Jangan Cuma Mengincar Suara

Kompas - - POLITIK & HUKUM - Oleh M SUBHAN SD

Seiring memasuki musim hujan, partai politik pun mulai siap-siap memasuki musim tanam. Masa pendaftaran parpol dibuka Komisi Pemilihan Umum pada 3-16 Oktober. Sejauh ini ada beberapa parpol mendaftar, di antaranya Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasdem. Biasanya di menit-menit akhir tenggat, parpol akan berduyun-duyun melakukan pendaftaran. Kalau parpol sudah bergerak, itu artinya tahun politik 2018 akan semakin ramai. Kalau musim tanam dimulai, sesungguhnya parpol tidak hanya menanti musim panen berupa perolehan suara pada Pemilu 2019. Namun, yang utama adalah kerja parpol selama lima tahun ke depan. Jadi, cara berpikir parpol bukan bekerja lima tahunan sekali, melainkan setiap waktu selama lima tahun. Akan tetapi, pascapemilu biasanya kerja-kerja parpol nyaris tidak terlihat. Begitu hasil pemilu muncul, parpol tinggal menghitung-hitung kursi. Politikus banyak yang senyum-senyum membayangkan kursi empuk, tetapi banyak juga yang tersenyum getir karena gagal merebut kursi kekuasaan. Sekarang ini kegaduhan politik nyaris tanpa jeda. Kontribusi parpol untuk memperbaiki demokrasi justru dipertanyakan. Yang tampak di depan mata justru parpol (digambarkan dengan tingkah polah politikus) menjadi sumber kegaduhan. Parpol tidak merepresentasikan sebagai sistem politik modern, melainkan membangkitkan sistem politik kuno, feodalistik, dan transaksional. Ada dua masalah paling krusial terkait kondisi parpol saat ini. Pertama, parpol membiarkan dirinya menjelma menjadi imperium oligarkis dan marak politik dinasti. Pimpinan parpol dikuasai kelompok tertentu saja, misalnya lewat jalinan pertemanan (koncoisme) atau hubungan keluarga/saudara (genealogis). Jadi, di panggung politik kontemporer, dalam jabatan publik rasanya ”lumrah” fenomena istri menggantikan suami atau anak menggantikan orangtuanya. Kedua, parpol boleh dikata gagal membina kader menjadi pemimpin bersih sesuai amanat konstitusi dan reformasi. Selama 19 tahun reformasi ini seharusnya bab pemberantasan korupsi menjelang tamat. Mental korup, maling, tamak, serakah seharusnya sudah terkikis habis. Namun, yang terjadi sangat paradoks. Elite politik yang terjerat korupsi malah makin banyak. Anehnya, kasus korupsi hanya direduksi sebagai ”oknum” dan ”apes” saja. Dalam lima bulan terakhir, penangkapan atau penahanan politikus cum kepala daerah ibarat membuka kotak pandora. Politikus yang terjaring sejak pertengahan tahun 2017 ini antara lain Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno, Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnaen, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali bersama Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, serta Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Lebih runyam, dua masalah di atas kerap berkelindan. Misalnya, Eddy Rumpoko hanya beberapa bulan lagi digantikan sang istri, Dewanti Rumpoko, yang menjadi Wali Kota Batu periode 2017-2022. Sementara itu, Rita Widyasari ”mewarisi” jejak ayahnya, Syaukani HR. Sama-sama menduduki kursi bupati dan sama-sama menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Syaukani menjadi Bupati Kutai Kartanegara periode 1999-2004 dan 2005-2006. Tahun 2007 ia terjerat kasus korupsi dan dihukum bersalah. Namun, karena kesehatannya terus merosot, ia mendapat grasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Pada 2016, Wali Kota Cimahi Atty Suharti Tochija ditangkap KPK. Ia menggantikan wali kota sebelumnya, M Itoc Tochija, yang tak lain adalah suaminya. Pasutri ini akhirnya ditangkap KPK secara bersama-sama. Inilah kisah-kisah politik di negeri ini. Apabila politik dinasti dan praktik korupsi berselingkuh, persoalan akut akan terus membelit partai politik. Jika ditambah mentalitas politikus yang ngawur, biang kegaduhan, dan tidak menjadi sosok teladan; parpol hanya menjadi mesin perusak demokrasi. Bukan saja gagal mentransformasi dirinya, tetapi parpol menjadi pembunuh nilai-nilai, watak, norma kebaikan yang seharusnya diperkuat. Sejatinya parpol itu hanyalah alat. Parpol adalah ”jembatan” antara pemerintah (the rulers) dan rakyat (the ruled). Dengan fungsi sarana komunikasi politik dan sarana sosialisasi politik, parpol bekerja atas dasar aspirasi rakyat, bukan kehendak sendiri. Kursi-kursi kekuasaan juga bukan tujuan. Kata negarawan Inggris, Edmund Burke (1729-1797), parpol adalah pemegang prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdi dan melindungi kepentingan nasional. Semoga saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pekan-pekan ini, parpol makin memahami fungsi dirinya. Namun, kalau cuma mengincar suara rakyat dalam pemilu tanpa diikuti komitmen mengabdi demi rakyat dan memperteguh demokrasi, itu artinya partai politik terus-menerus mengkhianati rakyat.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.