Pemerintah Kekurangan Pengawas Internal

Kompas - - POLITIK & HUKUM - (DIT/DD15)

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah masih kekurangan banyak tenaga pengawas internal pemerintah. Padahal, pemerintah tengah berencana memperkuat fungsi aparat pengawas internal pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya banyak korupsi di daerah. Pemerintah merasa perlu menambah jumlah aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang ada saat ini. Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini masih kekurangan 20.385 orang pengawas internal pemerintah. Dari total kebutuhan nasional sebanyak 26.712 orang APIP, selama tahun 2015 hingga 2017 Kementerian Dalam Negeri hanya mempunyai 6.327 orang APIP. Menurut Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sri Wahyuningsih di Jakarta, Jumat (13/10), penambahan jumlah APIP di daerah dinilai penting karena bisa memaksimalkan tugas pembinaan dan pengawasan sekaligus mencegah tindak pidana korupsi. Sri melanjutkan, pemerintah juga tengah berupaya meningkatkan fungsi dan kewenangan APIP dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. ”Pasal yang direvisi antara lain Pasal 11 untuk inspektorat provinsi, Pasal 33 untuk inspektorat kabupaten/kota, Pasal 94 untuk eselonering inspektur provinsi, dan Pasal 95 untuk inspektur kabupaten/kota,” ujar Sri. Dalam pasal yang akan direvisi, Kementerian Dalam Negeri akan mengubah kedudukan APIP menjadi setara dengan sekretaris daerah. Sebelumnya, dalam pasal yang direvisi disebutkan, dalam melaksanakan tugasnya, kedudukan APIP di bawah sekretaris daerah. Saat ini, posisi APIP memang berada di bawah kendali lembaga birokrasi. Posisi ini membuat APIP tidak berani melaporkan pelanggaran yang dilakukan atasan. Karena itu, posisi APIP perlu naik lebih tinggi dari lembaga yang diawasi. Secara terpisah, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, pengawasan internal sebaiknya tidak masuk dalam organisasi pemerintah daerah, melainkan organisasi pusat. ”Selama APIP daerah berada di bawah organisasi perangkat daerah, hal ini tidak akan efektif mencegah korupsi,” ujar Febri. APIP juga dinilai harus independen di luar garis organisasi pemerintah daerah. Tugas APIP benar-benar harus dikembalikan untuk pengawasan, bukan pendampingan, apalagi menyelamatkan pejabat daerah yang terlibat korupsi.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.