MA dan KY Diminta Memantau Praperadilan

Kompas - - POLITIK & HUKUM - (INA/MDN)

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Agung diminta untuk memastikan independensi hakim yang menangani perkara praperadilan yang diajukan para tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Komisi Yudisial pun diminta turut memantau persidangan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, dalam diskusi berjudul ”Mendorong Independensi Hakim dalam Penanganan Kasus Korupsi Proyek E-KTP” di Jakarta, Minggu (30/7), mengatakan, saran tersebut muncul mengingat posisi Setya Novanto saat ini masih menjabat sebagai pemimpin lembaga negara. Saat ini, DPR juga tengah menggelar proses angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran di tubuh KPK. Sejumlah pihak telah diminta keterangan oleh panitia angket. ”Mahkamah Agung harus mempertahankan independensi dan imparsia litasnya dari pihak luar terkait perkara korupsi. Komisi Yudisial juga harus memantau perjalanan kasus ini agar hakim tidak hanya memutus, tapi juga menjalankan persidangan berdasarkan kode etik hakim,” kata Lalola. Sebelumnya, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Wakil Kepala Kepolisian Negara RI saat itu Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo. Hingga saat ini, KPK pun belum melanjutkan kembali kedua perkara tersebut. Berbeda dengan kasus yang menjerat eks Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Ilham Arief juga menang praperadilan, tetapi tak berapa lama kemudian ia ditetapkan kembali sebagai tersangka. Kasusnya sudah selesai di pengadilan dengan Ilham dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Terkait perkara KTP-el, praperadilan telah diajukan oleh politisi Partai Hanura, Miryam S Haryani, saat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan tidak benar. Namun, PN Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan tersebut. Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku siap menghadapi upaya hukum yang mungkin dilancarkan para tersangka kasus proyek senilai Rp 5,9 triliun ini. Menurut Febri, langkah hukum dinilai paling tepat untuk menguji penanganan perkara ini daripada menariknya ke ranah politik.

Penganggaran

Pemeriksaan saksi untuk Setya Novanto masih berjalan. Senin (31/7) ini, keponakan Setya Novanto, yaitu Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, kembali diperiksa. ”Pemeriksaan ini untuk mengonfirmasi temuan penyidik yang telah melakukan penggeledahan terhadap rumah Irvanto di Kompleks Kelapa Hijau Jagakarsa. Dari sana disita dokumen dan barang bukti elektronik,” kata Febri. Mengacu pada berkas dakwaan dan tuntutan, Irvanto yang merupakan Direktur PT Murakabi Sejahtera terlibat dalam pertemuan yang dilakukan di sebuah rumah toko di kawasan Fatmawati. Ruko tersebut pun diketahui merupakan milik salah satu pengusaha yang menjadi tersangka, yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong. Selain itu, selama sepekan ke depan, penyidik KPK akan fokus mendalami penyusunan anggaran pengadaan KTP-el tahun 2011-2011. Febri mengatakan, salah satu aspek yang sedang digali penyidik adalah adanya perubahan sumber anggaran dan jumlah mata anggaran yang diusulkan. Selain itu, penyidikan juga fokus terhadap indikasi aliran dana yang terkait dengan pembahasan anggaran tersebut. Untuk itu, KPK telah memeriksa mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap pada Jumat (28/7) lalu.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.