Kerisauan Pesepeda Motor

Pemerintah DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya rencana membatasi sepeda motor melintasi ruas jalan tertentu. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya tepat dan efektif. Warga setuju dengan keputusan pemerintah menund

Kompas - - METROPOLITAN - KRISNA/LITBANG

Tahun 2007, Pemerintah Provinsi DKI mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro. Melalui peraturan itu dikembangkan tiga strategi mengatasi kemacetan dengan optimalisasi moda transportasi umum, peningkatan infrastruktur, dan pengurangan pemakaian kendaraan pribadi. Upaya mengurangi pemakaian kendaraan pribadi diterapkan dengan kebijakan kawasan khusus mobil berpenumpang tiga orang, akhir 2003. Kebijakan itu diikuti pembatasan sepeda motor di ruas Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat (Januari 2015) dan penerapan pelat nomor ganjil-genap khusus mobil pada Agustus 2016. Namun, dua kebijakan terakhir tak mengurai kemacetan. Berdasarkan survei Global Traffic Scorecard lembaga analisis transportasi INRIX di Amerika Serikat tahun 2016, DKI Jakarta peringkat ke-22 kota termacet dari 1.064 kota di dunia. Peringkat kedua Asia setelah Bangkok, Thailand. Berdasarkan data 2013-2015, jumlah sepeda motor di Jakarta bertambah, bahkan melampaui pertumbuhan mobil pribadi. Dengan jumlah rumah tangga 3,3 juta keluarga dan sepeda motor hampir 14 juta pada 2015, maka setiap rumah tangga rata-rata punya empat sepeda motor. Sebaliknya, angkutan umum di Ibu Kota justru berkurang rata-rata 8,64 persen per tahun dalam waktu yang sama. Rata-rata, tiap pengguna kendaraan pribadi di Ibu Kota menghabiskan 55 jam per bulan terjebak lalu lintas hanya pada jam padat. Kondisi di Jakarta itu terparah dibanding kota lain, seperti Bandung 42,7 jam per bulan, Malang (39,3 jam), Yogyakarta (39,2 jam), dan Medan yang rata-rata 36,7 jam dalam sebulan. Kemacetan yang tetap ada meski ada kawasan larangan sepeda motor membuat warga sangsi pada efektivitas dan manfaat kebijakan itu. Sekitar dua pertiga responden jajak pendapat Kompas, pertengahan September lalu, menilai, pelarangan sepeda motor sejak 2015 tak efektif mengatasi kemacetan. Sebagian responden (45,8 persen) setuju jika area pelarangan sepeda motor diperluas di Jakarta. Namun, 49,7 persen warga tak sepakat.

Efektivitas

Tak bisa dimungkiri, pengguna sepeda motor tak serta-merta beralih ke angkutan umum saat pemberlakuan kawasan larangan sepeda motor tahun 2015. Pesepeda motor merasakan waktu tempuh lebih pasti jika dibandingkan bus gratis pemprov. Selain itu, ada enam jalur alternatif di sisi barat dan timur yang masih bisa dimanfaatkan pesepeda motor. Contohnya, Jalan Kebon Kacang bisa dilalui untuk mencapai Plaza Indonesia, EX Plaza, Menara Topas, Grand Hyatt, dan gedung lain yang sejajar. Pembatasan sepeda motor akhirnya hanya memindahkan kemacetan di jalur alternatif. Seperti kebijakan sebelumnya, rencana perluasan kawasan larangan sepeda motor diantisipasi Pemprov DKI dengan menyediakan 12 kantong parkir dan 10 bus ulang-alik terhubung bus transjakarta. Pemerintah DKI juga meminta pemilik gedung di sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin membuka akses pintu belakang dan jalur alternatif. Dengan jalur alternatif, lebih dari seperempat warga memutuskan tetap setia mengendarai motor. Tidak tertutup kemungkinan juga warga lain (10,7 persen) yang biasa mengojek justru beralih ke mobil pribadi jika kebijakan perluasan pembatasan sepeda motor jadi dilaksanakan. Perluasan itu diyakini dua pertiga warga akan mendampak aktivitas. Itu diungkapkan 38 persen warga yang sehari-hari memakai KRL, pengguna angkutan umum (16,7 persen), dan bus transjakarta (17,4 persen). Mereka juga bergantung pada ojek sebagai alat transportasi penghubung ke tempat beraktivitas. Seperempat pengguna mobil pribadi memperkirakan dampak negatif, karena perjalanan mereka akan kian macet. Tingginya ketergantungan pada sepeda motor tak lepas dari angkutan massal-moda transportasi penghubung yang tak memadai. Strategi pemprov mengoptimalkan transportasi umum di Jakarta berlanjut. Angkutan massal dibenahi. Penyediaan KRL, bus transjakarta, dan bajaj BBG dioptimalkan. Proyek angkutan massal cepat (MRT) dan kereta ringan (LRT) dikebut. Namun, membatasi sepeda motor perlu dicermati lagi. Selagi infrastruktur transportasi belum optimal, pembatasan sepeda motor layak ditunda. (ALBERTUS KOMPAS)

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.