Pertambangan untuk Kemakmuran Rakyat

Kompas - - HALAMAN DAPAN -

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara, harus berorientasi pada kemakmuranrakyat. Hal ini menuntut kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam juga berorientasi jangka panjang dengan mengutamakan kepentingan nasional. Saat ini Indonesia memiliki cadangan batubara terbesar ke-10 di dunia yang diperkirakan habis dalam 83 tahun mendatang. Maka, pemanfaatan sumber daya alam mesti berlandaskan kalkulasi matang agar rakyat, daerah, dan negara benar-benar menikmati hasilnya pada masa mendatang. ”Prinsipnya, sumber daya alam harus dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaannya harus memperhatikan kemanfaatan, keberlanjutan, dan aspek lingkungan hidup,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/1). Hingga kemarin sore, rapat terbatas belum memutuskan nasib izin konsentrat mineral yang belum diolah, yang berakhir Rabu (11/1) ini. Rapat dihadiriWakil Presiden JusufKalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa malam, mengatakan, pemerintah berpedoman agar kegiatan perekonomian daerah dan nasional tak terganggu. Pemerintah juga mempertimbangkan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. ”Jangan sampai ada kegiatan pertambangan yang tutup atau hilirisasi tidak berjalan yang malah menyebabkan kesempatan kerja masyarakat berkurang,” kata Jonan. Jonan memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara akan direvisi. Revisi PP yang selesai dalam satu hari atau dua hari ini akan diikuti dengan aturan turunan setingkat peraturan menteri. Sejak pengaturan ekspor konsentrat tembaga pada 2014, akumulasi kuota ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia sampai dengan 11 Januari 2017 sebesar 4,76 juta ton. Secara terpisah, anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Ladjiman Damanik mengatakan, kebijakan pelonggaran ekspor dalam tiga tahun terakhir menciptakan nuansa ketidakadilan. Sebab, ada jenis mineral tertentu yang tidak bisa diekspor, sedangkan jenis mineral lainnya bisa diekspor. Padahal, mineral yang bisa diekspor itu juga belum memenuhi kewajiban pemurnian di dalam negeri. ”Kebijakan yang dibuat pemerintah sebaiknya yang bisa memberikan rasa keadilan bagi pengusaha tambang. Terus terang, kebijakan pelonggaran ekspor mineral bukan hasil pemurnian pada jenis mineral tertentu yang tampaknya akan diperpanjang lagi ini bisa menimbulkan kecemburuan,” katanya.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.