ORI: Evaluasi Rektor Unima

Paulina Terindikasi Melanggar Etika Akademik

Kompas - - HALAMAN DAPAN - (DNE/ELN/ZAL)

JAKARTA, KOMPAS — Ombusdman RI merekomendasikan peninjauan kembali posisi Julyeta Paulina Amelia Runtuwene sebagai Rektor Universitas Negeri Manado terkait maladministrasi penyetaraan ijazah doktoral dan pengangkatan guru besar yang bersangkutan. Ombudsman RI (ORI) menunggu kelengkapan dokumen dari Paulina terkait bukti perkuliahannya di Universite Paris Est Marne la Valle, Perancis. ”Tanpa bukti tersebut, keabsahan ijazah doktor (S-3) Paulina diragukan dan gelar Guru Besar-nya berisiko dicabut,” ujar komisioner ORI, Laode Ida, di Jakarta, Jumat (15/9). Sejak 2016, ORI menerima laporan dari beberapa anggota sivitas akademika Universitas Negeri Manado (Unima) mengenai kejanggalan perkuliahan S-3 Paulina di Universite Paris Est Marne la Valle (UPMV). Aduan ini juga sudah dikirim kepada Presiden. Paulina mengaku menempuh program S-3 jarak jauh yang murni berbasis riset di Indonesia. Padahal, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, S-3 jarak jauh berbasis riset hanya bisa dilakukan jika perguruan tinggi di Indonesia memiliki jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Unima selama ini hanya memang bekerja sama dengan perguruan tinggi lain di Perancis, yakni Universite Aix Marseille III. Namun, Paulina tidak menempuh studi di perguruan tinggi tersebut. Menurut Laode, UPMV tidak tercatat bekerja sama dengan universitas mana pun di Indonesia, termasuk dengan Unima. ORI telah meminta penjelasan dari Paulina. Namun, Paulina tidak bisa menunjukkan bukti perkuliahan jarak jauh, seperti surat tanda diterima sebagai mahasiswa di UPMV, modul kuliah, dan transkrip nilai. Bahkan, bukti komunikasi melalui surat elektronik dengan dosen pembimbingnya, Henri Dou, pun tidak bisa ditunjukkan. Paulina dinilai melanggar etika akademik. Peraturan Dirjen Dikti Nomor 82/2009 menegaskan, setiap mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri harus mengantongi visa studi. ”Paulina tak memiliki visa tersebut. Jika ke Perancis untuk konsultasi dengan dosen atau sidang disertasi dengan visa turis tentu melanggar aturan keimigrasian,” tutur Laode. ORI mempertanyakan alasan Kemdiknas yang mengesahkan penyetaraan ijazah Paulina pada Oktober 2010. Persyaratan penyetaraan ijazah mewajibkan kelengkapan berkas perkuliahan yang tidak bisa dipenuhi Paulina. Kementerian bahkan menyetujui pengangkatan Paulina sebagai Guru Besar Unima pada Agustus 2010, dua bulan sebelum ijazahnya disetarakan. Pada masa itu, perguruan tinggi belum berada di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Kini, ORI meminta Kemristek dan Dikti meninjau kembali keabsahan penyetaraan ijazah dan pengangkatan Paulina sebagai Guru Besar. Konsekuensinya, jabatan rektornya pun terimbas. ORI menyampaikan laporannya ke Kemristek dan Dikti 12 Juni 2017. Ditemui di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, Paulina enggan menanggapi hasil pemeriksaan dari ORI. ”Semua data mengenai pendidikan doktor telah diserahkan ke Kemristek dan Dikti dan telah diklarifikasi,” katanya. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Moh Nasir di Jakarta, Kamis, menyatakan persoalan tersebut telah selesai. ”Dari hasil pengecekan resmi, ya, perguruan tingginya legal,” katanya. Pengecekan sudah dilakukan melalui Kedutaan Besar Perancis di Jakarta serta Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Paris.

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Dalang Cilik Ki Catur Putra Siantria (7) mementaskan lakon ”Jabang Tetuko” pada pakeliran padat atau pertunjukan wayang yang dipadatkan dengan durasi 2 jam, Kamis (14/9), di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Pakeliran padat itu digelar oleh RRI Purwokerto dalam rangka hari ulang tahun ke-72 Radio Republik Indonesia untuk melestarikan kebudayaan.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.