Anggaran Terbatas, Balik Model Lama
JAKARTA – Harapan untuk meningkatkan validitas dalam verifikasi keanggotaan partai politik belum bisa terpenuhi. Pasalnya, metode sensus terlalu sulit untuk dilaksanakan saat ini. Selain kendala sumber daya, anggaran yang tersedia tidak cukup.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, jajarannya sudah melakukan diskusi dan simulasi dalam menyikapi usulan DPR terkait metode sensus. Kecenderungannya, penyelenggara tetap menggunakan mekanisme lama yang mengolaborasikan sampling dengan sensus. ”KPU tetap menggunakan dua metode,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (10/9).
Sebagaimana dilakukan dalam verifikasi lima tahun lalu, untuk daerah yang menyertakan opsi syarat 1.000 anggota, penyelenggara akan menggunakan metode sampling dengan mengambil sampel 10 persen. ”Metode sensus digunakan untuk keanggotaan di bawah 100,” imbuhnya.
Syarat keanggotaan partai di tingkat kabupaten/kota adalah 1.000 anggota atau 1/1.000 jumlah penduduk (1 anggota untuk setiap 1.000 penduduk). Merujuk pengalaman sebelumnya, untuk kabupaten/kota dengan penduduk sedikit seperti di wilayah Indonesia Timur, partai cenderung mengambil opsi 1/1.000. Untuk kabupaten yang memiliki 40 ribu penduduk, misalnya, partai cukup menyerahkan 40 anggota.
Sementara itu, untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 1 juta orang, partai cenderung memilih syarat 1.000 anggota. Sebab, jika menggunakan opsi 1/1.000, syarat yang dibutuhkan jauh lebih banyak.
Pram menyatakan, pihaknya akan mengomunikasikan hal tersebut kepada DPR. Menurut dia, KPU memiliki alasan untuk memilih kembali ke metode lama. ”Pertama, soal anggaran. Itu akan membengkak luar biasa,” tuturnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, perubahan dari sampling ke sensus membawa konsekuensi penambahan anggaran menjadi Rp 500–520 miliar. Sementara itu, anggaran yang dialokasikan hanya 350 miliar.
Selain anggaran, persoalan sumber daya manusia menjadi pertimbangan. Pram menjelaskan, saat ini jumlah SDM di tingkat kabupaten hanya terdiri atas 5 komisioner dan 17 staf. Jika dilakukan perekrutan petugas tambahan, dibutuhkan dana. ”Jika dalam satu kabupaten ada 15 parpol dan masing-masing parpol menyerahkan 1.000 daftar anggota, gimana caranya 22 orang melakukan verifikasi terhadap 15 ribu orang itu?” tuturnya. Padahal di sisi lain, waktu verifikasi faktual lapangan hanya sekitar dua pekan. (far/c6/fat)