Protes Kebijakan Trump, Pekerja PBB Mogok Kerja

Kompas - - Internasional - (REUTERS/BEN)

GAZA, SENIN — Ribuan pegawai lembaga bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja di sejumlah sekolah, klinik, dan pusat pembagian makanan di Jalur Gaza mogok kerja secara serentak, Senin (29/1). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang memotong kontribusi AS untuk PBB, termasuk untuk Bantuan Kemanusiaan bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).

Lebih dari separuh dari total dua juta warga Gaza sangat bergantung pada bantuan lembaga kemanusiaan seperti UNRWA dan lembaga-lembaga sejenis. Warga Palestina marah dengan keputusan Washington dan menyatakan hal itu akan memperburuk kehidupan mereka.

Akibat aksi mogok itu, praktis kegiatan belajar mengajar, layanan kesehatan, dan pembagian makanan berhenti. Tidak disebutkan sampai kapan aksi itu akan berlangsung. Mereka turun ke jalan, berjalan beriringan menuju markas PBB di pusat Kota Gaza. Para peserta aksi membawa bendera-bendera Palestina. Spanduk-spanduk dibentangkan, antara lain berbunyi ”martabat tidak ternilai”.

Para peserta aksi mogok kerja itu khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka. Keputusan Washington untuk memotong bantuan dana itu dinilai riskan bagi 13.000 pekerjaan sekaligus layanan UNRWA.

”Jumlah anggota keluarga saya sembilan orang dan saya tidak pernah sekhawatir ini atas pekerjaan saya saat ini. Pemotongan bantuan oleh AS akan berpengaruh terhadap warga di sini,” kata salah satu guru bahasa Inggris, Ahmed Abu Suleiman (59).

Jumlah sekolah yang dibiayai UNRWA di Gaza sebanyak 278 unit. Jumlah total muridnya mencapai 300.000 anak. Merespons kebijakan AS, UNRWA sudah mencari alternatif pendanaan. Namun, sejauh ini belum ada hasil. Kondisi itu juga cukup memicu kekhawatiran tersendiri bagi lembaga itu.

”Kami tidak tahu bagaimana cara membayar bahan-bahan makanan yang dibagikan kepada warga,” kata Direktur UNRWA Gaza, Matthias Schmale.

Schmale ikut bergabung dalam aksi jalan kaki menuju kantor PBB di kota itu. ”Kekhawatiran terbesar saya saat ini adalah apakah kami dapat membagikan makanan hingga April nanti,” ujarnya.

Meminta reformasi

Lembaga UNRWA didukung pendanaannya terutama secara sukarela oleh anggota-anggota PBB. Sejauh ini dana terbesar memang berasal AS.

Washington meminta UNRWA untuk melakukan sejumlah reformasi dalam tubuh organisasi itu. Namun, jenis dan bentuk reformasi apa yang diinginkan tidak dijelaskan oleh Washington. Pada 16 Januari lalu, otoritas AS menyatakan akan menahan bantuan senilai 65 juta dollar AS dari total dana 125 juta dollar AS yang dianggarkan untuk UNRWA. Merujuk data Pemerintah AS, UNRWA menerima total dana senilai 355 juta dollar AS dari Washington sepanjang tahun fiskal 2017 yang berakhir pada 30 September 2017.

”Kami menerima dana 60 juta dollar AS dari otoritas AS. Tidak ada kepastian apakah Washington akan memberikan hal itu lagi atau tidak,” kata juru bicara UNRW, Chris Gunness, melalui surat elektronik.

Selain pemotongan bantuan, protes warga Palestina diduga juga terkait pilihan politik Washington. Seperti diketahui, pada 6 Desember 2017, Trump menyatakan Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pekan lalu, Trump juga mengkritik pemimpin Palestina yang menolak bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence saat berkunjung ke Timur Tengah. Trump menilai penolakan itu sebagai bentuk ketidakhormatan Palestina atas AS. Sebab, AS telah banyak memberikan bantuan materiil bagi warga Palestina. Ia pun memilih untuk mengurangi bantuan AS.

REUTERS

Matthias Schmale

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.