Maduro Paksakan Pemungutan Suara

Kubu Oposisi Jadi Target Konstitusi Baru

Kompas - - INTERNASIONAL - (AP/AFP/REUTERS/MYR)

CARACAS, MINGGU — Presiden Venezuela Nicolas Maduro memaksakan pelaksanaan pemungutan suara, Minggu (30/7), untuk memilih Majelis Konstitusi yang akan mengubah konstitusi Venezuela. Dengan konstitusi baru, Maduro akan memperkuat kekuasaannya dan melemahkan kubu oposisi yang kini menguasai parlemen. Kubu oposisi menyerukan rakyat untuk memboikot pemungutan suara ini. Namun, Maduro yang didukung militer mengancam para pegawai negeri yang tak memberikan suara akan dihukum penjara dan dicabut aksesnya untuk memperoleh subsidi makanan dan obat-obatan. Meskipun jajak pendapat menunjukkan bahwa 70 persen rakyat Venezuela menolak pembentukan Majelis Konstitusi, Maduro yakin bahwa pemerintah akan menang telak dalam referendum ini.

Oposisi jadi target

Kubu oposisi mengungkapkan, 5.500 kandidat yang akan memperebutkan 545 kursi di majelis, yang seluruhnya adalah pendukung Maduro. Maduro kembali menyatakan bahwa dirinya sangat ingin melucuti semua kewenangan yang dimiliki kubu oposisi yang menguasai parlemen, termasuk kekebalannya. Ia menyatakan ingin secepatnya memenjarakan pimpinan oposisi, Freddy Guevara, tokoh massa yang mengorganisasi aksi protes terhadap pemerintah. ”Hitler kecil ini sudah disiapkan selnya,” kata Maduro, yang kerap menggunakan julukan itu bagi Guevara. Namun, kemarin Guevara menyatakan, demonstrasi akan terus berlangsung, termasuk hari Minggu di saat pemungutan suara. ”Tak akan ada ketenangan selama rakyat tidak merasakan kedamaian,” kata Guevara. Kubu oposisi berencana mengubah taktik dengan memblokade jalan-jalan untuk mempersulit pemungutan suara. Maduro menegaskan akan lebih banyak memenjarakan anggota oposisi. ”Penjara telah menunggu bagi kubu sayap kanan. Semua kriminal akan dipenjarakan,” katanya. Maduro menggambarkan Majelis Konstitusi ini sebagai badan yang memiliki kekuasaan super dan berada di atas seluruh institusi lainnya. Salah satu prioritas Majelis Konstitusi adalah melakukan ”transformasi total” terhadap kejaksaan agung, yang menolak langkah Maduro. Venezuela, yang pernah menjadi salah satu negara terkaya di Amerika Latin, dalam empat tahun kepemimpinan Maduro telah terpuruk menjadi negara pariah setelah jatuhnya harga minyak, korupsi yang merajalela, dan kesalahan tata kelola pemerintahan. Saat ini, tingkat inflasi di Venezuela hampir mencapai 800 persen, kriminalitas sangat tinggi, dan kesulitan pangan dan obat-obatan telah membuat rakyatnya menderita. Demonstrasi selama empat bulan terakhir telah menewaskan lebih dari 100 orang dan lebih dari 2.000 orang terluka.

Reaksi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menerapkan sanksi terhadap anggota kabinet Maduro. Wakil Presiden AS Mike Pence akhir pekan lalu menyatakan, AS akan mengambil langkah ekonomi yang keras jika pemungutan suara dilanjutkan. Pence tidak secara spesifik menyebutkan bentuk sanksi, tetapi ada kemungkinan AS memberikan sanksi terhadap ekspor minyak Venezuela. AS merupakan salah satu negara yang mengimpor minyak cukup besar dari Venezuela. Selain AS, sejumlah negara yang tergabung dalam OAS (Organisasi Negara-negara Amerika), yaitu Kolombia, Panama, Argentina, Brasil, dan Meksiko, menyatakan menentang pemungutan suara di Venezuela karena hal itu dianggap akan menghancurkan demokrasi di negara itu. Sejumlah maskapai penerbangan, seperti Air France, Delta, dan Avianca, telah menutup jalur penerbangan ke negeri ini.

REUTERS/HANDOUT

Presiden Venezuela Nicolas Maduro memperlihatkan surat suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan anggota Majelis Konstitusi di Caracas, Venezuela, Minggu (30/7).

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.