Penindakan Kasus Perlu Publikasi Besar

Kompas - - IPTEK LINGKUNGAN & KESEHATAN - (ISW/DD13)

JAKARTA, KOMPAS — Penindakan kasus penjualan satwa liar memerlukan publikasi besar guna mengedukasi masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku. Efek jera dibutuhkan karena tren perdagangan satwa liar lewat sistem daring meningkat beberapa tahun terakhir. Perdagangan satwa merupakan ancaman terbesar kedua setelah hilangnya habitat hewan. Berdasarkan data Wildlife Conservation Society (WCS), sejak 2003 terdapat 400 kasus perdagangan satwa liar. Dari 400 kasus, 70 persen telah diproses secara hukum. Sebanyak 400 kasus itu termasuk data pada 2010-2017 di mana 50 persen kasus yang ditemukan adalah penjualan satwa melalui media daring. Sebanyak 49 kasus penjualan satwa melalui daring telah diproses dan 62 tersangka telah ditangkap. Hewan yang diperdagangkan meliputi berbagai spesies, seperti kucing, primata, dan reptil. ”Hal yang paling utama adalah menciptakan preseden sosial dengan menindak pelaku. Penindakan harus fokus kepada kasus yang besar agar muncul pemahaman bahwa perdagangan satwa liar melanggar hukum,” kata Direktur WCS Indonesia Noviar Andayani, pada diskusi Ngopi di Manggala bertema ”Upaya pencegahan dan Pemberantasan perdagangan Online Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi”, Jumat (13/10), di Jakarta. Dia mengatakan, publikasi yang besar dapat memberikan efek jera jika dilakukan secara konsisten. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa mengoleksi satwa liar adalah ilegal baru dapat efektif jika penindakan telah dilakukan dengan tepat.

Pasar baru

Noviar mengatakan, muncul tren generasi milenial menjadi pasar baru perdagangan satwa ilegal. Mereka yang melek teknologi mulai menjadi pembeli karena satwa digunakan sebagai alat pernyataan status dan pamer. Pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 90 juta orang, tertinggi di Asia. Meskipun demikian, dia yakin generasi milenial juga mempunyai potensi untuk menjadi agen yang membantu mengatasi masalah perdagangan satwa liar. ”Mereka saat ini sudah mempunyai kesadaran isu lingkungan. Kita harus merangkul mereka karena mempunyai jaringan informasi luas,” kata Noviar. Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pengawasan Hutan Jawa-Bali Direktorat Perlindungan dan Pengawasan Hutan Ditjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Ahmad Pribadi mengatakan, volume perdagangan satwa liar menempati posisi ketiga setelah perdagangan narkoba dan manusia. Namun, penegakan hukum masih lemah. Tak semua pelaku dihukum, pemburu hewan jarang ditangkap, kurir dihukum ringan, pembeli dimaklumi. Dia berharap revisi UU No 5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberi efek jera dengan hukuman yang lebih berat.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.