MKD Kaji Surat Novanto

Kompas - - HALAMAN DAPAN - (AGE/APA/DD10/IAN/REK)

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Dewan mengkaji kemungkinan adanya pelanggaran etika oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto terkait suratnya yang berisi permohonan penundaan pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik hingga ada putusan praperadilan. Terkait hal ini, MKD telah meminta surat itu kepada Sekretariat Jenderal DPR. ”Jika Novanto mengirim surat sebagai warga negara biasa dan bukan Ketua DPR, bisa saja. Itu hak sebagai warga negara. Namun, nanti akan kami ikut verifikasi, kami lihat implikasinya, setelah surat tersebut kami terima,” kata Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (15/9), di Jakarta. Novanto mengirimkan surat tertanggal 7 September kepada pimpinan DPR dan minta agar pimpinan DPR meneruskannya kepada pimpinan KPK. Wakil Ketua DPR Fadli Zon lalu meneruskan surat itu kepada pimpinan KPK pada 12 September lalu. Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani mengatakan sudah menanyakan persoalan surat itu kepada Fadli. Dari penjelasan Fadli, tindakannya bisa dimaklumi. Menurut Dasco, Fadli kemungkinan tak akan mendapat sanksi dari MKD jika hanya meneruskan surat. Hal itu karena memang menjadi salah satu tugas pimpinan DPR. Namun, jika dalam surat yang dikirimkan kepada KPK ternyata Fadli ikut mencantumkan pernyataan agar KPK menghentikan penyidikan kasus Novanto, dia bisa dijatuhi sanksi dari MKD. Hal ini karena Fadli berupaya mengintervensi proses hukum Novanto di KPK.

Proses hukum

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, langkah Novanto mengirimkan surat tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Meski Novanto,

yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu, memosisikan dirinya sebagai masyarakat, jabatan politik Ketua DPR tetap melekat pada dirinya. ”Tentu sebagai warga negara punya hak. Namun, pada saat yang sama, ia punya posisi sebagai Ketua DPR. Tentu itu tidak bisa dipisahkan. Sebaiknya langkah-langkah yang sarat konflik kepentingan seperti itu dihindari,” kata Akbar. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR Yandri Susanto juga mempertanyakan alasan Novanto mengirim surat itu. ”Kurang tepat Novanto membawa-bawa nama DPR. Kasusnya tak ada kaitan dengan DPR, maka lembaga tidak boleh diseret-seret masuk,” katanya. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meyakini Novanto tidak berniat menyeret DPR ke persoalan hukum pribadinya. Surat yang dikirim Novanto kepada pimpinan DPR, menurut dia, sebatas pemberitahuan kepada pimpinan DPR lainnya.

Pemeriksaan

Hingga kemarin, Novanto masih dirawat di sebuah rumah sakit di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya, mengatakan belum tahu perkembangan kesehatan kliennya. Dia juga menegaskan, belum ada diskusi lanjutan antara dirinya dan Novanto untuk menghadapi sidang praperadilan terkait penetapan Novanto sebagai tersangka, yang akan digelar pekan depan. Sementara itu, terkait rencana pemeriksaan Novanto sebagai tersangka yang dijadwalkan KPK pada pekan depan, Firman mengatakan, ”Saya belum bisa berkomentar.” Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap, pekan depan, Novanto hadir di KPK untuk diperiksa. Pemeriksaan itu merupakan jadwal selanjutnya setelah Senin lalu dia tidak hadir karena sakit. ”Kami berharap yang bersangkutan sudah sembuh dan bisa datang untuk menjalani pemeriksaan,” ujarnya. Terkait rencana KPK meminta pendapat lain atas kesehatan Novanto, hal itu akan melihat pemeriksaan dirinya yang menurut rencana berlangsung pekan depan. ”Kami menghormati karena surat sakit itu ada (pada pemeriksaan pertama). Kami harus percaya dengan itu dulu. Namun, nanti lihat yang kedua, mungkin akan berkoordinasi dengan dokter,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.