KPK, Suka Gaya Loe...

Kompas - - POLITIK & HUKUM - Oleh M SUBHAN SD

Di tengah kabut gelap negeri ini, inilah yang membuat Indonesia masih punya secercah harapan. Di tengah tekanan bertubi-tubi, terutama oleh manuver Panitia Angket DPR, KPK tidak patah semangat, apalagi letoi. Sehari setelah dibombardir selama dua hari di Komisi III DPR (yang lebih kental rasa panitia angket) dan saat bau mesiunya masih tercium, KPK justru menunjukkan taringnya: langsung menggebrak menggelar operasi tangkap tangan. Rabu (13/9), KPK menangkap delapan orang di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Orang paling berkuasa di sana, yaitu Bupati OK Arya Zulkarnain, digelandang ke Jakarta. Juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batubara Helman Herdady, pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono, dua kontraktor bernama Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, anggota staf Pemkab Batubara AGS, KHA (swasta), dan MNR (sopir istri bupati). OK Arya diduga menerima suap Rp 4,4 miliar terkait proyek infrastruktur 2017. Belum juga mereka selesai diperiksa, KPK sudah membuat gebrakan lagi. Kamis (14/9) malam, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Banjarmasin, KPK menciduk lima orang, di antaranya Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali (Partai Golkar), Dirut PDAM Banjarmasin Muslih, dan Bendahara PDAM Banjarmasin Golkas Sinaga. Mereka diciduk karena transaksi suap terkait pembahasan peraturan daerah. Sebelumnya, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno alias Bunda Sitha terjaring OTT, 29 Agustus lalu. Ia terkena kasus suap proyek kesehatan sebesar Rp 5,1 miliar. Jangan-jangan para politikus DPR sinis lagi. Soalnya, OTT sering kali dibilang cara KPK cari sensasi. Bahkan, Jaksa Agung M Prasetyo pun ikut menyindir OTT yang bikin gaduh saja. Dan, pernyataan itu dilontarkan di depan Komisi III DPR, Senin. Sindiran itu pun ibarat bensin yang membuat api kegeraman DPR (panitia angket) terhadap KPK makin menyala-nyala. Kalau begini nanti bisa ditafsir ikut campur atau iri hati, loh. Kata orang, iri itu tanda tak mampu. Namun, seperti pepatah, ”biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu”. Sebab, di luar ”anggota terhormat” di Senayan itu dan pejabat yang merasa terganggu dengan KPK, justru lebih banyak lagi rakyat yang mendukung KPK. Tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Pokoknya, seperti kata anak-anak muda dan bunyi iklan, ”KPK, gue suka gaya loe!”. Lalu, tanya kenapa hanya KPK yang diobok-obok. Bagaimana kinerja lembaga sejenis, seperti kejaksaan atau kepolisian, selama ini? Masih ingat sejarah KPK dibentuk? Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diteken Presiden Megawati Soekarnoputri, pada bagian menimbang poin (b) jelas-jelas karena ”lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”. Kalau ada upaya untuk memperbaiki kinerja lembaga KPK juga tak segitunya kali. DPR saja yang berkinerja buruk (target legislasi jeblok, suka bolos, suka menuntut gedung dan apartemen baru, masih marak kasus-kasus kongkalikong dan korupsi) toh tidak ada, tuh, upaya untuk mengobok-obok DPR sedemikian sistematis. Namun, barangkali ini yang dimaksud pepatah ”gajah di pelupuk mata tak tampak, tetapi semut di seberang lautan justru tampak”. Kelihatan sekali punya kuasanya. Inilah yang dapat dipahami—mengutip pakar geopolitik Strausz-Hupe (1903-2002) dan pakar sosiologi politik Barrington Moore (1913-2005)—bahwa praktik kekuasaan sebagai dominasi yang bersifat memaksa. Kembali soal OTT, sebetulnya resep ampuh. Bukan OTT-nya yang salah, tetapi para pejabat yang tidak kapok-kapok. Seharusnya partai politik ikut bertanggung jawab. Sebab, makin banyak politikus yang terjaring OTT merupakan bukti bahwa parpol juga gagal membina kadernya untuk menjadi politikus bersih dan bermartabat. Jadi, aneh saja kalau ada yang menyalahkan KPK karena indeks persepsi korupsi tetap memprihatinkan. Apalagi ada politikus menyindir KPK ikut mengurusi korupsi recehan. Bung, ini bukan soal recehan, tetapi ini soal mental penggarong uang rakyat yang terus dilakoni banyak pejabat dan politikus. Lebih parah lagi, sampai ada pejabat negara menyurati KPK mengenai penanganan kasus korupsi yang menimpa koleganya. Bukankah ini intervensi hukum? Inilah problem bangsa ini. Bung Hatta sudah mengingatkan, ”Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.” Akhirnya, sulit menemukan pemimpin yang meneladani. Teringat tulisan budayawan YB Mangunwijaya di Kompas, 19 November 1979, ”Kita mulai belajar, bahwa tokoh sejarah dan pahlawan sejati harus kita temukan kembali di antara kaum rakyat biasa yang sehari-hari, yang barangkali kecil dalam harta maupun kuasa, namun besar dalam kesetiaannya demi kehidupan”.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.