nya. Kendati masih diproses, Pemprov Sultra memastikan bahwa pembayarannya bisa dilakukan pekan depan. ”Sudah kami proses. Kalau tidak ada kendala, sudah bisa dibayarkan. Namun, untuk tahap awal, hanya untuk gaji pokoknya. Sebab, hanya itu yang bisa dilakukan. Pasalnya, status jabatan eselon III dan IV masih demisioner,” beber Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Sultra Muhammad Rita.

Alih kelola SMA/SMK ke provinsi sebagaimana amanat UndangUndang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah langsung membuat beban provinsi bertambah. Pembahasan soal alokasi anggaran pendidikan menengah di banyak provinsi alot sehingga mengakibatkan APBD pemprov 2017 belum diketok.

Meningkatnya kebutuhan dana juga membuat pusing Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan. ”Jumlah pegawai beralih status dari kabupaten/kota ke pro- vinsi akibat alih kelola SMA terlalu banyak,” ujarnya dalam rapat koordinasi dengan kepala sekolah di Bandung kemarin.

Heryawan memerinci, aparatur sipil negara (ASN) Jabar sebelumnya berjumlah 3.400 orang. Seiring dengan alih kelola SMA/SMK, jumlah ASN yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar bertambah berlipat-lipat hingga 29 ribu orang.

Kondisi tersebut diakui Aher (sapaannya) belum bisa membuat dirinya all-out menyejahterakan para guru. Sebab, aturan UU 23/2014 itu sebetulnya belum jadi keputusan di tingkat pusat. Bahkan, masih terjadi pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Walhasil, banyak terjadi kebingungan di berbagai daerah dalam penyelenggaraannya.

Anggota Bidang Pembinaan Organisasi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sekaligus Wakil Kepala SMAN 1 Gunungsari Lombok Barat Mansur menyatakan, di sekolahnya para guru honorer belum menerima gaji. ”Biasanya gaji dibayar antara tanggal 10 sampai 15,” katanya kemarin.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menerangkan, sejak alih kelola SMA/SMK, sejumlah provinsi sudah menyatakan tak mengakui guru honorer yang tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). ”Salah satu contohnya di Sulawesi Selatan,” katanya kemarin.

Ramli mengatakan, kebijakan diambil setelah pemprov menghitung kebutuhan guru di daerah masing-masing. Hasilnya, jumlah guru PNS masih cukup atau sesuai dengan kebutuhan. ”Kalau seperti itu, pecat saja semua guru honorer. Karena diperlakukan tidak manusiawi,” ucapnya.

Ke depan, Ramli berharap rekrutmen guru oleh kepala sekolah tidak terjadi lagi. Kepala sekolah mesti berfokus pada proses pendidikan di sekolah. Jika di sekolah ada kekurangan guru, biarkan dispendik setempat yang mengaturnya. Dia tidak ingin upaya kepala sekolah menutup kekurangan guru malah jadi masalah.

Pasti Cair Munculnya kekhawatiran nasib guru non-PNS (guru honorer) otomatis dipecat setelah alih kelola SMA/SMK dibantah Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad. Menurut dia, nasib semua guru SMA/SMK diserahkan dari kabupaten/kota ke provinsi. ”Baik itu guru PNS maupun non-PNS,” katanya.

Hamid pernah menyatakan, pemprov dapat menghitung ulang jumlah guru non-PNS di daerah masing-masing. Sehingga bisa ditentukan kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji. ”Pendataan itu juga untuk mengetahui daerah mana saja yang kekurangan guru,” tambah dia.

Guru SMA dan SMK juga tidak perlu khawatir akan tunjangan profesi guru (TPG). Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, untuk guru PNS, gajinya sudah dialihkan dari dana alokasi umum (DAU) kabupaten/kota ke provinsi. Sedangkan pembayaran TPG guru non-PNS sudah dialokasikan tahun ini. ”Uangnya ada di Kemendikbud.”

TPG guru non-PNS SMA dan SMK tahun ini dialokasikan Rp 1,4 triliun untuk 61 ribuan orang. Adapun gaji guru honorer SMA dan SMK sebaiknya dikoordinasikan lagi. Sebab, selama ini mayoritas guru honorer itu direkrut pihak sekolah sendiri. Pemprov selaku pengelola SMA/SMK berhak mengetahui rekam jejak rekrutmen guru di SMA/SMK. ”Apakah benar-benar dilakukan karena sekolah mengalami kekurangan guru,” tambah Sumarna.

Bagaimana jika provinsi tidak sanggup bayar? Sumarna menje- laskan, pemerintah kabupaten/ kota diperbolehkan memberikan bantuan pembiayaan melalui anggaran program dan kegiatan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) 109/2016 sebagai pengganti Permendagri 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. ”Ditambah juga dengan perintah Mendagri melalui radiogram tanggal 30 Desember 2016 ke pemerintah provinsi,” imbuhnya.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pengalihan tidak akan berdampak pada keterlambatan gaji guru. Dia mengatakan, tidak ada alasan untuk terhambatnya pembayaran upah tenaga pengajar karena anggarannya di daerah sudah klir. Dua Kepala Sekolah Di samping masalah anggaran gaji, masalah lain pun muncul setelah pengalihan guru SMA/ SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Di Halmahera Utara (Halut), misalnya, ada lima kepala sekolah yang dilantik Gubernur Abdul Ghani Kasuba, tapi tidak diakui Bupati Halut Frans Manery.

Akibatnya, terjadi dualisme kepala sekolah. Salah satunya terjadi di SMAN 9 Halut, Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara. Dua kepala sekolah (Aderawan Samsi dan Lutfi Hamzah) sama-sama mengklaim diri sebagai kepala.

Aderawan lebih dahulu diangkat melalui SK bupati, sedangkan Lutfi dilantik akhir Desember 2016 oleh gubernur. Kondisi itu membuat sejumlah guru SMAN 9 Halut terpaksa meliburkan siswa untuk sementara.

Kondisi serupa terjadi di SMKN 1 Halut. Mantan Kepala SMKN 1 Halut Elon E. Hangewa kembali menjalankan tugas sebagai kepala sekolah setelah dikukuhkan gubernur. Pada saat yang sama, Stefen Budiyanto yang diangkat bupati sebagai kepala SMKN 1 Halut tetap bekerja dalam kapasitas sebagai kepala sekolah. ”Pak Stefen tetap sebagai kepala sekolah dan sementara ke Ternate mengurus kesiapan ujian nasional (unas),” kata salah seorang guru SMKN 1 Halut.

Elon mengaku juga tetap bertugas di sekolah. ”Selain sudah dikukuhkan sebagai kepala sekolah oleh gubernur, saya adalah guru di sekolah ini,” ujar dia.

Sementara itu, Stefen saat dihubungi menyatakan bahwa persoalan dualisme kepala sekolah tersebut sudah dikonsultasikan ke gubernur. ”Hasilnya, gubernur mengikuti SK bupati. Karena itu, saat ini saya di Ternate urus data siswa unas serta konsultasi ke Dispendik Malut,” jelasnya. (wan/ far/dee/c9/kim)

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.