Kurdistan Irak Melunak

Penundaan Referendum Selama Dua Tahun Sedang Dipertimbangkan

Kompas - - HALAMAN DAPAN -

KAIRO, KOMPAS — Kurdistan Irak akhirnya memberi isyarat bersedia menunda pelaksanaan referendum kemerdekaan yang dijadwalkan berlangsung pada 25 September mendatang. Barat mengusulkan agar penyelenggaraan referendum ditunda dua tahun. Presiden Wilayah Otonomi Kurdistan Masoud Barzani, Jumat (15/9), mengatakan, Kurdistan saat ini masih mempelajari dan mengevaluasi opsi alternatif yang ditawarkan Amerika Serikat, Inggris, dan PBB sebagai ganti opsi referendum yang hendak digelar pada 25 September. Menurut dia, dialog dengan delegasi AS, Inggris, dan PBB terus dilakukan dalam beberapa hari ini. Harian berbahasa Arab Al Hayat dan harian Al Quds al Arabi, edisi Jumat, mengungkapkan, opsi alternatif yang ditawarkan AS, Inggris, dan PBB berisikan, pertama, menunda pelaksanaan referendum minimal dua tahun hingga diperoleh waktu yang lebih kondusif bagi penyelenggaraannya. Kedua, PBB menjadi sponsor dialog kemitraan Baghdad-Kurdistan untuk mencapai kesepakatan pembagian minyak dan gas, persenjataan satuan keamanan Kurdistan (Peshmerga), gaji pegawai wilayah Kurdistan, serta pola hubungan pemerintah pusat di Baghdad dan wilayah Kurdistan. Ketiga, optimalisasi peran parlemen Kurdistan sehingga setara dengan parlemen di negara merdeka. Wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir, melaporkan, tawaran opsi alternatif tersebut disampaikan kepada Barzani, Kamis lalu, di kota Dahuk, Kurdistan. Pihak yang menyampaikannya ialah Utusan Khusus AS untuk Koalisi Internasional Melawan NIIS Brett McGurk, Dubes Inggris untuk Irak Frank Baker, dan Perwakilan PBB untuk Irak Jan Kubis. Kantor berita Irak, NINA, yang mengutip pejabat tinggi Kurdistan, melansir, Barzani berjanji akan menyampaikan sikap final Kurdistan terkait isu referendum kepada AS, Inggris, dan PBB sebelum 25 September. Isu referendum kemerdekaan Kurdistan Irak membuat gelisah tak hanya Irak, tetapi juga Turki dan Iran. Parlemen Irak, Selasa silam, menyatakan menolak usulan referendum kemerdekaan Kurdi. Keputusan Parlemen Irak itu disambut gembira oleh Turki. Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag menyatakan, referendum Kurdistan Irak akan mengikis kedamaian dan keamanan wilayah.

Dukungan internasional

Utusan Khusus AS untuk Koalisi Internasional Melawan NIIS Brett McGurk dalam konferensi pers di Kurdistan, Kamis silam, menyampaikan rasa optimismenya bahwa para pemimpin Kurdistan akan bersedia menerima opsi penundaan referendum. Menurut dia, memaksakan referendum untuk dijalankan pada 25 September berbahaya karena tidak mendapat dukungan internasional. Parlemen Kurdistan Irak dijadwalkan menggelar sidang untuk membahas isu referendum tersebut pada Jumat sore waktu setempat. Kurdistan Irak yang mencakup Provinsi Dahuk, Arbil, dan Sulaymaniyah memiliki penduduk 5,3 juta orang. Sejak 1991, Kurdistan Irak berstatus wilayah otonomi. Setelah rezim Saddam Hussein jatuh pada tahun 2003, Kurdistan merasa menemukan momentum untuk mewujudkan impian mereka menjadi negara merdeka. Kurdi adalah satu-satunya bangsa besar di Timur Tengah yang tak memiliki negara sendiri. Bangsa Kurdi terbagi-bagi di Irak, Iran, Turki, dan Suriah.

REUTERS/ARI JALAL

Presiden

Wilayah Otonomi Kurdistan Irak Masoud Barzani (tengah) hadir dalam kampanye mendukung referendum Kurdi 25 September di Zakho, Irak, Kamis (14/9). Kurdistan Irak akhirnya melunak dan mempertimbangkan untuk menunda referendum.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.