Kapasitas BUMDes Ditingkatkan

Kompas - - EKONOMI - (NAD)

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menginisiasi pembentukan perusahaan induk badan usaha milik desa atauBUMDesdi tingkat nasional. Dengan demikian, kapasitas BUMDes dapat ditingkatkan dan jaringannya diperluas. Menurut rencana, perusahaan induk atau holding BUMDes dapat terbentuk tahun ini. ”Agar BUMDes dapat berkembang, kami akan membentuk perusahaan induk BUMDes di tingkat nasional supaya tiap desa dapat pendampingan yang sama. Sekarang BUMDes yang sukses, kan, yang punya sumber daya. Kalau yang tidak punya sumber daya, ya, tidak,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam sarasehan desa Pembangunan dan Pembaruan Desa: Ekstrapolasi 2017, Senin (9/1), di Jakarta. Eko mengatakan, melalui pembentukan perusahaan induk BUMDes, perusahaan induk akan ikut memiliki semacam kepemilikan atau saham dari BUMDes. BUMDes pun mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas yang seragam dari perusahaan induk. Jaringan BUMDes juga akan meluas ke seluruh Indonesia. Menurut Eko, BUMDes berbeda dengan koperasi. BUMDes dimiliki masyarakat desa, sedangkan koperasi milik anggota. Karena itu, BUMDes berpeluang bekerja sama dengan koperasi atau membentuk koperasi sesuai dengan potensi di desa. ”Misalnya, ada 75.000 unit BUMDes di seluruh Indonesia dan setiap BUMDes punya 5 sampai dengan 10 koperasi di bawahnya, berarti ada ratusan ribu titik distribusi. Itu berarti BUMDes tidak akan kesulitan mencari pemasok barang, melainkan justru dicari,” ujarnya. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat DesaKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika mengatakan, pem- bentukan perusahaan induk BUMDes akan dikaji KementerianBUMN. Diharapkan pada semester I-2017, perusahaan induk sudah dibentuk. ”Kami dalam posisi menginisiasi agar setiap BUMDes ada pendampingan. Kalau untuk modal saja sudah bisa diatasi dengan penyertaan modal dari dana desa atau sumber lain. Namun, untuk peningkatan kapasitas BUMDes, itu bukan kemampuan kami untuk melakukannya. Perlu Kementerian BUMN,” kata Erani. Hingga 30 Desember 2016, sebanyak 52.745 desa atau 70,56 persen dari 74.754 desa yang ada telah melaporkan penggunaan dana desa. Untuk sementara, menurut Erani, tingkat penyerapan dana desa sekitar 95 persen. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 90,45 persen dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Dana desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat (5,65 persen), penyelenggaraan pemerintahan (2,55 persen), dan pembinaan kemasyarakatan (1,35 persen).

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.