Janji Menhub Hidupkan Pelra

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji menjaga kualitas armada pelayaran rakyat agar bisa terus melayani masyarakat. Langkah ini sejalan dengan tuntutan keberpihakan pemerintah terhadap pelra.

Kompas - - Halaman Dapan - (FRN/VDL/REN/ENG/FLO/ ZAK/IKI/BAY/ARN)

MAJALENGKA, KOMPAS — Kementerian Perhubungan berjanji menjaga kualitas armada pelayaran rakyat agar bisa terus beroperasi melayani masyarakat. Dua langkah yang disiapkan demi tetap hidupnya pelra itu adalah pelatihan kepada 100.000 pelaut dan pemberian kapal baru.

”Pelra bagian dari kearifan lokal. Jadi, harus terus didukung,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada Kompas , di sela-sela kunjungan ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Selasa (17/4/2018).

Menurut Budi, Kamis (19/4), dia akan menemui sejumlah pihak, salah satunya pemilik kapal di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk membicarakan perkembangan pelra.

Terkait pelatihan kepada 100.000 pelaut tahun ini, Budi menyatakan pelatihan itu terkait peningkatan keselamatan. ”Upaya lainnya, memberikan kapal baru. Tahun lalu, 24 kapal yang kami berikan. Tahun ini, 100 kapal akan diberikan,” ujarnya.

Biaya pengadaan 100 kapal pelra tahun ini mencapai Rp 250 miliar. ”Kapal pelra yang dibangun Kemenhub dilengkapi fasilitas keselamatan cukup

modern dan lengkap, seperti perlengkapan keselamatan jiwa, pencegahan kebakaran, navigasi, radio komunikasi dan pencegahan pencemaran, serta tetap memperhatikan kenyamanan penumpang,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Dwi Budi Sutrisno, kemarin.

Tak berdaya

Sejumlah pemerintah daerah tak berdaya membantu memperbaiki pelra di wilayahnya karena keterbatasan dana. Padahal, pelaku usaha pelra memerlukan bantuan guna mengatasi ketimpangan antara pemasukan dan biaya operasional serta memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan pelayaran.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku Bobby Palapia, di Ambon, Senin (16/4), mengatakan, sejauh ini belum ada program khusus membantu peremajaan kapal atau memberi subsidi untuk menopang operasional pelayaran. Salah satu kendala adalah anggaran. ”APBD Maluku hanya sekitar Rp 3 triliun, padahal daerahnya luas,” kata Bobby.

Hal ini ironis mengingat Maluku terdiri atas pulau-pulau kecil. Banyak desa di Maluku berada di pulau kecil yang tidak dilayani kapal besar sehingga mengandalkan kapal rakyat. Selain minim armada, desa-desa itu juga tanpa tambatan perahu.

Sebagai contoh, warga di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya harus menggunakan kapal ikan berukuran kurang dari 5 gross ton untuk mengangkut penumpang, barang, dan orang sakit.

Kapal ikan itu kebanyakan milik nelayan lokal yang jadwal operasinya tak menentu, bergantung pada kebutuhan dan ketersediaan bahan bakar. Waktu perjalanan bahkan hampir 20 jam dengan risiko gelombang tinggi. Kapal-kapal itu umumnya juga tak memiliki alat keselamatan.

Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Morowali Utara Alamsyah mengungkapkan, kemungkinan subsidi sulit dilakukan karena keterbatasan anggaran. Untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan rakyat saja, daerah sangat mengharapkan anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus.

Pengguna pelra di Sulawesi Selatan juga berharap ada peningkatan kondisi, khususnya terkait aspek keselamatan. Salah satunya di rute Pulau Barrang Lompo-Makassar. Belum semua kapal yang melayani rute itu dilengkapi alat keselamatan berupa pelampung. ”Kapal ini sangat dibutuhkan warga pulau. Kalau bisa, harapannya dilengkapi pelampung karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di laut,” kata Syarifuddin (43), penumpang warga Barrang Lompo.

Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas Padang Gusti Asnan berpendapat, keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan pelra yang nasibnya merana. Sejak zaman Belanda, meski menjadi alat transportasi penting, tetapi pelra tidak diperhatikan.

Gusti menilai, pemerintah saat ini mulai memperhatikan pelra. Dicontohkan, program pemerintah pusat berupa pelatihan 100.000 pelaut, dan pembangunan kapal 100 unit pada 2018 (Kompas, 16/4/2018).

”Pelatihan keterampilan untuk pelaut saya kira tidak perlu karena terkesan sebagai proyek. Mereka sudah biasa melayani dengan bagus, apalagi untuk rute-rute tertentu yang penumpangnya rata-rata sudah mereka kenal. Justru, menurut pengusaha pelra, bagaimana mereka bisa memberikan servis yang baik, jika kondisi kapal mereka tidak baik? Apalagi saya baca, ada yang berusia 30 tahun (Amboina Star yang melayani Ambon-Pulau Obi). Itu seharusnya sudah diperbaiki,” kata Gusti.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.