Biodiesel Tak Boleh Mandek

Bahan Bakar Nabati Dapat Menghemat Devisa

Kompas - - SOSOK - (APO)

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kalangan mendesak agar pemanfaatan bahan bakar nabati, yaitu jenis biodiesel dan bioetanol, terus dilanjutkan. Selain merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan, penggunaan bahan bakar nabati bisa menghemat belanja devisa negara. Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas buang, pengembangan bahan bakar nabati yang ramah lingkungan harus tetap dijalankan. Ia mengimbau pemerintah agar meneliti lebih dalam terkait kendala teknis pemanfaatan biodiesel pada mesin kendaraan. Ia meyakini masalah tersebut bisa diatasi secara teknis. ”Begitu pula dukungan dari sektor swasta atau produsen mobil. Mereka seharusnya menyesuaikan spesifikasi mesin kendaraan dengan bahan bakar nabati tersebut,” kata Satya, Jumat (13/10), di Jakarta. Satya mengatakan, Indonesia punya modal besar dalam hal pasokan bahan bakar nabati. Dengan jenis bahan bakar yang ramah lingkungan dan terbarukan, potensi tersebut sebaiknya tidak disia-siakan. Pasalnya, tak selamanya Indonesia bergantung pada impor bahan bakar minyak. Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan, pihaknya sepakat dengan rencana pemerintah mengevaluasi kebijakan pemanfaatan bahan bakar nabati tersebut. Namun, ia menekankan, evaluasi tersebut sebaiknya difokuskan pada upaya memperkecil selisih harga bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak (fosil). ”Yang paling penting adalah evaluasi tersebut sebaiknya bukan menganulir atau menangguhkan kebijakan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagaimana desakan kalangan tertentu,” ujar Ahmad. Soal temuan kerak pada ruang pembakaran mesin akibat kandungan biodiesel, menurut Ahmad, hal itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Beberapa produk bahan bakar nabati di sejumlah negara maju menambahkan zat aditif untuk mencegah timbulnya kerak di ruang pembakaran mesin. Pada Kamis lalu, hasil sidang Dewan Energi Nasional merencanakan evaluasi terhadap kebijakan pemanfaatan biodiesel dan bioetanol. Penerapan pencampuran biodiesel ke dalam solar menimbulkan masalah teknis untuk mesin-mesin pada alat berat, kereta api, serta mesin pada alat utama sistem persenjataan. Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain diatur tentang besaran pencampuran. Besaran pencampuran biodiesel sampai akhir 2015 adalah 15 persen (B15). Selanjutnya, sejak Januari 2016 sampai akhir 2019 adalah 20 persen (B20). Angka pencampuran naik menjadi 30 persen (B30) terhitung sejak Januari 2020.

Relaksasi kebijakan

Kebijakan pencampuran biodiesel ke dalam solar di Indonesia dimulai pada pertengahan 2015. Saat itu, besaran pencampuran biodiesel adalah 15 persen. Pemerintah menyebut ada penghematan devisa negara sebanyak 1,3 miliar dollar AS sepanjang tahun tersebut. Selanjutnya, pada 2016, kebijakan pencampuran biodiesel naik menjadi 20 persen (B20). Realisasi penyaluran biodiesel tahun lalu sebanyak 3,65 juta kiloliter. Dengan asumsi harga minyak 60 dollar AS per barrel, realisasi biodiesel sepanjang tahun 2016 bisa menghemat devisa hingga sekitar 1,37 miliar dollar AS. Dalam paparan kinerja semester I-2017 sektor energi terbarukan Kementerian ESDM, target realisasi penyaluran biodiesel tahun ini sebanyak 4,6 juta kiloliter. Sampai akhir Juni 2017, realisasi penyaluran sekitar 1,67 juta kiloliter. Dalam paparan tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, mengenai pemanfaatan bioetanol, pemerintah memutuskan merelaksasi sementara kebijakan tersebut. Harga bioetanol yang lebih mahal dari harga bahan bakar fosil, apabila dicampur, menyebabkan harga jual ke masyarakat lebih tinggi. Ahmad mengusulkan, pemerintah sebaiknya memberikan insentif terhadap bioetanol. Sebaliknya, terhadap bahan bakar fosil, ia mengusulkan pemberian disinsentif berupa cukai emisi. Cara itu sebagai langkah mempersempit perbedaan harga bahan bakar nabati dengan bahan bakar fosil. Satya mengingatkan, jangan sampai kebijakan penangguhan pemanfaatan biodiesel memberi ruang terhadap praktik pemburu rente impor bahan bakar minyak. Pemerintah diminta memberi perhatian terhadap hal itu.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.