Terjadi Feodalisasi di Partai Politik

Kualitas Demokrasi Indonesia Bisa Terus Memburuk

Kompas - - HALAMAN DAPAN - (INA/APA/AGE/NTA)

Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia dua tahun berturut-turut menunjukkan memburuknya kualitas demokrasi dan kegagalan partai politik menjadi lembaga demokrasi. Feodalisasi dan sakralisasi pemimpin parpol dinilai menjadi salah satu penyebabnya.

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia dua tahun berturut-turut menunjukkan memburuknya kualitas demokrasi dan kegagalan partai politik menjadi lembaga demokrasi. Feodalisasi dan sakralisasi pemimpin parpol dinilai menjadi salah satu penyebab kegagalan tersebut. Semestinya, parpol mengakui kekurangan mereka dan kemudian mengembalikan demokrasi di internal parpol. Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie yang saat dihubungi berada di Surabaya, Jumat (15/9), mengatakan, semua parpol kita cenderung menua. Ketua-ketuanya orang-orang senior dan akibatnya mengalami sakralisasi dan berkolaborasi dengan budaya politik feodal. ”Sekarang semua partai penguasanya satu (orang). Orang-orang yang dulunya berdarah ’merah’, begitu menjadi ketua partai langsung berdarah ’biru’. Partai institusi demokrasi, tetapi karena terjadi feodalisasi dan sakralisasi pemimpin, budaya demokrasinya tidak tumbuh. Jadi, bagaimana mau meningkatkan kualitas demokrasi,” tuturnya. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diluncurkan Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia berada dalam taraf demokrasi ”sedang”. IDI disusun dari tiga aspek besar, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Aspek tersebut lalu diturunkan menjadi 11 variabel. Pada IDI 2016, tercatat tiga variabel yang turun paling banyak nilainya, yakni peran parpol, peran birokrasi pemerintah daerah, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Menurut Jimly, kesadaran adanya masalah di tubuh parpol ini perlu menjadi sarana untuk berbenah. Parpol pun kemudian bisa kembali menjadi sarana untuk perjuangan. Dengan demikian, di internal parpol, perlu ada mekanisme kerja yang demokratis. ”Sebagai negara, kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau di parpol, seharusnya kedaulatan di tangan anggota,” kata Jimly. Dengan mengembalikan parpol sebagai institusi yang demokratis, menurut Jimly, parpol akan kembali menjadi institusi yang berfungsi memberikan pendidikan politik, menyediakan kader, dan menjadi sarana partisipasi politik untuk masyarakat. Tanpa upaya ini, ujar Jimly, Indonesia akan tetap menjadi negara yang disebut negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tetapi kualitas demokrasinya tak juga membaik.

Tantangan

Memburuknya peran parpol karena persoalan kaderisasi ini juga disadari para pengurusnya. ”Memburuknya indeks demokrasi karena minimnya kaderisasi partai jadi tantangan partai untuk terus membenahi diri,” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate, secara terpisah, pun melihat hal yang sama. ”Penilaian bahwa kaderisasi partai masih minim itu menjadi cambuk bagi partai untuk berbenah,” kata Yandri. Ketiga partai mengklaim selama ini sudah berupaya memperkuat kaderisasi. Di PDI-P, Hasto menjelaskan telah dikembangkan mekanisme evaluasi kinerja partai. Sementara di PAN, program kaderisasi rutin digelar setiap tahun. Tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di provinsi, kabupaten/kota, bahkan hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Tak sebatas itu, program kaderisasi ini dijadikan syarat bagi kader yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR/DPRD dan juga kepala/wakil kepala daerah. Di Nasdem, menurut Johnny, program kaderisasi juga rutin digelar. Kader terpilih yang memiliki potensi selalu dilatih dan dididik dalam rentang waktu tertentu. Johnny menyebut, kaderisasi membutuhkan biaya tinggi selain waktu lama. Menghadapi persoalan ini, khususnya biaya, partai, kata Johnny, memang harus dibantu negara. Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari mengakui, salah satu cara memperbaiki IDI adalah dengan meningkatkan kaderisasi parpol. ”Jadi, kalau mau menaikkan indeks (demokrasi), ya, kaderisasi harus diperbaiki,” katanya.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Pengurus dan kader partai politik peserta Pemilu 2019 mengikuti Sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Tahap III di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (15/9). KPU menggelar sosialisasi aplikasi Sipol kepada puluhan partai politik untuk persiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2019.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.