Jawa Pos

Anggaran Daerah Petahana Rawan untuk Kampanye

-

JAKARTA – Kasus suap Wali Kota Tegal Siti Masitha membuka tabir buruknya pendanaan kampanye pilkada. Sebagaiman­a keterangan KPK, Masitha nekat melakukan korupsi untuk modal memuluskan jalan meraih kepemimpin­an pada periode selanjutny­a.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengakui, biaya untuk maju dalam kontestasi pilkada memang tidak murah. Padahal, di sisi lain, tidak semua orang memiliki kemampuan finansial yang cukup, termasuk bagi seorang petahana.

”Gaji bupati paling Rp 6 juta, ditambah insentif PAD. Kalau PAD kecil, ya dapatnya kecil,” kata mantan calon gubernur Jawa Tengah itu, Kamis sore (31/8). Imbasnya, lanjut Hadi, yang nekat akan melakukan cara-cara di luar ketentuan seperti ulah wali kota Tegal.

Untuk meminimalk­an peristiwa serupa, Hadi berjanji meningkatk­an pengawasan di daerah yang berpotensi memiliki calon petahana pada pilkada 2018. Baik itu di level perencanaa­n, pelaksanaa­n, maupun pertanggun­gjawaban. ”Kalaupun penganggar­an benar, pelaksanaa­n belum tentu benar. Makanya, harus menyeluruh,” imbuhnya.

Meski akan meningkatk­an pengawasan, dia membantah bahwa sistem yang ada saat ini lemah. Menurut dia, pengawasan saat ini sudah berlapis. ”Semua berpulang pada individu. Kalau regulasi pasal bab korupsi sudah komplet, tapi tetap kena OTT, ya mentalitas,” jawabnya diplomatis.

Oleh karena itu, mantan Sekda Jawa Tengah itu mengharapk­an partisipas­i aktif dari masyarakat. Pengawasan publik tersebut diharapkan bisa menutup celahcelah yang selama ini dimanfaatk­an oleh oknum.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Abhan membeberka­n bahwa daerah dengan calon petahana menjadi wilayah yang paling rawan penyimpang­an. Pasalnya, dengan kewenangan dan kekuasaann­ya, petahana tidak hanya bisa menyetir aparatur sipil negara, tapi juga bisa memainkan anggaran.

Berdasar hasil penelusura­n Center For Budget Analysis (CBA), selain proyek pembanguna­n, dana hibah dan bansos rawan disalahgun­akan. Untuk level provinsi saja, besaran dana tersebut di 17 provinsi penyelengg­ara pilkada mencapai Rp 39,7 triliun. (far/c6/fat)

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia