Pilkada di Papua Perlu Dievaluasi

Sistem Noken Alami Degradasi Makna

Kompas - - POLITIK & HUKUM - (MHD/NDY)

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilihan seperti KPU diminta mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua dan Papua Barat. Masa transisi dari sistem pemilihan tradisional (noken) ke sistem modern masih diperlukan untuk mengurangi konflik. ”Pemilihan dengan sistem noken harus dibahas Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Provinsi Papua, dan para kepala suku di wilayah pegunungan tengah. Semua pemangku kepentingan harus membicarakan hal ini, membuat kesepakatan-kesepakatan,” kata Cahyo Pamungkas, peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Jakarta, Jumat (13/10). Dalam lima tahun terakhir, kata Cahyo, pemilihan dengan sistem noken mengalami degradasi makna. Dahulu, sistem noken memiliki semangat partisipatoris ketika kepala suku mengajak semua anggotanya membicarakan hal-hal yang penting, termasuk memilih pemimpin. ”Mereka mendiskusikan siapa yang akan dipilih. Mereka juga dengan detail membicarakan rekam jejak dan program-program kerja kandidat,” kata Cahyo. Sistem noken menjadi sangat demokratis karena dalam penerapannya ada semangat partisipasi anggota suku dalam bentuk diskusi bersama. Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan sistem itu berubah karena tekanan sosial. ”Semangat partisipatoris warga mulai tergeser karena kepentingan elite politik,” ujarnya.

Masa transisi

Menurut dia, ada tarik-menarik antara kelompok yang ingin mempertahankan sistem noken dan kelompok yang menginginkan sistem demokrasi one man one vote, seperti yang diterapkan di daerah lain di Indonesia. ”Idealnya ada masa transisi dari noken ke one man one vote. Lima tahun, antara 2019-2024, mungkin bisa digunakan sebagai masa transisi. Namun, harus ada pengondisian yang serius dan dialog terus-menerus semua pemangku kepentingan dan juga warga,” kata Cahyo. Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bachtiar mengatakan, Pilkada 2018 tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mengganti sistem pemilihan secara tiba-tiba, menurut dia, tidak akan mudah karena seluruh tahapan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Bachtiar juga tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada di Papua. Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Papua Lenis Kagoya mengingatkan agar penanganan perselisihan politik di Papua harus dilakukan dengan tepat. Persoalan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Sebab, persoalan ini bisa merembet menjadi lebih besar jika tidak diperhatikan. Dalam pantauan Lenis, hingga kemarin sore, kekerasan masih terjadi di sejumlah tempat. Tidak hanya di Kabupaten Tolikara, kekerasan juga terjadi di Kabupaten Intan Jaya. ”Di Intan Jaya, sejumlah bangunan pemerintah dibakar massa. Sulit untuk mengendalikan massa di sana,” kata Lenis sambil menambahkan, kerusuhan antarwarga sering dipicu oleh kalangan elite politik.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.