Bukan Pak Ogah, melainkan Relawan Lalu Lintas

Kompas - - METROPOLITAN - (WIN/HLN/ADY)

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagara membantah polisi berniat memelihara pak ogah. Yang akan dibina dan ditata adalah sukarelawan pengatur lalu lintas, bukan pak ogah. Mereka akan dilatih polisi serta mendapat honorarium dari Pemprov DKI dan donatur tetap lainnya. ”Inisiatif ini muncul setelah kami mendengar banyak keluhan pengemudi kendaraan bermotor tentang kehadiran pak ogah yang justru membuat arus lalu lintas lebih sering bertambah semrawut,” ucap Halim, Minggu (30/7). Ribuan pak ogah ini, lanjut Halim, juga menjadi sumber ketidakadilan di jalan raya karena cenderung mendahulukan kendaraan yang memberi uang kepada mereka, bahkan ada di antara mereka yang memaksa pengemudi memberi uang. Menurut Halim, inisiatif Ditlantas Polda Metro membentuk sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) sudah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 256 Ayat 1 disebutkan, masyarakat berhak berperan serta menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan. Ia menjelaskan, pelatihan dan pendanaan tenaga supeltas akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama Pemprov DKI, donatur tetap, dan Ditlantas Polda Metro Jaya. Langkah kerja sama ini diawali riset lapangan sejumlah lokasi rawan kemacetan yang akan dilakukan satuan wilayah lalu lintas. Laporan bukan hanya mendata jumlah lokasi, melainkan juga jumlah anggota supeltas di setiap lokasi dengan keterangan mengenai tingkat kemacetan di lokasi tersebut. Ditlantas Polda Metro Jaya akan mendiskusikan hasil riset dengan Pemprov DKI. ”Sejumlah pengelola perusahaan yang berkantor di sekitar lokasi anggota supeltas juga akan kami libatkan untuk ikut menjadi donatur tetap bagi supeltas,” ujar Halim. Anggota supeltas, lanjut Halim, tidak diberi kewenangan polisional atau kewenangan hukum. Mereka bisa berasal dari anggota Pramuka Saka Bhayangkara, satpam, hansip, dan siswa anggota Patroli Keamanan Sekolah. Mereka akan mengenakan rompi seragam dengan papan nama jelas. ”Belum sekarang dan waktu dekat ini. Nanti, setelah semua sistem siap, kami akan lakukan uji coba dulu di beberapa lokasi dengan tingkat dan jenis kesulitan lapangan yang berbeda kemudian kami evaluasi,” katanya.

Sinergi tekan kecelakaan

Koordinasi serta komunikasi yang baik antarpemangku kepentingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan harus terus ditingkatkan. Sinergi yang terus membaik adalah kunci menekan angka kecelakaan lalu lintas dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya saat mencanangkan Program Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan 2017-2018 pada hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, kemarin, mengatakan, program itu didukung lima pilar, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan, Polri, serta Kementerian Kesehatan bersama PT Jasa Raharja. Menurut dia, kelima pilar tersebut harus bersinergi karena tidak bisa berdiri sendiri. ”Ada manajemen lalu lintas, integrasi angkutan kota, perencanaan jalan jangka panjang, pelayanan kesehatan, dan perilaku dari pengemudi. Semua membutuhkan kekompakan,” ujarnya. Dalam acara yang turut dihadiri Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin, Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Direktur Utama Jasa Raharja Budi Setyarso, Kalla meminta mereka berkaca dan belajar dari keberhasilan penanganan lalu lintas selama Lebaran 2017. Dari data Korlantas Polri sampai enam hari seusai Lebaran, jumlah kecelakaan lalu lintas 2.442 kasus atau turun 38 persen dibandingkan dengan 2016 yang tercatat 3.916 kasus. Jumlah korban meninggal 592 jiwa atau turun 46 persen dibandingkan dengan 2016 sebanyak 1.093 jiwa. (Kompas, 3/7)

SLF Koridor 13

Setelah menjalani pengujian konstruksi pada 20 Juli, koridor layang khusus transjakarta atau Koridor 13 sudah mendapatkan sertifikat laik fungsi (SLF). PT Transportasi Jakarta menargetkan koridor yang menghubungkan Ciledug-Mampang itu bisa diresmikan pada 16 Agustus. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono, Sabtu, menjelaskan, SLF baru saja diterima bersama dengan SLF untuk Simpang Susun Semanggi. Menurut dia, setelah Kementerian PUPR menerbitkan SLF, transjakarta perlu mematangkan uji coba operasional tanpa penumpang. Sebanyak 20 bus tunggal masih melakukan uji coba pengoperasian setiap hari. Hal lain yang perlu dipastikan menjelang operasional adalah kelengkapan rambu-rambu jalan, perbaikan-perbaikan di halte, dan kesiapan lahan di Puri Beta untuk putaran bus. Transjakarta juga mempertimbangkan perlunya uji coba operasional dengan membawa penumpang. Kepala Dinas Bina Marga Yusmada Faizal, Jumat malam, menjelaskan, terbitnya SLF menandakan jembatan layang yang terbentang 9,3 kilometer itu secara konstruksi aman. ”Secara teknis, kelayakan struktur jembatan bisa diterima,” katanya. Dinas Bina Marga masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah atas Koridor 13, di antaranya melengkapi rambu-rambu yang banyak hilang dicuri, seperti mata kucing atau reflector. Pekerjaan rumah lainnya adalah melebarkan jalan di halte Adam Malik. Dinas Bina Marga masih memiliki anggaran pembebasan lahan yang dialokasikan melalui APBD 2017 untuk semua proyek konstruksi. ”Anggaran itu bentuknya gelondongan. Namun, anggaran khusus pembebasan lahan untuk proyek konstruksi akan kami pakai untuk melakukan pembebasan lahan di sekitar halte Adam Malik. Anggaran sudah ada, segera kami melakukan pembayaran,” ujar Yusmada. Ia berharap pekerjaan terakhir atas Koridor 13 bisa segera diselesakan. Sementara untuk pengoperasian dan pemanfaatan koridor yang memiliki 13 halte itu ia serahkan sepenuhnya kepada transjakarta. Budi menambahkan, saat pengoperasian Koridor 13 langsung diikuti pengoperasian rute non-BRT sebagai varian rute koridor itu. Koridor 13 direncanakan melayani 40.000 penumpang per hari.

Mereka bisa berasal dari anggota Pramuka Saka Bhayangkara, satpam, hansip, dan siswa anggota Patroli Keamanan Sekolah.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.