Kesenjangan Jadi Masalah

Presiden: Membangun dari Pinggiran, Pulau Terdepan, dan Desa

Kompas - - EKONOMI - (INA/LAS/ARN)

JAKARTA, KOMPAS — Kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah di Indonesia. Untuk itu, kebijakan ekonomi Pancasila dan gotong royong yang difokuskan pada keadilan dan pemerataan disiapkan sebagai solusinya.

”Intinya, ekonomi yang berkeadilan, yang ada pemerataannya. Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi kalau hanya dinikmati segelintir orang. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil adalah membangun dari pinggiran, dari pulau-pulau terdepan, dan dari desa,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato perayaan hari jadi ke-44 PDI-P, di Jakarta, Selasa (10/1). Perayaan itu dihadiri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Presiden mencontohkan, pembangunan kawasan perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat, dan Motamasin, Nusa Tenggara Timur, mengubah etalase Indonesia. Hal serupa terjadi melalui pembangunan bandara di Miangas, Sulawesi Utara. Di Pulau Natuna, landasan pacu bandar udara ( bandara) diperpanjang dan kawasan industri perikanan juga dikembangkan. Di sisi lain, dana desa terus ditambah. Pada 2015, dana desa yang dikucurkan Rp 20,5 triliun dan pada 2016 sebesar Rp 47 triliun. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 60 triliun untuk dana desa. Saat ini, lanjut Presiden, pengerjaan di desamasih fokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan jembatan. Menurut Presiden, pencapaian ekonomi Indonesia tetap membanggakan, apalagi di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 yang sebesar 5,18 persen dan triwulan III-2016 yang sebesar 5,02 persen dinilai masih cukup baik dibandingkan dengan Malaysia, Jepang, Brasil, dan Meksiko. ”Kita harap tahun ini perekonomian tumbuh paling tidak minimal 5,1 persen,” ujarnya. Beberapa indikator perekonomian lain, yakni rasio gini, angka kemiskinan, dan angka pengangguran, menurut Presiden, ada perbaikan kendati sedikit. Rasio gini pada Maret 2016 turun tipis menjadi 0,397 dari 0,41 pada periode sebelumnya. Penurunan rasio gini ini menunjukkan pengurangan kesenjangan ekonomi. Angka kemiskinan juga turun 0,36 persen menjadi 10,86 persen dari tahun sebelumnya. Angka pengangguran juga diklaim turun tipis 0,31 persen ketimbang tahun 2015. ”Meski sedikit, ini prestasi yang perlu disampaikan sebab negara-negara lain naik (angka penganggurannya),” katanya. Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan, tingkat pengangguran pada 2019 sebesar 4-5 persen dan tingkat kemiskinan 7-8 persen.

Belanja

Secara terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, anggaran awal tahun ini siap untuk membiayai kebutuhan belanja pada awal tahun. Anggaran itu antara lain bersumber dari utang yang ditarik Desember 2016, penerbitan Surat Utang Negara pada awal tahun, serta penerimaan dari pajak dan bukan pajak. ”Sudah akan ada realisasi penerimaan pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat Januari. Biasanya cukup untuk kebutuhan belanja sebulan. Bulan berikutnya, penerimaan akan lebih kencang,” kata Askolani. Meskipun demikian, lanjut Askolani, pemerintah tetap menyiapkan cadangan. ”Untuk arus kas, sisa anggaran lebih bisa dipakai untuk sementara. Akan tetapi, pada bulan berikutnya dikembalikan sehingga pada saat audit nilainya utuh,” ujar Askolani. Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun anggaran 2016 mencapai 93,71 persen. ”Di antara subsektor moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian, pencapaian ini merupakan yang terbaik,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya, yang dibacakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto, kemarin. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendapat alokasi Rp 4,27 triliun untuk pembangunan prasarana jalan dan angkutan sungai, danau, penyeberangan, serta perlengkapan jalan dan subsidi operasional.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.