Suara Warga Jatibaru

Kompas - - Opini -

Setelah Gubernur DKI Anies Baswedan menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, per 22 Desember 2017, kami selaku warga Jatibaru sudah menyampaikan keluhan dan usul lain kepada Pemerintah Provinsi DKI. Sejauh ini pemprov terkesan tidak peduli dengan keluhan kami.

Mengapa gubernur mengambil keputusan menutup jalan tersebut meski jelas melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004? Apakah ini contoh baik dari seorang pemimpin kepada warga? Kepentingan siapa yang dibela: pedagang kaki lima, pejalan kaki, atau pihak lain? Saat ini jalan itu penuh dengan pedagang kaki lima dan kotor karena sampah bertebaran di mana-mana.

Mengapa jalan raya yang dikorbankan? Pernahkah Gubernur Anies memikirkan betapa pengguna kendaraan bermotor harus berputar mencari jalan alternatif untuk mencapai tujuan di kota yang serba macet ini?

Apa pula di benak Gubernur Anies Baswedan tentang perasaan penumpang kendaraan umum yang tadinya melintasi jalan itu mencari nafkah, warga yang punya usaha dan menjalankan aktivitas dengan mengandalkan jalan itu, pasien yang diangkut ambulans yang mestinya melalui jalan itu sebagai jalan terpendek untuk mencapai rumah sakit, petugas pemadam kebakaran yang harus melintasi jalan itu ketika kebakaran terjadi?

Apakah tak ada tempat bagi pedagang kaki lima selain trotoar dan jalan raya? Bukankah sudah ada pasar Blok G? Selama pemprov memberi fasilitas di pasar Blok G dan disiplin menertibkan kendaraan bermotor dan trotoar, seharusnya kesemrawutan tak akan terjadi.

Terima kasih untuk DPRD, Polda, Masyarakat Transportasi Indonesia, dan pihak lain yang sudah membantu kami menyampaikan keluhan warga. Sayang, sejauh ini belum ada tanggapan Gubernur DKI Anies Baswedan. MULIYADI Tanah Abang, Jakarta Pusat

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.