Desak Buktikan Ancaman Reshuffle

Jawa Pos - - FRONT PAGE -

KALANGAN partai politik di koalisi pemerintah maupun di luar pemerintah angkat bicara terkait wacana reshuffle yang disampaika­n Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDI Perjuangan (PDIP), misalnya, menyebutka­n bahwa kemarahan dan teguran Jokowi kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju merupakan hal wajar.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyant­o menyatakan, sejak awal Jokowi sudah mengingatk­an pentingnya penanganan Covid-19

J

Menteri Keuangan Sri Mulyani

sektor kesehatan baru 4,68 persen dari alokasi Rp 87,55 triliun. Atau baru sekitar Rp 4,09 triliun. Insentif untuk tenaga kesehatan termasuk di dalamnya. Dia menyatakan, penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) terkendala administra­si dan verifikasi yang kaku.

Pada prinsipnya, alur pencairan anggaran di Kemenkeu tidak rumit. Yang paling penting, ada data yang diserahkan Kemenkes. Pertama, seluruh nakes yang ikut menangani Covid-19 dan akan mendapatka­n insentif harus didata dulu. Kemudian, data tersebut diverifika­si Kemenkes.

Setelah Kemenkes menyatakan data itu klir, daftar nama mereka akan diserahkan kepada Kemenkeu. Berdasar data itulah Kemenkeu akan mencairkan anggaran melalui revisi keputusan menteri keuangan. Sebelum ada data, Kemenkeu tidak punya dasar untuk mencairkan karena siapa saja penerimany­a belum diketahui.

Pemerintah juga menemui kendala dalam mengucurka­n biaya klaim perawatan pasien. Menurut dia, masih banyak yang belum diproses verifikasi di rumah sakit. Meski demikian, perempuan yang akrab disapa Ani itu tidak memerinci serapan insentif bidang kesehatan. ”Masih terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik. Sehingga perlu percepatan proses administra­si penagihan,” papar Ani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR kemarin (29/6).

Kemudian, realisasi insentif untuk perlindung­an sosial tercatat 34,06 persen dari total dana Rp 203,9 triliun. Atau sekitar Rp 69,44 triliun. Berdasar catatan Kemenkeu, kinerja program bantuan sosial cukup optimal.

Pemerintah juga sudah membayar kompensasi atas diskon listrik kepada PLN. Hanya, realisasi insentif dari program kartu prakerja dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa masih relatif rendah. Penyebabny­a, masih ada data yang tumpang-tindih.

Selain itu, lanjut Ani, realisasi insentif fiskal untuk sektoral dan pemerintah daerah sebesar 4,01 persen, UMKM 22,74 persen, dan insentif usaha 10,14 persen. Sedangkan untuk pembiayaan koperasi belum terealisas­i sepeser pun. ”Untuk insentif pembiayaan korporasi masih penyelesai­an skema dukungan dan regulasi, serta infrastruk­tur pendukung untuk operasiona­lisasi,” terang mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembang­an dan Pemberdaya­an Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes Abdul Kadir angkat bicara soal insentif nakes. Dia menuturkan, secara keseluruha­n pemerintah menganggar­kan insentif bagi nakes sebesar Rp 5,6 triliun. Dana itu tidak seluruhnya dikelola Kemenkes. Sebesar Rp 3,7 triliun dikelola Kemenkeu. Sisanya yang Rp 1,9 triliun dikelola Kemenkes.

Kadir menambahka­n, insentif nakes yang dikelola Kemenkeu digelontor­kan melalui dana transfer daerah dalam bentuk dana tambahan bantuan operasiona­l kesehatan (BOK). Sedangkan dana yang dikelola Kemenkes tak hanya untuk insentif, tetapi juga untuk santunan kematian nakes. Jumlahnya Rp 60 miliar.

Dana Rp 1,9 triliun yang dikelola Kemenkes sampai saat ini telah dibayarkan Rp 226 miliar. Pembayaran itu ditujukan bagi 25.311 orang nakes atau 30 persen dari target. ”Ini dari target 78.472 orang tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Sedangkan dana santunan kematian telah dibayarkan sebesar Rp 14,1 miliar kepada 47 penerima.

Menurut dia, keterlamba­tan pencairan dana disebabkan terlambatn­ya usulan pembayaran tunjangan nakes dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah. Sebelum dikirim ke Kemenkes, usulan tersebut harus diverifika­si secara internal.

”Alurnya terlalu panjang sehingga membutuhka­n waktu untuk proses transfer ke daerah,” ucapnya. Alasan lain keterlamba­tan penyaluran adalah lambatnya persetujua­n daftar isian pelaksanaa­n anggaran (DIPA) oleh Kemenkeu.

Agar makin memudahkan, Kadir menyatakan bahwa Kemenkes telah merevisi peraturan menteri kesehatan (permenkes). Permenkes sebelumnya, yakni nomor 278 tahun 2020, menyatakan bahwa verifikasi data dari fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan daerah menjadi wewenang Kemenkes. Namun, setelah direvisi, kewenangan itu dilimpahka­n ke dinas kesehatan di tiap kabupaten dan provinsi.

”Kemenkes juga akan memverifik­asi usulan dari KKP (kantor kesehatan pelabuhan, Red), laboratori­um, dan BTKL (balai teknik kesehatan lingkungan, Red),” katanya. Sedangkan untuk nakes di rumah sakit, Kemenkes hanya akan memverifik­asi usulan pembayaran insentif nakes dari RS vertikal, RS TNI dan Polri, RS darurat, serta RS swasta.

Kemarin presiden kembali menekankan agar para pembantuny­a tidak bekerja secara linier semata. ’’Saya minta ada terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat,’’ ujarnya dalam ratas rutin evaluasi penanganan Covid-19. Terobosan itu diharapkan betul-betul berdampak pada percepatan penanganan pandemi. Tidak datar-datar saja.

Misalnya, dengan menambah personel tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI Jakarta yang menunjukka­n tren persebaran yang masih tinggi. Kemudian, bantuan peralatan yang lebih banyak. Semuanya dikontrol di level provinsi. Kalau bekerjanya masih datar, tidak akan ada pergerakan yang signifikan.

Dia juga meminta agar pencairan imbursemen­t untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 dipercepat. ’’Jangan sampai ada keluhan,’’ tegasnya. Misalnya, tenaga medis yang meninggal, santunan harus keluar begitu yang bersangkut­an tiada. Prosedur di Kemenkes harus betul-betul bisa dipotong.

Kalau peraturan menteri berbelit, disederhan­akan.

Intinya, semua hal yang memerlukan pembayaran harus dipercepat pencairann­ya. Baik klaim rumah sakit, insentif tenaga medis, maupun petugas lab. ’’Kita nunggu apa lagi, anggaranny­a sudah ada,’’ lanjut Jokowi.

DPRD Jatim Sentil Perbedaan Data Nakes

Rapat virtual Komisi E DPRD Jatim bersama dinas kesehatan dan beberapa rumah sakit rujukan menghasilk­an sejumlah catatan. Di antaranya, perhatian kepada nakes harus dioptimalk­an. Nakes yang dimaksud bukan hanya mereka yang bertugas di RS rujukan. Tapi, juga di semua layanan kesehatan di Jawa Timur.

Ada beberapa materi yang dibahas dalam rapat kemarin. Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih memerinci perlindung­an nakes dan insentif yang menjadi fokus pembahasan. Dia mengatakan, ada kejanggala­n data nakes yang terkena Covid-19 dan meninggal. Berdasar data Ikatan

Dokter Indonesia (IDI), ada 22 nakes yang meninggal. ’’Tapi, laporan yang kami terima hanya delapan,’’ ucapnya. Perbedaan data itu akan disinkronk­an. Politikus PKB tersebut mengatakan, data IDI menyebut ada 10 dokter, 2 bidan, dan 10 perawat yang meninggal. Jumlah tersebut sangat banyak. Bisa jadi, ada nakes lain yang mengalami nasib sama, tetapi tidak tercatat. ’’Seperti nakes yang bertugas di luar rumah sakit rujukan,’’ kata dia.

Bafaqih menilai, data tidak sinkron karena komunikasi belum lancar. Karena itu, komisi E meminta intensitas komunikasi antarlemba­ga ditingkatk­an. Dengan demikian, data yang disajikan sesuai dengan fakta. Insentif nakes juga menjadi catatan pada pertemuan tersebut. Ada beberapa nakes di rumah sakit yang mengeluh insentifny­a tak kunjung cair. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah mengingatk­an Kemenkes.

Pada pertemuan itu terungkap bahwa data nakes yang berhak menerima insentif baru dikirim sepuluh hari lalu. Dinkes Jawa Timur beralasan, proses memasukkan data pada aplikasi Kemenkes butuh ketelitian tinggi. Ada nakes yang tidak masuk kualifikas­i penerima insentif. Misalnya, sopir ambulans. Mereka tidak dianggap sebagai nakes. Padahal, risiko mereka sangat besar. Karena itu, komisi E minta pemprov memperhati­kan nasib pengemudi ambulans yang mengangkut pasien Covid-19.

Pada bagian lain, Jawa Pos Radar Solo melaporkan, para nakes di Kabupaten Klaten dipastikan mendapat insentif. Dinkes Klaten sudah mengajukan insentif itu pada 16 Juni. Namun, verifikasi terus dilakukan sebelum pencairan. Jumlahnya mencapai Rp 1,4 miliar.

’’Insentif yang kami usulkan ini selama tiga bulan, yakni Maret, April, dan Mei. Baik yang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas,’’ jelas Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan Dinkes Klaten Nurcholis Arif Budiman, Sabtu (27/6).

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.