Daerah Sulit Mengakses Data

Kompas - - Sains, Lingkungan & Kesehatan -

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah kesulitan mengakses data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Padahal, pemerintah daerah memerlukan data kepesertaan, kunjungan, dan pembiayaan dalam program Jaminan Kesehatan NasionalKartu Indonesia Sehat dari BPJS Kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kesehatan di daerah.

Hal itu mengemuka dalam diskusi tentang Outlook Sistem Kesehatan 2018 bertema ”Mencegah Fragmentasi Sistem Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional”, Selasa (30/1), di Jakarta. Diskusi itu diselenggarakan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Murni Astuti, mengatakan, selama ini pihaknya sulit mengakses data, terutama data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari BPJS Kesehatan. Data peserta yang disampaikan BPJS Kesehatan kepada dinas selama ini hanya jumlahnya dan itu terbatas pada peserta yang terdaftar di puskesmas.

Padahal, Dinas Kesehatan Kulon Progo perlu mengetahui data kepesertaan sehingga mendapat gambaran berapa sebenarnya jumlah penduduk Kulon Progo yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bisa melaksanakan perencanaan untuk meningkatkan kepesertaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo, menyampaikan, pemda sebenarnya bisa mengakses data dari BPJS Kesehatan berdasarkan permintaan, tetapi prosedurnya terlalu panjang. Data itu amat berharga, terutama untuk merencanakan program layanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, penyediaan sumber daya kesehatan, hingga penyediaan obat dan alat kesehatan.

Standar pelayanan

Saat ini kepala daerah memiliki target standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi 100 persen. Agar bisa mencapai target itu, maka perencanaan program harus dilakukan dengan baik berbasiskan bukti dan data. Namun, pemda kesulitan melaksanakan perencanaan dengan baik jika data dari BPJS Kesehatan tidak masuk sebagai bahan pertimbangan.

Data dari BPJS Kesehatan juga dapat dipakai untuk mengukur sejauh mana daerah mencapai target SPM yang ditentukan. Tanpa adanya akses terhadap data dari BPJS Kesehatan, maka evaluasi program juga akan sulit dikerjakan oleh pemda.

Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM Laksono Trisnantoro mengatakan, telah terjadi fragmentasi sistem pendanaan pelayanan kesehatan yang berbeda karakter. Fragmentasi tersebut terjadi antara sistem kesehatan yang berlandaskan Undang-Undang Kesehatan, UU Rumah Sakit, dan UU Pemerintah Daerah dengan sistem jaminan kesehatan yang berlandaskan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dengan berbagi data, pemda akan semakin berperan dan ikut bertanggung jawab terhadap program JKN di daerahnya. Laksono Trisnantoro

Terpusat

Sejauh ini, sistem pada jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sangat sentralistik atau terpusat. Sementara sistem pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan hingga dinas kesehatan bersifat desentralistik seiring dengan penerapan otonomi daerah.

Dalam situasi yang terfragmentasi tersebut, muncul Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Salah satu butir inpres tersebut adalah menginstruksikan gubernur dan bupati atau wali kota untuk, antara lain, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN, mendaftarkan seluruh penduduk ke dalam program JKN, serta menyediakan sarana prasarana dan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan.

”Dalam melaksanakan inpres itu, gubernur dan bupati atau wali kota perlu didukung oleh data dari BPJS Kesehatan. Dengan berbagi data, pemda akan semakin berperan dan ikut bertanggung jawab terhadap program JKN di daerahnya,” kata Laksono.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.