Benahi Pengawasan Internal

Kompas - - Politik & Hukum -

MAKASSAR, KOMPAS — Aparat pengawasan internal pemerintah harus dibenahi agar bisa efektif sesuai tujuan pembentukannya. Akibat berbagai persoalan, terutama sumber daya manusia, APIP belum efektif jalankan pengawasan.

Saat memberi pembekalan calon kepala daerah peserta pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (17/4/2018), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif mengakui, tidak efektifnya aparat pengawasan internal (APIP) akibat penempatan tingkat jabatan eselon sangat rendah. ”Harusnya, kemampuan dari pejabat APIP juga sesuai kebutuhan dan ditingkatkan,” kata Laode.

Menurut Laode, APIP harus tahu sistem audit keuangan. Statusnya juga harus seorang auditor. ”Memang ada diskusi terkait hal itu untuk tingkatkan peran APIP dan eselonnya. Kami berharap ada perpres (peraturan presiden) yang khusus mengatur masalah ini di kementerian,” papar Laode.

Saat ini, masih banyak APIP yang hanya mengikuti keinginan kepala daerah. Padahal, jika APIP betul-betul bekerja, seharusnya semakin sedikit kepala daerah berurusan dengan hukum. Sejauh ini, justru banyak kepala daerah berurusan dengan hukum saat penyusunan APBD, pengadaan barang dan jasa, hingga perizinan.

”Jangan menunjuk APIP yang mau mengikuti semua kemauan gubernur atau bupati. Cari yang benar-benar auditor. Kami sedang berkonsultasi dengan Kemendagri menerbitkan perpres agar APIP jadi perpanjangan tangan pemerintah pusat agar tak gampang dikendalikan,” papar Laode.

Mengenai pembekalan yang diberikan KPU, sejumlah calon kepala daerah mengatakan hal itu memang penting. ”Setidaknya, kami diingatkan untuk berhati-hati, lebih teliti dan cermat. Tindakan pencegahan lebih penting,” kata Nurdin Abdullah, calon gubernur Sulsel. Hal senada diungkapkan Faisal Amir, komisioner Komisi Pemilihan Umum Sulsel.

Terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, yang juga Penjabat Gubernur Sulsel, Sumarsono menyatakan risikonya sama saja. ”Kami juga mengevaluasi wacana yang disampaikan pimpinan DPR. Kalau saya, biarkan pilkada jalan karena implikasinya mengubah undang-undang,” katanya.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia

© PressReader. All rights reserved.