Ironi Bantuan Beras

Kompas - - Sains, Lingkungan & Kesehatan - Agnes Aristiarini

Sekelompok orang berseragam hijau berfoto berderet. Di depannya tampak tumpukan kardus makanan dan karung beras dengan tulisan bantuan untuk Asmat. Foto ini mungkin sekadar bukti bahwa bantuan sudah diwujudkan dan akan segera dikirim ke Kabupaten Asmat, Papua.

Di Asmat memang tengah terjadi bencana kelaparan dan penularan campak. Ketika terungkap di media, bantuan segera mengalir ke sana. Kementerian Sosial pun mengirim bantuan berupa paket lauk-pauk dalam 16.000 kaleng makanan, selain 2 ton beras dan berbagai perlengkapan lain yang diambil dari gudang Pemerintah Provinsi Papua (Kompas, 16/1/2018).

Lagi-lagi, beras menjadi andalan bantuan makanan. Dari daerah asal pemberi bantuan, beras bisa jadi merupakan bahan pangan paling mudah didapat. Orang lupa, ketika hari-hari penuh bantuan berlalu, ketika masa darurat berakhir dan rakyat kembali dalam kenyataan, apakah bantuan beras tidak membuat rakyat makin terpuruk dalam kemiskinan?

Cecil G Helman dalam Culture, Health, and Illness (2000) mengingatkan, makanan bukan sekadar sumber nutrisi tubuh. Makanan memiliki arti simbolik yang luas terkait dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat: sosial-budaya, ekonomi, kesehatan, bahkan religius. Oleh karena itu, dalam konteks kelaparan dan malnutrisi, ada banyak faktor yang mesti didalami. Bisa kemiskinan, budaya, alam, perang, dan gagal panen.

Dalam kasus Asmat, faktor kemiskinan, budaya, dan alam berperan besar. Laman resmi Pemerintah Kabupaten Asmat menyebutkan, suku Asmat, yang tinggal di Papua bagian selatan, sebenarnya terbagi dua, mereka yang hidup di pesisir dan di pedalaman. Meski berbeda dalam cara hidup, struktur sosial, dan ritual, mereka sama-sama menggantungkan diri pada alam. Mereka berkelana ke hutan dan sungai, mengumpulkan umbiumbian dan sagu, berburu, atau mencari ikan di sungai.

Pada musim hujan, kehidupan menjadi sulit karena ubi yang mereka biarkan di dalam tanah—sampai saatnya dibutuhkan—sering busuk terendam air. Namun, masalah terbesar adalah mereka hidup dalam situasi liminal, ketika mereka sudah terlepas dari status lama tetapi belum masuk ke status barunya (Nanda dan Warms, Cultural Anthropology, 1997).

Dengan adanya paparan dari luar, dari program pemerataan beras, masuknya mi instan sampai ke pelosok, rokok, hingga peluang pekerjaan baru, membuat masyarakat Papua pada umumnya mengalami gegar budaya. Mereka merasakan mudah dan enaknya makan nasi, mi, sehingga tidak lagi mencari sagu yang pengolahannya butuh proses panjang.

Namun, di sisi lain, mereka sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan kapasitas dan pendidikannya. Harian Kompas (Jumat, 26/1) berkisah tentang Leo Berpit (26), warga Kabupaten Asmat dari Kampung Syuru. Anak-anaknya hanya makan nasi, bukan lagi sagu dan ubi. Ikan pun jarang.

Harga patokan pemerintah untuk beras medium di Papua Rp 10.250 per kilogram, sementara Leo hanya menjadi penjaga toko dengan gaji Rp 1,5 juta per bulan. Dari jumlah itu, ia hanya membawa pulang Rp 500.000 karena harus membayar utang rokok dan makan. Dalam tragedi Asmat ini, tiga dari enam anak Leo dirawat di rumah sakit umum daerah karena gizi buruk.

Leo terjebak dalam situasi liminal. Semua tradisi ia tinggalkan, padahal belum mampu masuk ke dalam ”fase” yang baru. Sungguh suatu ironi karena Asmat dilalui sungai-sungai penuh ikan dan dikelilingi hutan yang kaya pokok-pokok sagu.

Kondisi Leo mirip dengan kejadian malnutrisi di Mali. Cecil G Helman mengutip penelitian Dettwyler di Farimabougou, Mali, yang menyimpulkan bahwa peningkatan pendapatan ternyata tidak berkorelasi dengan perbaikan gizi keluarga.

Budaya Mali yang mirip Papua, dengan ayah diutamakan, menjadi faktor penentu. Prioritas semua makanan adalah untuk ayah, baru kemudian ibu, dan terakhir anak. Tidak mengherankan bila dalam bencana kelaparan dan campak di Asmat, korban terbesarnya adalah anak-anak.

Maka ketika bantuan bencana datang dalam bentuk beras, mi instan, dan bahan pangan lain yang tidak tumbuh lokal, situasi ini hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek tetapi menyisakan bom waktu jangka panjang. Memang tak mungkin menolak bantuan dalam kondisi kedaruratan, tetapi pemerintah daerah Papua perlu mengintroduksikan lagi bahan pangan lokal supaya tidak terjadi ketergantungan.

Secara keseluruhan, strategi pembangunan di Papua perlu dievaluasi, termasuk pola kerja para pemimpin daerahnya. Dengan alokasi dana pendidikan dan kesehatan Rp 5,58 triliun, harusnya tragedi ini tak terjadi.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.