Dewan Arsitektur Kota

Kompas - - OPINI - RAUYAN MARTOAMIDJOJO Mantan Dosen Fakultas Teknik Arsitektur UNS

Setelah reformasi berjalan dan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang amat besar dan bersemangat untuk mengatur dan merencanakan pembangunan fisik kota. Besarnya wewenang ini tak jarang disalahgunakan. Di sisi lain ada pemda yang tak punya kemampuan mengembangkan kota. Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, misalnya, merupakan satu dari 10 destinasi unggulan. Sejak ditetapkan menjadi daerah otonom, pemda di sana nyaris tidak punya ide dan kreativitas mengembangkan wisata. Jalan-jalan masih sempit, tak ada trotoar, lampu jalan terbatas, kota tak tertata agar bersih dan menarik (Kompas, 20/5). Cukup sering dimuat di harian ini tentang otonomi daerah. Umumnya masyarakat mengeluhkan pembangunan fisik kota, terutama infrastruktur. Banyak celah melakukan penyimpangan. Sering dijumpai pekerjaan yang dilaksanakan pemda tanpa rencana matang, bongkar pasang, asal jadi, dan bermutu rendah. Saya usulkan kepada pemerintah agar mendorong masyarakat membentuk lembaga swadaya di setiap kota di Indonesia. Kita sebut saja Dewan Arsitektur Kota—beranggotakan pakar dalam tata kota, arsitektur, dan lanskap—yang memberi masukan kepada pemda dalam bentuk saran dan kritik membangun.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.