DPR agar Pegang Teguh Amanat

Diduga Ada Upaya Pembelokan RUU Penyiaran

Kompas - - PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN - (ABK)

JAKARTA, KOMPAS — DPR diharapkan memegang teguh amanatnya dengan tetap memilih multiplekser tunggal dalam penataan migrasi memasuki penyiaran digital. Sebab, dengan pola ini akan terjadi penghematan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran komersial. Dalam rapat antara Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi I DPR sebagai pengusul Rancangan Undang-Undang Penyiaran, 3 Oktober 2017, terjadi deadlock karena ada fraksi yang mengundurkan diri dari pencapaian kesepakatan meski sebelumnya sudah dilakukan voting pada tahap panitia kerja. Ketidaksepakatan itu terjadi dalam penentuan penataan migrasi memasuki penyiaran digital dalam hal pemilihan penyelenggaraan multiplekser (mux). Dalam draf RUU Penyiaran versi 3 Oktober 2017 sudah termuat ketentuan bahwa model migrasi dari penyiaran analog ke digital yang akan dijalankan adalah multiplekser tunggal, dengan Lembaga Penyiaran Publik sebagai penyelenggara. Keputusan tersebut dikukuhkan melalui voting pada tingkat panja dengan 5 fraksi memilih multiplekser tunggal, 4 fraksi memilih multiplekser multi (multi-mux), dan 1 fraksi tidak hadir. Namun, ketika pengambilan keputusan akan digelar di tingkat rapat pleno, tiba-tiba salah satu fraksi dan kemudian diikuti sejumlah fraksi lain mengundurkan diri dari rapat. Rapat pun ditunda hingga 16 Oktober 2017. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, malam itu sebenarnya akan diambil keputusan. Namun, karena rapat tidak memenuhi kuorum, sebagian fraksi minta pengambilan keputusan diundur. Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Bayu Wardhana, mengkhawatirkan ada upaya membelokkan arah RUU Penyiaran. ”Kami khawatir DPR akan ’masuk angin’ pada sidang 16 Oktober 2017 dan kemudian berbalik memutuskan multi-mux yang menguntungkan kartel industri-industri televisi,” katanya, Jumat (13/10), di Jakarta.

Pilihan terbaik

KNRP beranggapan multiplekser tunggal adalah pilihan terbaik untuk publik. Pola ini memungkinkan terjadi penghematan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran komersial. Dengan demikian, muncul sisa frekuensi yang dapat digunakan untuk kepentingan penyiaran dan komunikasi non-komersial, seperti penanganan bencana alam, pendidikan, dan kesehatan. Pola ini juga meminimalisasi ketimpangan penguasaan frekuensi. Sebaliknya, pola multi-mux yang memberikan kewenangan pihak swasta untuk mengelola infrastruktur multiplekser hanya akan menguntungkan segelintir industri penyiaran. Dikhawatirkan, penguasaan multiplekser juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan politis. Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) Mochamad Riyanto menyatakan, ATVNI siap memasuki era digitalisasi.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.