Pengelolaan Dana Haji Harus Mengacu Regulasi

Kompas - - EKONOMI - (INA/REN)

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam mengelola dana haji. Badan Pengelola Keuangan Haji bisa memilih jenis investasi yang aman dan menguntungkan. ”Penggunaan dana haji itu harus mengacu ke aturan perundang-undangan. Jangan bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Ini adalah dana umat, bukan dana pemerintah, jadi hati-hati dalam penggunaan,” kata Presiden seusai menghadiri acara Lebaran Betawi di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7). Saat melantik Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu lalu, Presiden mengatakan, sebaiknya dana haji dimanfaatkan untuk investasi rendah risiko daripada menganggur. Dana haji terdiri dari setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat. Dengan diinvestasikan, imbal hasil investasi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Keuntungan investasi bisa digunakan untuk subsidi biaya perjalanan haji. Investasi yang dicontohkan, salah satunya pada pembangunan infrastruktur. ”Saya hanya memberi contoh, silakan dipakai untuk Sukuk (obligasi pemerintah berskema syariah), silakan ditaruh di bank syariah, di bisnis syariah,” ujar Presiden. Total dana haji yang berasal dari setoran awal, nilai manfaat, dan dana abadi umat pada akhir tahun 2016 Rp 93,2 triliun. Total dana haji yang terkumpul pada akhir tahun ini diperkirakan bisa mencapai Rp 100 triliun. BPKH bisa menginvestasikan 80 persen di antaranya. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan, dana haji dapat diinvestasikan, tetapi harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Dana haji juga dapat diinvestasikan dalam produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Mekanisme syariah

Komisi VIII DPR juga berharap BPKH berhati-hati dalam mengelola dana haji. ”Secara prinsip boleh, selama menggunakan mekanisme syariah, maslahat, hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab,” kata anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq. Selama ini, kata Maman, dana haji diinvestasikan, termasuk untuk infrastruktur dan untuk membantu APBN. Sukuk Dana Haji Investasi (SDHI) atau SBSN saat ini berjumlah Rp 35,2 triliun. Adapun, dana yang diinvestasikan dalam Project Based Sukuk (PBS) mencapai Rp 400 miliar. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemanfaatan dana haji untuk proyek infrastruktur akan lebih menguntungkan. Bukan hanya menjadi dana untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan, tetapi juga memberi kepastian bagi calon jemaah untuk berangkat, terlebih saat terjadi inflasi atau nilai tukar rupiah jatuh. ”Dana itu, jika disimpan ada risikonya. Untuk tiket dan biaya lain, misalnya, dibayar menggunakan dollar AS. Karena itu, dana haji harus diinvestasikan,” kata Wapres di di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat lalu.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.