Panitia Berjanji KPK Tidak Dilemahkan

Kompas - - Politik & Hukum - (APA/IAN)

Hasil kerja Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi segera disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada pertengahan Februari. Salah satu rekomendasinya adalah membahas RUU Penyadapan.

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk dan mulai bekerja sejak awal Juni 2017 telah menyelesaikan laporan pelaksanaan tugas. Panitia pun menjanjikan, rekomendasi yang tertuang dalam laporan tidak akan melemahkan KPK.

Laporan tersebut akan diserahkan kepada fraksi-fraksi untuk menyerap masukan lalu akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR sebelum masa sidang DPR berakhir pada pertengahan Februari mendatang. Penyampaian laporan dalam rapat paripurna sekaligus mengakhiri tugas Panitia Angket DPR terhadap KPK.

”Apa pun masukannya, berpendapat atau tidak, silakan disampaikan kepada pimpinan panitia,” ujar Ketua Panitia Angket DPR terhadap KPK dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, seusai melaporkan kerja panitia angket kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1).

Anggota panitia angket dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, mengatakan, selain kepada fraksi-fraksi, laporan juga akan diserahkan kepada KPK. Hal ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi KPK mengklarifikasi laporan panitia sebelum laporan itu disampaikan di Rapat Paripurna DPR.

”KPK, kan, selama ini kami panggil tidak hadir. Kemudian, kalau setelah menerima laporan, KPK perlu mengklarifikasi, silakan datang ke kami. Namun, kalaupun tidak, kami akan buatkan catatan bahwa laporan telah disampaikan kepada KPK,” ujar Masinton.

Seperti diketahui, selama ini, KPK menolak hadir dengan alasan sedang menjadi pihak terkait dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini dilakukan untuk menilai keabsahan penggunaan hak angket DPR terhadap KPK.

Saat ditanyakan isi laporan dan rekomendasi panitia dalam laporan, Agun belum mau menjelaskan. Termasuk ada atau tidak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam salah satu rekomendasi. Dia berdalih belum saatnya laporan dipaparkan karena masih menunggu masukan fraksi-fraksi di DPR.

Agun hanya memastikan, rekomendasi tidak akan melemahkan KPK. ”Sejak awal, niat DPR menggunakan hak angket tidak untuk melemahkan KPK. Kami ingin KPK lebih baik,” lanjutnya.

Adapun Masinton mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan panitia berasal dari temuan-temuan panitia yang dilaporkan pada Rapat Paripurna DPR, akhir September lalu. Saat itu, panitia melaporkan hasil setelah 60 hari bekerja.

Rekomendasi itu seperti perlunya unsur eksternal ikut mengawasi kerja KPK. Selain itu, perlunya KPK bekerja selaras dengan undang-undang, seperti UU KPK dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini karena dari temuan panitia, KPK dituding telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.

Penyadapan

Tidak hanya kepada KPK, rekomendasi juga diarahkan kepada pemerintah dan DPR. Salah satunya, merekomendasikan agar pemerintah dan DPR segera menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan. Ini dinilai penting karena merupakan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus mencegah penyalahgunaan penyadapan oleh aparat keamanan, termasuk KPK.

Bambang pun memastikan bahwa laporan dan rekomendasi panitia tidak akan melemahkan KPK. ”Masa kerja DPR yang pendek difokuskan menyelesaikan RUU yang sudah dibahas saja. Tak perlu menambah RUU baru. Jadi, percayalah, hingga DPR periode ini berakhir di 2019, tidak ada upaya untuk merevisi UU KPK,” katanya.

Menanggapi rencana Panitia Khusus Angket KPK untuk mengirimkan rekomendasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mempersilakannya. ”Tapi jika benar disampaikan, kami akan pelajari terlebih dahulu,” ujar Febri.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

KPK

menyerahkan mobil milik terpidana kasus tindak pidana korupsi, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen (Purn) Djoko Susilo dan mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Syahrul Raja, ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Jakarta, Selasa (30/1).

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.