Fatwa Halal Tetap Dilakukan MUI

BPJPH Bisa Melibatkan Ormas Islam

Kompas - - PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN - (DD09/DNE/GAL)

JAKARTA, KOMPAS — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tetap memberikan wewenang Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa halal suatu produk. Badan yang diresmikan Kementerian Agama pada Rabu (11/10) ini menangani tahap pendaftaran dan sertifikasi. ”Penetapan kehalalan suatu produk ditentukan lewat sidang fatwa MUI,” kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama Mastuki saat ditemui Kompas di kantornya, Jakarta, Jumat (13/10). Dia mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH dibentuk agar sertifikasi halal produk Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Selama ini, sertifikasi halal produk Indonesia tidak diakui karena diterbitkan oleh swasta, sedangkan di luar negeri diterbitkan pemerintah. ”Ini menimbulkan ketaksetaraan dari segi penerbit sertifikasi halal di mata global,” ujarnya. Proses sertifikasi halal pada suatu produk mencakup pendaftaran, pengujian dan pemeriksaan, penetapan, serta sertifikasi. Sebelum ada BPJPH, seluruh proses itu dilakukan MUI. Tahap pengujian dan pemeriksaan diserahkan ke lembaga pemeriksa halal (LPH). Sebelum ada BPJPH, pengujian dan pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Memperkuat sinergi

Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidhowi mengatakan, ada tiga hal mendasar yang masih tetap dalam kendali MUI untuk proses sertifikat halal. Ketiga hal itu adalah sertifikasi auditor yang akan menjadi tenaga profesional pada LPH, proses kehalalan produk lewat sebuah fatwa, dan akreditasi LPH. Dia mengatakan, keberadaan BPJPH memperkuat sinergi dalam memastikan sertifikasi produk halal. Dia mengatakan, produsen mendaftarkan produk mereka kepada BPJPH yang kemudian diteruskan untuk diperiksa di LPH. Hasil pemeriksaan LPH diberikan ke BPJPH yang memastikan di dalam produk tersebut tak ada zat-zat yang diharamkan. Surat keterangan dari BPJPH beserta hasil pemeriksaan LPH kemudian diberikan kepada MUI. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti ketika dihubungi di Jakarta mengatakan, BPJPH bisa melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam dalam proses sertifikasi halal. Struktur ormas Islam yang berada hingga ke daerah bisa membantu menjangkau usaha kecil menengah di daerah yang juga membutuhkan layanan sertifikasi halal.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.