Langgar Tata Ruang, Lingkungan Terancam

Kompas - - NUSANTARA - (IKI)

CIREBON, KOMPAS — Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta setiap pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kabupaten atau kota di provinsi itu. Pelanggaran terhadap peraturan itu tidak hanya mengancam lingkungan setempat, tetapi berujung pula pada tindak pidana. Deddy menegaskan hal itu saat berkunjung ke Cirebon Power di Kabupaten Cirebon, Jabar, Minggu (30/7). ”Pembangunan infrastruktur harus sesuai prosedur. Tidak boleh ada yang ditambah. Kalau ada penyimpangan, bisa berpotensi tindak pidana,” ujar Deddy. Ia mengatakan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II yang dikerjakan Cirebon Power bermasalah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Pembangunan PLTU II dinilai tidak sesuai dengan Pasal 19 Ayat 4, yang menyatakan pengembangan PLTU berada di Kecamatan Astanajapura. Namun, wilayah PLTU II di lahan seluas 200 hektar itu berada di luar Astanajapura. Proyek berkapasitas 1.000 megawatt (MW) itu merupakan bagian dari program pemerintah yang mencanangkan 35.000 MW. PLTU II merupakan ekspansi dari PLTU I yang terletak di Astanajapura dengan kapasitas 660 MW. Dua PLTU itu memasok kebutuhan listrik Jawa, Bali, dan Madura. ”Ini proyek strategis. Tetapi, harus sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan RTRW,” katanya. Pembangunan yang melanggar ketentuan, kata Deddy, akan berakibat pada buruknya daya dukung lingkungan. Ia juga meminta pembangunan infrastruktur tak mengorbankan ketahanan pangan setiap daerah. Kabupaten Cirebon bagian timur yang memiliki potensi garam, padi, dan bawang merah, misalnya, kini diapit berbagai jenis pabrik dan pembangunan PLTU. Padahal, Cirebon bagian timur merupakan sentra garam nasional dengan produksi hingga lebih dari 400.000 ton pada 2015. Namun, kata Deddy, perubahan RTRW tetap bisa dilakukan. Sejumlah pembangunan infrastruktur di Jabar yang masih membutuhkan penyesuaian RTRW adalah kereta api cepat dan sejumlah ruas jalan tol. ”Tata ruang bukan tidak bisa diubah. Setiap lima tahun bisa diubah. Tetapi, amdal harus sesuai, tidak merugikan masyarakat,” kata Deddy. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Anang Sudarna mengatakan, pihaknya telah membuat tim khusus untuk menyelesaikan masalah itu. ”Kami sudah membuat rekomendasi, dan telah disampaikan kepada Cirebon Power,” ujarnya. Deputi Direktur Corporate Affairs Cirebon Power Yusuf Arianto menegaskan, pembangunan PLTU II sesuai prosedur. PLTU II juga menerapkan teknologi ramah lingkungan karena penggunaan batubara efisien sehingga risiko emisi di atas ambang batas dapat dihindari.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.