Distribusi Tunggu Lembaga Internasional

Kompas - - HALAMAN DAPAN -

CHITTAGONG, KOMPAS — Saat ini bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk pengungsi asal Rakhine, Myanmar, yang datang sejak Kamis lalu masih berada di gudang-gudang Pemerintah Banglades di Cox’s Bazar. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Banglades Rina P Soemarno, bantuan ini sedang dipilah sesuai jenisnya. ”Kami dapat kabar dari Pemerintah Banglades barang-barangnya masih dikumpulkan dan akan disortir untuk didistribusi sesuai jenis,” kata Rina kepada wartawan Kompas, B Josie Susilo Hardianto, dari Chittagong, Banglades, Sabtu (16/9). ”Bantuan Indonesia diberikan kepada Pemerintah Banglades. Mekanisme pembagiannya adalah kewenangan Banglades. Kita tentu memonitor. Kemarin kita bisa lihat bantuan yang disampaikan langsung kepada pengungsi oleh pihak-pihak pengirim jadi kacau,” kata Rina. Proses distribusi bantuan akan dilakukan lewat organisasi-organisasi internasional di lapangan. Rina pun membenarkan, proses pendistribusian bantuan itu bergantung pada organisasi internasional yang saat ini bekerja di lapangan. Saat ini setidaknya ada lebih dari 720.000 pengungsi dari Rakhine di Banglades. Sebanyak 400.000 orang merupakan pengungsi yang mengalir sejak Oktober tahun lalu dan 320.000 orang mengalir setelah konflik 25 Agustus. Akses menuju kamp pengungsi masih terbatas karena alasan keamanan. Sejak Kamis lalu hingga Sabtu siang, total enam pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara mengangkut lebih dari 50 ton bantuan asal Indonesia. Bantuan tersebut antara lain berupa tenda, selimut, pakaian, makanan siap saji, alat sanitasi keluarga, dan beras. Komandan misi kemanusiaan Indonesia, Marsekal Pertama Nanang Santoso, mengatakan, kemungkinan masih ada pengiriman bantuan lain. Namun, bantuan tersebut juga bisa dikirimkan langsung ke Myanmar, tergantung perkembangan dan izin yang diberikan pemerintah setempat.

Panggil Dubes Myanmar

Di Dhaka, Kementerian Luar Negeri Banglades memanggil Duta Besar Myanmar untuk memprotes pelanggaran wilayah udara yang dilakukan Myanmar. Hal ini terjadi di tengah eksodus warga Rohingya ke Banglades karena operasi militer Myanmar yang memburu Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) di Rakhine memaksa warga Rohingya mengungsi. Juru bicara kepresidenan Myanmar, Sabtu, mengatakan, tidak ada bukti pelanggaran wilayah udara. Dhaka seharusnya

mengontak Myanmar untuk mendiskusikan masalah itu daripada mengeluarkan pernyataan kepada publik. Kementerian Luar Negeri Banglades sehari sebelumnya menyatakan, pesawat tempur dan helikopter Myanmar terbang masuk ke wilayah udara Banglades pada Minggu, Selasa, dan Kamis. Surat protes diserahkan kepada Dubes Myanmar, Jumat malam. Banglades memperingatkan, ”tindakan provokatif” dapat menimbulkan konsekuensi. Di Yangon, juru bicara kepresidenan Zaw Htay mengatakan, militer Myanmar menolak tuduhan telah melanggar wilayah udara Banglades. Masalah tersebut kini sedang diselidiki. ”Kami tidak tahu persis apakah mereka mengeluarkan pernyataan tersebut karena alasan politik,” katanya. Dia menambahkan, Myanmar sedang mengangkut ransum untuk mereka yang mengungsi agar mendapatkan bantuan darurat ke daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan. Karena itu, Banglades ”perlu memahami hal itu juga”. Eksodus ratusan ribu warga Rohingya dimulai pada 25 Agustus ketika militer Myanmar meluncurkan operasi pembersihan di Negara Bagian Rakhine, menyusul serangan yang dilakukan ARSA di pos polisi. Pemerintah Myanmar mengatakan, ratusan orang tewas, sebagian besar adalah gerilyawan Rohingya. Sebanyak 176 desa dari 471 desa Rohingya telah ditinggalkan penghuninya untuk mengungsi. Pemerintah Myanmar menuding bahwa gerilyawan Rohingya dan warga desa sendiri yang menghancurkan desa mereka. Namun, tudingan tersebut tidak didukung bukti-bukti yang kuat.

Pembersihan etnis

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeskripsikan bahwa kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar adalah upaya terorganisasi untuk menyingkirkan kelompok etnis tertentu melalui pemindahan, deportasi, atau pembunuhan. Etnis Rohingya telah mengalami penganiayaan dan diskriminasi di Myanmar selama beberapa dekade. Mereka tak memiliki kewarganegaraan walaupun banyak keluarga telah tinggal selama beberapa generasi. Kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, mengatakan, mereka memiliki bukti pasukan Myanmar secara sistematis menargetkan dan membakar desa-desa Rohingya selama tiga minggu terakhir. PBB khawatir kekerasan terus berlanjut di Myanmar dan pada akhirnya mendorong warga Rohingya yang populasinya sekitar 1,1 juta orang mengungsi ke Banglades. Karena ratusan ribu warga Rohingya telah menuju Banglades, kamp-kamp pun kebanjiran pengungsi dan kini kekurangan pasokan makanan, obat-obatan, serta air minum. Menteri Luar Negeri Yunior Banglades Mohammed Shahriar Alam, Sabtu, mengatakan, Indonesia, India, Turki, Maroko, Iran, dan Malaysia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut kini berada di bandara Chittagong. Bantuan dalam jumlah besar juga diperkirakan akan datang dengan menggunakan kapal laut. ”Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak organisasi internasional lainnya telah membantu ratusan ribu pengungsi yang sangat membutuhkan bantuan,” kata Khaled Mahmud, seorang pejabat tinggi di kota Cox’s Bazar. Dia mengakui penyaluran bantuan masih belum teratur selama tiga minggu krisis berlangsung. Perdana Menteri Banglades Sheikh Hasina yang menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York meminta bantuan dunia untuk mengatasi krisis Rohingya karena jumlah pengungsi yang meminta perlindungan kepada Banglades telah mencapai 400.000 orang. Sementara itu, dukungan bagi warga Rohingya terus berlangsung di Tanah Air. Di Jakarta, seperti dikutip dari kompas.com, ribuan orang menghadiri aksi dukungan bagi warga Rohingya yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lapangan Monas, Jakarta. Aksi itu, antara lain, dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.