Penegakan Hukum Adil Belum Berjalan

Aparat penegak hukum yang tidak profesional membuat masyarakat menjadi korban persidangan yang tidak adil. Korban pun jadi trauma.

Kompas - - Politik & Hukum -

JAKARTA, KOMPAS — Mekanisme penegakan hukum yang adil dan profesional belum sepenuhnya berjalan. Para pencari keadilan, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, masih ada yang menjadi korban proses penegakan hukum yang belum adil.

Kendati sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka menjadi korban kekeliruan proses penegakan hukum dan berhak atas sejumlah kompensasi dari negara, upaya untuk mendapatkan pemulihan tidak mudah. Para pencari keadilan harus berjuang lama untuk mendapatkan kembali hak mereka.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur di Jakarta, Selasa (17/4/2018), menuturkan, banyak faktor yang membuat penegakan hukum tidak adil terjadi. Sebagian besar karena proses penangkapan dan pemeriksaan yang intimidatif sehingga mengabaikan hak asasi manusia (HAM) terduga pelaku.

”Banyak faktor yang membuat persidangan tidak adil (unfair trial) masih terjadi. Salah satunya ialah buruknya profesionalisme aparat penegak hukum. Untuk memecahkan suatu kasus kejahatan, aparat yang tidak profesional menangkap orang dan melakukan berbagai intimidasi serta paksaan agar mereka mengakui kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Korban banyak mengalami trauma dalam proses interogasi dan penyidikan itu,” kata Isnur.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada November 2016 hingga Oktober 2017 menerima 1.073 pengaduan masalah hukum dengan 55 kasus di antaranya berkait persidangan tidak adil. LBH Jakarta sudah menindaklanjuti 14 kasus persidangan tidak adil yang meliputi penundaan penanganan perkara, kriminalisasi, kasus perdata dipidanakan, upaya paksa tidak sah, serta kelalaian penyidikan yang berdampak pada pelanggaran kompetensi absolut kasus anak yang disidangkan dalam sidang dewasa.

Salah satu bentuk persidangan tidak adil menimpa dua pengamen di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Andro Suprianto dan Nurdin Priyanto, yang dituduh membunuh Dicky Maulana tahun 2013. Mereka ditahan 2 bulan di Polda Metro Jaya dan 9 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, sampai akhirnya diputuskan tidak bersalah setelah kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diperkuat putusan kasasi Mahkamah Agung.

Menyurati Presiden

Pada Jumat (13/4/2018), ibunda Andro, Marni (55), menulis surat kepada Presiden Joko Widodo mempertanyakan eksekusi putusan praperadilan tahun 2016 yang memerintahkan negara membayar Rp 72 juta sebagai ganti rugi.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan, eksekusi putusan itu tugas jaksa.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.