Mencari Penanda Jabatan Wakil Rakyat

Kompas - - POLITIK & HUKUM - (SUSANTI AGUSTINA S/ TOTO SURYANINGTYAS/ LITBANG KOMPAS)

Sebagai pengemban amanat rakyat, keanggotaan di DPR dinilai sebuah kehormatan. Untuk disebut wakil rakyat, tak hanya butuh modal, tetapi juga upaya besar mewujudkannya. Namun, di tengah dinamika dan citra yang terus tergerus, di manakah kehormatan jabatan itu? Masihkah publik mengakui?

Dari rangkaian jajak pendapat, terekam citra DPR masih rendah meski sedikit meningkat. Pengakuan citra baik DPR tahun 2014 hanya 13,2 persen, sementara tahun 2015 sedikit menurun menjadi 12,7. Pada akhir Juli 2017, citra baik naik menjadi 27,1 persen. Dibandingkan dengan lembaga negara lainnya, seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung, citra DPR cenderung masih rendah. Meski pengakuan citra bukan segalanya, hal itu menyiratkan perbaikan tata kelola institusi. Potensi kekuatan kelembagaan DPR dari beberapa periode sebenarnya terekam membaik. Hal itu diindikasikan dari semakin besarnya proporsi politikus usia muda di DPR (lebih separuh), meningkatnya partisipasi perempuan (dengan kebijakan affirmative action), serta rata-rata tingkat pendidikan formal yang naik menjadi lulusan sarjana dan pascasarjana. Namun, berbagai potensi positif itu ternyata belum mampu mengangkat martabat DPR menjadi lembaga perwakilan sesuai harapan publik yang diwakilinya. Potensi besar itu luruh oleh perilaku koruptif yang terus-menerus terungkap dari berbagai kasus korupsi. Yang paling mutakhir adalah terungkapnya kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) yang diduga menyeret anggota DPR dan pejabat negara lainnya. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. Dalam jajak pendapat ini, bagian terbesar dari jawaban publik atas martabat (citra) buruk yang disandang anggota DPR adalah karena dianggap terkait perilaku koruptif. Hampir separuh responden menyatakan hal itu. Selebihnya menilai martabat buruk anggota DPR karena kinerja yang buruk, tak disiplin, dan dinilai tak mewakili kepentingan politik publik. Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) dari lembaga Transparency International menunjukkan, DPR jadi lembaga paling korup di Indonesia tahun 2016. Pengukuran dengan perspektif kinerja pemberantasan korupsi ini berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di negara masing-masing. Survei GCB dilakukan di 16 negara Asia Pasifik kepada 22.000 responden. Untuk Indonesia, survei berlangsung 26 April-27 Juni 2016 dengan 1.000 responden yang tersebar di 31 provinsi. Dengan kekritisan publik atas perilaku korup anggota DPR, sebetulnya sudah semakin jelas prioritas ”persoalan” yang disandang lembaga DPR. Meskipun aspek kinerja, kedisiplinan, dan keberpihakan rakyat tak kalah penting. Namun, tanpa ketegasan untuk melepaskan diri dari korupsi, citra DPR tak akan membaik. Di sisi lain, sejumlah partai politik menerapkan kebijakan pemecatan terhadap kadernya di DPR dan DPRD yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Meski demikian, belum semua parpol bersikap tegas seperti itu.

Kode etik

Publik cenderung menilai berbagai kasus yang menimpa anggota DPR itu menggambarkan menjadi perilaku anggota DPR secara umum. Lebih dari separuh responden jajak pendapat menyatakan demikian. Keberadaan aturan DPR terkait kode etik serta sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR belum juga efektif. Bahkan, hampir seluruh responden menyatakan, aturan terkait etika politik di DPR harus dibuat dalam perundang-undangan yang mengikat. Sebelumnya, DPR berupaya mengantisipasi pelanggaran oleh anggota DPR dengan membuat kode etik. Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik dinyatakan, kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi tiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik pun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) jika anggota DPR terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi berat juga bisa berujung pada pemberhentian sebagai anggota DPR. Namun, jika ditelusuri, banyak daftar kasus anggota DPR yang terungkap ke publik terkait pelanggaran kode etik. Catatan ini bisa dimulai dari pernyataan yang menyakitkan atau menimbulkan keresahan, tidak disiplin menghadiri rapat, arogan, hingga dugaan pencatutan nama presiden. Sebagai contoh kasus perkelahian yang melibatkan dua anggota DPR dari fraksi berbeda ketika rapat kerja tahun 2015. Anggota dan wakil ketua Komisi VII DPR terlibat adu jotos. Saat itu, Komisi VII menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Ketakhadiran dalam rapat juga sering terjadi. Seperti saat DPR menggelar sidang paripurna penutupan masa sidang (Kompas, 23/2). Dari total 558 anggota DPR, ada 324 anggota yang tak hadir. Dari 324 orang tersebut, 75 di antaranya minta izin sehingga yang dianggap menghadiri rapat paripurna sebanyak 309 orang. Kehadiran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dibentuk DPR juga terbukti memenuhi kebutuhan publik untuk penuntasan kasus pelanggaran kode etik. Keanggotaan dan pimpinan MKD berasal dari perimbangan secara proporsional dari fraksi-fraksi DPR. Akibatnya, MKD tak bisa independen laksanakan fungsinya. Salah satu sepak terjang MKD yang mendapat sorotan publik adalah kasus ”papa minta saham” yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto. Dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia ini membuat Novanto mundur dari jabatannya 16 Desember 2015. Meski setahun kemudian, Novanto kembali mendudukinya setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Integritas

Sejatinya, cerminan nilai-nilai etik dalam diri anggota DPR terlihat dari integritas mereka menyuarakan aspirasi rakyat lewat kinerjanya. Sayangnya, mayoritas responden masih menilai buruk hasil kerja DPR. Terhadap kinerja legislasi, misalnya, tiga dari empat responden menyatakan tak puas dengan DPR. Dari 49 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Prioritas Program legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, baru 5 yang disahkan DPR. Kinerja yang buruk dalam hal legislasi, tak berbanding lurus dengan anggaran DPR yang meningkat. Untuk 2018, DPR mengajukan anggaran Rp 7,2 triliun. Setidaknya, tiga dari empat responden juga menyatakan tidak puas dengan kinerja DPR memperjuangkan kepentingan rakyat. Alih-alih melaksanakan tugas utamanya itu, sebagian anggota DPR justru sibuk dengan keberadaan Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walau publik menyadari untuk menjadi anggota DPR harus mengeluarkan biaya besar, hal itu seharusnya tak menjadi alasan melakukan korupsi. Demikian pula pengakuan publik bahwa sebenarnya masih ada anggota DPR yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, unsur positif itu realitasnya dipandang masih minim. Berbagai langkah yang dipertontonkan anggota DPR menunjukkan dominannya kepentingan partai politik dan diri anggota. Menyandang jabatan sebagai ”wakil rakyat” yang terhormat jika masih berperilaku demikian memang masih mengundang tanda tanya besar. Bagaimana kiprah wakil rakyat itu sesungguhnya.

Kinerja yang buruk dalam hal legislasi, tak berbanding lurus dengan anggaran DPR yang meningkat. Untuk 2018, DPR mengajukan anggaran Rp 7,2 triliun.

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang ”Kompas” pada 26-28 Juli 2017. Sebanyak 499 responden berusia minimal 17 tahun berbasis rumah tangga dipilih secara acak bertingkat di 14 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Sem

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.