HET Jangan Rugikan Petani

Kategori Beras Mesti Disusun dengan Detail

Kompas - - SOSOK - (MKN/FER)

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah mematok harga eceran tertinggi beras sebaiknya mempertimbangkan risiko kerugian petani karena harga gabah bisa tertekan. Harga merupakan insentif paling efektif dalam mengangkat kesejahteraan petani. Harga juga dapat memotivasi petani untuk meningkatkan produksi. Selain itu, rencana pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras sesuai kategori akan berhadapan dengan langkah mengategorikan beras yang tidak gampang. Sejumlah kalangan menilai harga beras saat ini sebanding dengan harga gabah di tingkat petani. Di pasar-pasar tradisional di Jakarta, sebagaimana data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis DKI Jakarta, Minggu (30/7), harga beras berkisar Rp 9.710 per kilogram (kg) hingga Rp 12.481 per kg. Angka itu dinilai sejalan dengan harga gabah di tingkat petani yang relatif tinggi. Di Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, harga berkisar Rp 4.400-4.600 per kg untuk gabah kering panen (GKP). Ali Sobari, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, mengatakan, harga gabah di Jabar sekitar Rp 4.600 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga acuan pemerintah untuk gabah, yakni Rp 3.700 per kg. ”Gabah susut sekitar 20 persen dari GKP ke gabah kering giling (GKG). Dari GKG ke beras susut sekitar 60 persen. Jika harga gabah Rp 4.600 per kg, maka harga beras sekitar Rp 9.000-Rp 11.000 per kg tergantung rendemennya,” kata Ali, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2017 mematok HET beras Rp 9.000 per kg. Kebijakan itu direspons negatif pasar. Pengepul, pedagang, dan pengusaha penggilingan berhenti membeli gabah karena khawatir dituduh melanggar karena menjual beras di atas harga acuan. Rata-rata harga beras kualitas medium di atas Rp 9.000 per kg. Pekan lalu, Permendag No 47/2017 yang masih dalam proses diundangkan tersebut, ditarik kembali. HET beras Rp 9.000 per kg pun tak jadi berlaku.

Tingkat petani

Penetapan HET di bawah harga pasar dikhawatirkan menekan harga di tingkat petani. Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, berdasarkan kajian AB2TI di 20 kabupaten pada September 2016, biaya usaha tani padi Rp 4.199 per kg GKP. ”Tahun ini ongkosnya lebih tinggi lagi karena upah tenaga kerja naik,” ujarnya. Dengan harga GKP tersebut, kata Andreas, maka biaya produksi beras medium sekitar Rp 9.500 per kg dan premium Rp 12.350 per kg. Penetapan HET beras yang lebih rendah dari harga pasar dikhawatirkan menekan harga gabah di tingkat petani. Karena itu, penetapan HET beras jangan justru merugikan petani.

Tidak mudah

Upaya pemerintah mengategorikan jenis-jenis beras medium, premium, dan organik dinilai tidak mudah. ”Kalau (pemerintah) mau mengatur kategori jenis-jenis beras itu tidak mudah karena klasifikasinya banyak,” kata Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso di Jakarta, Minggu (30/7). Menurut Sutarto, jika pemerintah ingin mengatur kategori jenis-jenis beras, kategori itu harus diatur dengan detail dan jelas. Dengan demikian, pedagang tidak disalahkan. Selain itu, lanjut Sutarto, pemerintah perlu membenahi atau mengatur penjualan beras di pasar-pasar modern. Harga beras di pasar-pasar modern cenderung lebih tinggi antara lain karena ada perhitungan biaya sewa tempat dan pembayaran yang terlalu lama. Menurut Sutarto, harga beras premium di tingkat distributor belum tentu bisa sama dengan harga beras yang sama, yang dijual di pasar tradisional dan di pasar modern.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Buruh tani membersihkan gabah hasil panen di Desa Piyanggang, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (30/7). Pemerintah diharapkan memperkuat lagi tata niaga gabah dan beras. Rantai distribusi yang terlalu panjang dianggap merugikan petani.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.