DPR Desak Presiden Segera Beri Izin

Kompas - - Politik & Hukum -

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat berkukuh membangun gedung baru dan alun-alun demokrasi di tengah moratorium pembangunan sarana dan prasarana pemerintah serta pembelian lahan. Setelah surat pertamanya tidak dibalas, pimpinan DPR berencana kembali mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta kejelasan terkait anggaran pembangunan tahap pertama sebesar Rp 601 miliar.

Surat pertama pimpinan DPR ke Presiden Jokowi dikirim pada November 2017. Saat itu, surat dikirimkan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, yang menjabat Pelaksana Tugas Ketua DPR setelah Setya Novanto mengundurkan diri.

Fadli mengatakan, surat pertama yang ia kirim November 2017 lalu dikirim untuk menanyakan dan mengonfirmasi perihal anggaran Rp 601 miliar yang disetujui masuk dalam APBN 2018. ”Jadi intinya kami meminta konfirmasi karena butuh beberapa izin dan rekomendasi seperti dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya menulis surat untuk mengingatkan Presiden agar pembangunan ini bisa langsung dijalankan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/4/2018).

Pimpinan DPR menggelar rapat bersama pada Senin (16/4) untuk membahas kelanjutan proyek pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi. Dari hasil rapim DPR Senin, disepakati agar pimpinan DPR kembali mengirim surat ke

Presiden menagih komitmen pembangunan gedung baru.

Surat kedua, kata Fadli, menurut rencana akan dikirim Ketua DPR Bambang

Soesatyo. ”Kami akan kirim surat lagi untuk konfirmasi ke Presiden. Seharusnya ini tinggal masalah teknis karena saya masih ingat waktu 2015 dulu, Presiden tidak ada masalah dengan pembangunan gedung baru DPR,” kata Fadli.

Saat dikonfirmasi soal ini, Ketua DPR mengatakan, rencana itu belum dibahas mendalam di internal pimpinan DPR. ”Saya cek dulu, ya,” ujar Bambang.

Seperti diberitakan sebelumnya, dana perencanaan gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi tahap pertama senilai Rp 601 miliar belum cair. Hal ini berkait kebijakan menghentikan sementara pembangunan gedung baru pemerintah selain fasilitas kesehatan dan pendidikan. Meski anggaran tahap pertama belum cair, DPR kembali mengajukan anggaran Rp 640 miliar dalam RAPBN 2019 untuk tujuan serupa (Kompas, 16/4).

Belum dimulai

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPR Damayanti mengatakan, tahapan pembangunan belum dimulai sama sekali. Untuk membangun gedung baru, dibutuhkan izin prinsip dari sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini, izin yang tersisa dan belum dikantongi DPR adalah dari Presiden. ”Makanya kami perlu secepatnya. Kami perlu kepastian,” ujarnya.

Dari hasil rapim DPR Senin, disepakati agar pimpinan DPR kembali mengirim surat ke Presiden menagih komitmen pembangunan gedung baru.

Fadli Zon

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.