Menjaga Aset SDM

Jawa Pos - - FRONT PAGE - Oleh SUTRISNO IWANTONO Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

SUMBER daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam perusahaan. Tanpa karyawan, bisnis tidak bisa jalan. Karena itu, perusahaan harus sebisanya mempertaha­nkan keutuhan jumlah personel SDMnya. Yang namanya aset, SDM tentu memiliki peran yang penting dalam membesarka­n dan membangun sukses suatu perusahaan.

Dalam kondisi pandemi, pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan pilihan terbaik

Harus dihindari. Kecuali perusahaan dalam kondisi yang sangat terdesak. Kalau memang terpaksa dirumahkan, adalah pekerja yang tidak tetap (part timer). Pekerjaan part timer tidak full di perusahaan. Masih punya kegiatan di tempat lain. Kalau karyawan tetap harus dipertahan­kan sebaik-baiknya.

Saat ini para pengusaha bersikeras memikirkan cara agar ekonomi bergerak kembali. Karena ancaman saat ini ada dua: virus Covid-19 itu sendiri dan ancaman kelaparan.

Kalau kemudian banyak orang tidak bekerja, artinya tidak ada pemasukan. Tidak ada pendapatan, praktis tidak bisa beli makan. Lama-lama kelaparan, ujung-ujungnya tewas juga. Bahkan, di beberapa negara ancaman kelaparan lebih mematikan daripada virus Covid-19. Sebut saja Yaman, Republik Demokratik Kongo, Afghanista­n, Venezuela, Ethiopia, Sudan Selatan, Sudan, Syria, Nigeria, dan Haiti.

Lockdown dan resesi ekonomi akan mengkibatk­an hilangnya pendapatan besar-besaran di antara pekerja miskin. Industri pariwisata juga turun tajam. Solusi yang tepat agar perekonomi­an kembali pulih dan mencegah terjadinya PHK adalah menerapkan disiplin protokol kesehatan dalam bekerja. Musuh utamanya adalah Covid-19. Ekonomi terkontrak­si itu efeknya.

Jadi, masuk kantor itu wajib menggunaka­n masker, face shield, hingga mencuci tangan dengan menggunaka­n sabun atau hand sanitizer. Dengan demikian, peluang terpaparny­a kecil. Dan, pemerintah semestinya memberikan subsidi itu ke perusahaan.

Katakanlah satu orang diberi satu atau dua face shield seharga Rp 50 ribu dikali 100 juta pekerja. Pemerintah cukup mengucurka­n Rp 10 triliun untuk membelikan face shield. Jumlah tersebut tidak seberapa dari total dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 677,2 triliun.

Begitu saja sudah aman. Aktivitas ekonomi pun akan bergerak lantaran bisnis tetap berjalan. Untuk pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), misalnya, ketika masuk ke pasar menggunaka­n perangkat protokol kesehatan juga aman. Sayangnya, sampai sekarang stimulusny­a belum jelas di lapangan.

Mengenai fenomena PHK, menurut saya, yang seharusnya menjadi perhatian adalah UMKM. Sektor tersebut menyerap hampir 94 persen angkatan kerja di Indonesia. Sedangkan perusahaan besar hanya 3 persen. Yang bekerja di warteg, Pasar Tanah Abang, dan sektor informal lainnya itu lebih banyak daripada yang kerja di pabrik atau perusahaan.

Dan, sektor UMKM adalah yang paling terpukul saat wabah seperti ini. Tidak bisa kerja akibat daya beli masyarakat turun. Apalagi, pendapatan mereka harian. Ketika tidak ada yang beli, ya tidak ada pemasukan.

Apalagi, sektor UMKM memiliki beban di perbankan hampir Rp 1.100 triliun untuk 40 juta usaha. Kalau UMKM tidak ditolong pemerintah, pemulihan ekonomi nasional bisa terimbas. Jadi, menyelamat­kan UMKM adalah prioritas.

Disarikan dari wawancara dengan Agas Putra Hartanto

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.